SuaraJogja.id - Iran akan kembali mendapatkan hak suaranya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah tunggakan iuran Tehran ke badan dunia itu dibayari oleh Korea Selatan.
Dana untuk pembayaran tunggakan sebesar 18 juta dolar AS (Rp258 miliar) itu diambil dari aset Iran yang dibekukan di Korsel.
Iran sebelumnya mendapatkan lagi hak suaranya di PBB pada Juni setelah ada pembayaran serupa.
Namun, negara itu bulan lalu mengatakan kehilangan haknya lagi karena gagal melunasi tagihan sebagai akibat dari sanksi-sanksi oleh Amerika Serikat.
Pencairan dana Iran yang dibekukan memerlukan izin dari AS. AS dan sekutunya di Eropa mengatakan, hanya tersisa beberapa pekan lagi untuk menyelamatkan perjanjian nuklir 2015 dengan Iran.
Saat dipimpin Donald Trump, AS keluar dari perjanjian itu pada 2018, lalu kembali menjatuhkan sanksi kepada Iran.
Iran kemudian melanggar banyak pembatasan nuklir yang disepakati dalam perjanjian itu.
"Korsel pada Jumat menyelesaikan pembayaran tagihan Iran di PBB sekitar 18 juta dolar dengan dana Iran yang dibekukan di Korea Selatan, lewat kerja sama aktif dengan badan-badan terkait seperti Pengendalian Aset di Departemen Keuangan AS dan Sekretariat PBB," kata kementerian keuangan Korsel dalam pernyataan.
Iran pekan lalu mendesak Korsel untuk membantu membayarkan iuran PBB dengan dana yang dibekukan karena khawatir kehilangan hak suara di Majelis Umum PBB, kata Kemenkeu Korsel.
Baca Juga: 29 Ribu Mobil dari BMW Hingga Honda di Korea Selatan Ditarik Karena Masalah Perangkat Kontrol Rusak
Sebelumnya, Iran telah berulang kali menuntut pencairan dana 7 miliar dolar (Rp100,3 triliun) yang dibekukan di bank-bank Korsel berdasarkan sanksi AS. Iran mengatakan Seoul "menyandera" uang itu.
Seorang pejabat Kemenkeu Korsel menolak menyebutkan berapa banyak uang Iran yang masih dibekukan setelah pembayaran ke PBB itu karena dilarang undang-undang kerahasiaan bank. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Sekjen PBB Kutuk Serangan Koalisi Pimpinan Saudi yang Tewaskan 60 Orang di Yaman
-
Usai Temui PAN-PPP Jajaki Koalisi, Yusril PBB: Kita Lihat Perkembangannya Dulu Baru Temui Parpol Lain
-
Temui Elite PAN dan PPP, Yusril Ketum PBB Jajaki Koalisi Hadapi Pemilu 2024
-
PBB Tegaskan Vaksinasi Covid-19 Seluruh Populasi di Bumi Jadi Kunci Agar Pandemi Berakhir
-
Polemik Rudal Balistik, Amerika Serikat Desak PBB Sanksi Berat Korea Utara
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
- Margarito Kamis Jelaskan Isi Putusan MA, RI Tak Lagi Punya Wakil Presiden yang Sah?
Pilihan
-
Helikopter Penerbad Mi-17 Jatuh Saat Padamkan Karhutla di Pematang Limau, Dua Personel Hilang
-
Hanya Sebulan di Istana, Presiden Prabowo Pecat Listyo Sigit Prabowo
-
Tersandung Skandal Penyadapan, Prabowo Pecat Listyo Sigit dari KSP dan Tunjuk Letjen Ariyo Jadi Plt
-
Nusron Wahid Diperiksa KPK Terkait Suap HGB
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
Terkini
-
Ponpes HQ Sukoharjo Digeledah Polisi, Menag Tegaskan Hukum Berbicara
-
Tukang Cukur hingga Warteg Kena Pajak, Sultan Sebut Seperti Zaman VOC
-
69 Kampus Eropa Hadir di Yogyakarta, Buka Informasi Studi dan Beasiswa
-
Skandal Penyadapan Presiden Prabowo, JPW Ingatkan Masyarakat Sipil Tak Terdistraksi Isu Elit
-
Sri Sultan Sebut Penurunan Foto Wapres Gibran Tidak Pantas, DPRD DIY Ungkap Fakta Sebenarnya