Naik 5,12 Persen, Kini UMK Sleman Rp2 Juta

SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Sleman resmi mengumumkan besaran upah minimum kabupaten (UMK) 2022, Selasa (30/11/2021). Diketahui, besaran UMK Sleman sebesar Rp2.001.000.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sutiasih mengatakan, nominal tersebut telah sesuai dengan SK Gubernur DIY No 373/KEP/2021 tanggal 19 November 2021 tentang Penetapan UMK 2022.

"Naik sebesar Rp97.500 atau 5,12 persen dari 2021 yang sebelumnya sebesar Rp1.903.500," sebut dia, di Pendopo Parasamya, Selasa.

Setelah UMP ditetapkan, UMK harus lebih tinggi besarannya dari UMP. Sementara itu diketahui, UMP DIY 2022 sebesar Rp1.840.915,53.

Baca Juga: Buruh akan Kembali Geruduk Gedung Sate, Hindari Pasteur dan Pasupati

Ia mengatakan, penetapan tersebut juga sudah didasari adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan surat Menteri Ketenagakerjaan.

Penghitungan UMK menggunakan formula atau rumus yang ada pada PP No.36 tahun 2021, yang dihitung oleh Dewan Pengupahan Kabupaten. Di dalamnya ada unsur pengusaha, unsur Serikat Pekerja, pemerintah dan akademisi.

"Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMK," tegas dia.

Ia menyatakan, perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah. Yaitu upah yang didasarkan pada satuan waktu dan satuan hasil ( masa kerja; produktivitas; jabatan; pendidikan / keahlian). Dengan demikian, upah pekerja yang masa kerjanya satu tahun atau lebih berpedoman pada Struktur dan Skala Upah.

"Ketentuan upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil. Upah usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh," kata dia.

Baca Juga: Cuti Nonton Drakor, Buruh: Lebih Seru Drama Kang Emil

Namun demikian tetap ada ketentuan yang berlaku, yakni besarannya paling sedikit sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi serta nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.