Anwar Usman Nikahi Adik Jokowi, PSH UII Sebut Berpotensi Ganggu Independensi Jika Tak Mundur dari MK

SuaraJogja.id - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman tengah menjadi sorotan publik. Hal itu lantaran rencana Anwar yang akan menikahi Idayati, adik kandung Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Kepala Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Anang Zubaidy mendukung desakan sejumlah pihak yang meminta Anwar Usman mundur dari jabatannya saat ini sebagai Ketua MK. 

Menurutnya pernikahan atau hubungan kekerabatan itu nantinya akan berpotensi mengganggu indenpendensi MK secara umum atau terkhusus pada Anwar Usman sendiri.

"Sehingga alasan beberapa pihak untuk meminta Pak Anwar Usman itu mundur dari, bukan hanya sebagai ketua MK tetapi juga dari hakim MK itu sangat tepat. Karena itu nanti akan dikhawatirkan mengganggu independensi institusi," kata Anang, saat dihubungi awak media, Selasa (22/3/2022).

Baca Juga: Logo Halal Baru, H-Trend UII: Seninya Dapat Tapi Komunikasi Publiknya Belum

Walaupun memang, kata Anang, pernikahan merupakan hak privat setiap orang. Terlebih setiap orang juga punya hak untuk menikah dengan siapapun atau memilih calonnya.

Hanya saja berkaitan dengan posisi Ketua MK yang dalam hal ini secara konstitusional mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang yang merupakan produk bersama. 

Meskipun kekuasaan pembentukan undang-undang ada pada DPR. Namun juga tetap sebagai produk pembahasan bersama DPR dengan pemerintah dalam hal ini kekuasaan tertinggi adalah presiden.  

"Iya kalau saya sepakat begitu (Anwar Usman mundur dari Ketua MK). Karena gini secara tidak langsung kan produk putusan MK itu kan pengujian terhadap undang-undang ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang paling sering terjadi itu kan pengujian undang-undang. Nah pengujian undang-undang itu ketika prosesnya selalu melibatkan pemerintah sebagai pihak yang memberikan keterangan," tuturnya.

Tidak jarang kekhawatiran publik bakal muncul ketika ada hubungan famili atau kekerabatan antara hakim MK dengan pejabatan eksekutif maupun legislatif. Belum lagi dengan indikasi intervensi yang juga mungkin dilakukan oleh lembaga-lembaga lain terhadap MK. 

Baca Juga: Kembali Terpilih Jadi Rektor UII, Prof Fathul Wahid: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun

"Sehingga menurut hemat saya, daripada MK menanggung beban berat untuk menjaga independensinya. Di saat ketua MK punya hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan pimpinan tertinggi eksekutif ya menurut hemat saya mending mengundurkan diri dari hakim konstitusi. Itu saya kira lebih bijak dan lebih menyelamatkan MK," ungkapnya.