SuaraJogja.id - Lurah di Kabupaten Sleman nyatakan keberatan mereka, atas aturan penggunaan dana desa (DD) yang disahkan pemerintah pusat lewat Perpres 104/2021 tentang Penggunaan Dana Desa.
Salah satu Lurah, Irawan mengatakan, pihaknya meminta pemerintah pusat, terutama Kementerian Keuangan untuk mengkaji kembali pelaksanaan anggaran dana desa 2022, yang mana dalam Perpres no 104 tersebut sudah menerangkan tentang persentase penggunaannya.
"Kami keberatan ada 40 persen yang digunakan [sebagai] bantuan tunai untuk masyarakat, melalui dana desa," kata dia, di Pendopo Parasamya, Tridadi, Sleman, Rabu (15/12/2021).
Ia menambahkan, keberatan tersebut bukan tak beralasan. Menurut dia, pemerintah perlu melihat kembali realistis tidaknya jumlah 40% bantuan tunai, untuk diberikan sebagai penanggulangan dampak Covid-19.
Baca Juga: Pelayanan Ditingkatkan, 25 Puskesmas di Sleman Akan Akreditasi Ulang
Pasalnya, di masa sebelumnya, ada langkah yang sudah ditempuh khusus oleh pemerintah kalurahan dalam menentukan anggaran yang diperuntukkan bagi bantuan tunai penanggulangan Covid-19.
Mengingat di tahun sebelumnya, pemerintah pusat tak mengatur secara rinci dan tertulis, perihal persentase alokasi bantuan tunai yang harus diberikan. Dengan demikian, pemerintah kalurahan bisa dengan leluasa menentukan jumlah bantuan BLTDD, lewat musyawarah padukuhan dan musyawarah kalurahan.
"Data warga penerima [bantuan tunai] sudah ditentukan melalui musyawarah padukuhan dan musyawarah kalurahan," tegasnya, mengaku mewakili lurah-lurah lain di Kabupaten Sleman.
"Itu kami tentukan siapa yang masuk dengan kriteria-kriteria kearifan lokal yang dibuat masing-masing kalurahan," beber Lurah Triharjo ini.
Maka, jumlah persentase penggunaan DD sebagai bantuan tunai, berbeda-beda di tiap kalurahan.
Baca Juga: Putaran Pertama BRI Liga 1 Rampung, Pemain PSS Sleman Diliburkan
Tak kalah penting diketahui, pemerintah kalurahan juga telah berusaha mengurangi anggaran bantuan yang bisa diberikan kepada warga terdampak Covid-19. Mengingat, warga kalurahan sudah ada yang terkover bantuan dari BST, BSU dan sebagainya.
Namun dengan terbitnya Prepres, maka alokasi anggaran bantuan tunai otomatis bertambah. Hal itu berpotensi menyulitkan pemerintah kalurahan dalam melaksanakan kegiatannya.
Melihat kondisi tadi, Irawan menyebut, jumlah ideal anggaran DD untuk diberikan dalam bentuk bantuan tunai penanggulangan Covid-19 yakni maksimal 20%.
Persentase itupun melihat desa-desa dengan tingkat kemiskinannya yang beragam. Dan sekali lagi, 20% dinyatakan mendekati ideal mengingat sudah ada warga yang mendapat bantuan BSU, BST Covid-19, dari institusi tertentu yang mengkover mereka.
Dengan adanya Perpres 104/2021, maka muncul potensi distribusi bantuan tunai BLTDD tak tepat sasaran. Demi mengejar ketercapaian persentase 40% anggaran tadi.
"Apakah itu tidak akan memunculkan kesenjangan ataupun kecemburuan sosial di tingkat masyarakat? Itu yang jadi kekhawatiran kami. Mesti tidak akan tepat sasaran," ungkapnya.
Untuk diketahui, saat ini pemerintah pusat telah menerbitkan Perpres 104/2021 tentang Penggunaan Dana Desa
Dalam pasal 5 (ayat 4) Perpres itu dinyatakan, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan penggunaan untuk:
a. program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
c. dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
d. Program sektor prioritas lainnya.
Kontributor : Uli Febriarni
Berita Terkait
-
Tantangan Terbuka Hokky Caraka untuk Wataru Endo: Saya Ingin Tahu!
-
Pecah Telur di Kandang Persis Solo, Danilo Alves Berharap Terbukanya Pesta Gol
-
BRI Liga 1: PSS Sleman Menangi Derby Jateng, Persis Solo Semakin Merana
-
Hasil Persis Solo vs PSS Sleman di BRI Liga 1: Super Elja Menang 2-0
-
Duel Panas di Manahan! Ini Link Live Streaming dan Daftar Susunan Pemain Persis Solo vs PSS Sleman
Terpopuler
- Netizen Ramai Serukan Boikot Rumah Makan Padang Berlisensi IKM, Andre Rosiade: Jaga Cita Rasa
- Usai Bongkar Borok Paula Verhoeven, Satria Mulia Ngaku Sempat Mau Dibayar Baim Wong Rp 1 Miliar
- Penampilan Happy Asmara Saat Manggung Jadi Omongan Warganet: Semakin Hari Kelihatan Perutnya...
- Dulu Tuding Paula Verhoeven Ani-Ani, Satria Mulia Kini Sebut Istri Baim Wong Hanya Dimanfaatkan Nico
- Cinta Laura Kritik Artis Bawa 7 Asisten Sok Jadi Tuhan, Sindir Siapa?
Pilihan
-
Ini Kriteria UMKM yang Utangnya di Bank Bisa Dihapus
-
Anak Buah Pimpinan MPR Dikabarkan Jadi Direktur Utama Garuda Indonesia
-
Derbi Indonesia! Duel Samuel Silalahi vs Julian Oerip di UEFA Youth League
-
Buku Gibran The Next President Bikin Geger Publik, Said Didu: Ini Keinginan yang Sedang Dipersiapkan
-
Bos Apple Kesal Usai Prabowo Larang Penjualan iPhone 16, Kini Tak Mau Menyebut Indonesia
Terkini
-
Perintis Kuliner Mangut Lele Mbah Marto Ijoyo Meninggal Dunia
-
Beberkan Urgensi Wacana Buang Sampah Berbayar, DLH Kota Jogja: Agar Masyarakat Bertanggungjawab
-
Viral Sampah di Depo Kotabaru Menumpuk Tinggi hingga Meluber ke Jalan, Diperkirakan Capai 30 Ton
-
Abrasi di Pesisir Bantul Mencapai 300 Meter dari Bibir Pantai, Ini yang Dilakukan Pemda DIY
-
Potensi Lahar Dingin dari Puncak Merapi Tinggi, Penambang dan Jip Wisata Diminta Waspada