SuaraJogja.id - Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan Australia tidak akan mengirim pejabat ke Olimpiade musim dingin Beijing 2022, mengikuti langkah Amerika Serikat yang melakukan boikot diplomatik terhadap acara olahraga tersebut.
Keputusan itu, menurut Morrison, diambil di tengah "ketidaksepakatan" dengan China atas banyak masalah, mulai dari undang-undang campur tangan asing Australia hingga keputusan baru-baru ini untuk mengakuisisi kapal selam bertenaga nuklir.
Morrison juga menyebutkan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang dan pembekuan berkelanjutan Beijing pada kontak menteri dengan Canberra.
"Australia tidak akan mundur dari posisi kuat yang kami miliki untuk membela kepentingan Australia, dan jelas tidak mengherankan bahwa kami tidak akan mengirim pejabat Australia ke Olimpiade itu," kata Morrison seperti dikutip dari Antara, Rabu (8/12/2021).
Baca Juga: 10 Potret Guli Nazha, Wanita Tercantik dari Uyghur Pesaing Dilraba Dilmurat
Keputusan itu muncul sehari setelah Amerika Serikat mengumumkan boikot diplomatiknya.
Keputusan AS diambil dengan menyebut genosida China terhadap minoritas Uyghur dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya sebagai salah satu alasannya.
Hubungan Australia dengan China memburuk dalam beberapa tahun terakhir, ketika Beijing memberlakukan sanksi hukuman terhadap barang-barang Australia dalam perselisihan politik sengit yang telah menjerumuskan hubungan ke dalam krisis paling serius sejak kejadian lapangan tiananmen pada 1989.
China marah atas kesediaan Australia membuat undang-undang operasi pengaruh luar negeri, yang melarang kontrak 5G Huawei dan menyerukan penyelidikan independen mengenai asal-usul pandemi virus corona.
Sejumlah barang Australia -- termasuk barli, batu bara, kapas, kayu, lobster karang, anggur, daging sapi, biji-bijian, dan produk susu -- semuanya dikenakan sanksi dari mitra dagang terbesarnya.
Baca Juga: Ada Penjara Rahasia China Tahan Warga Uyghur di Dubai?
Langkah Australia baru-baru ini untuk melengkapi angkatan lautnya dengan kapal selam bertenaga nuklir di bawah pakta pertahanan baru dengan Inggris dan Amerika Serikat yang secara luas dilihat sebagai upaya untuk melawan pengaruh China di kawasan Pasifik semakin membuat marah Beijing.
Berita Terkait
-
Makin Panas, Kapal Buatan China Bakal Dikenakan Tarif Tinggi Oleh Trump
-
Sri Mulyani Jalin Komunikasi Intens dengan Dubes AS Soal Tarif Resiprokal
-
Jerit Pelaku UMKM China Imbas Tarif Trump: Kami Kewalahan
-
Bikin Australia Dihukum Penalti Lawan Timnas Indonesia, Rafael Struick Menghilang di Brisbane Roar
-
Kisah Norma Risma Versi Amerika, Suami Selingkuh dengan Mertua Hingga Punya 2 Anak
Terpopuler
- Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM
- Hotma Sitompul Wafat, Pengakuan Bams eks Samsons soal Skandal Ayah Sambung dan Mantan Istri Disorot
- 10 HP Midrange Terkencang Versi AnTuTu Maret 2025: Xiaomi Nomor 1, Dimensity Unggul
- 6 Rekomendasi Parfum Indomaret Wangi Mewah Harga Murah
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaik April 2025
-
Hasil BRI Liga 1: Comeback Sempurna, Persib Bandung Diambang Juara
-
RESMI! Stadion Bertuah Timnas Indonesia Ini Jadi Venue Piala AFF U-23 2025
-
Jenazah Anak Kami Tak Bisa Pulang: Jerit Keluarga Ikhwan Warga Bekasi yang Tewas di Kamboja
-
6 Rekomendasi HP Murah dengan NFC Terbaik April 2025, Praktis dan Multifungsi
Terkini
-
Kisah Udin Si Tukang Cukur di Bawah Beringin Alun-Alun Utara: Rezeki Tak Pernah Salah Alamat
-
Dari Batu Akik hingga Go Internasional: Kisah UMKM Perempuan Ini Dibantu BRI
-
Pertegas Gerakan Merdeka Sampah, Pemkot Jogja Bakal Siapkan Satu Gerobak Tiap RW
-
Lagi-lagi Lurah di Sleman Tersandung Kasus Mafia Tanah, Sri Sultan HB X Sebut Tak Pernah Beri Izin
-
Rendang Hajatan Jadi Petaka di Klaten, Ahli Pangan UGM Bongkar Masalah Utama di Dapur Selamatan