SuaraJogja.id - Panglima TNI jenderal Andika Perkasa baru saja menyampaikan pernyataan yang dinilai kontroversial. Andika menyatakan, anak keturunan anggota Partai Komunis (PKI) boleh mendaftarkan diri menjadi TNI.
Menanggapi keputusan ini, Gerakan Pasukan Anti Komunis (Gepako) DIY menyampaikan tanggapannya. Kebijakan tersebut perlu dikaji ulang karena PKI sampai saat ini masih menjadi partai terlarang di negeri ini sesuai isi TAP MPRS / XXV/ 1965.
Gepako mempertanyakan kebijakan ini apakah betul-betul dari institusi TNI atau pesanan dari pihak ketiga. Hal ini perlu diketahui agar tidak muncul kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia
"PKI sampai saat ini masih ada karena para anggota PKI yang sudah meninggal atau yang kini masih hidup tentu memberikan pemahaman mengenai ideologi komunis kepada anak-anaknya, sehingga orang-orang yang berada di lingkaran mantan anggota PKI tentu akan terpengaruh," papar Panglima Gepako DIY, Gandung Pardiman, Jumat (01/04/2022).
Menurut Gandung, pertahanan TNI kini sudah jebol terkait masalah PKI. Seharusnya TNI menjadi benteng pertahanan terhadap Pancasila, UUD 45 dan NKRI.
Karenanya Gandung menyatakan dengan tegas menolak kebijakan Panglima TNI Andika Perkasa tersebut. Sebab anak-anak anggota partai terlarang PKI baik secara langsung maupun tidak langsung, disengaja atau tidak disengaja pasti menerima pengaruh paham ideologi komunis dari orang tuanya.
"Saya yakin baik secara langsung atau tidak, disengaja atau tidak paham ideologi komunis akan masuk kedalam otak sang anak dan paham ideologi komunis akan tertanam hingga menjadi dewasa," paparnya.
Karena itu Gepako meminta Panglima TNI untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Gandung meyakini keluarga besar TNI yang masih aktif maupun yang sudah purna tentu tak sedikit yang menolak terhadap kebijakan tersebut.
Apalagi mereka yang merasakan langsung akibat perbuatan keji PKI pada tahun 1965. Masalah ini pernah diingatkan oleh mantan Wakil Presiden RI Jenderal Purnawirawan TNI Try Sutrisno yang pada tahun 2017 mengingatkan kepada TNI agar hati-hati dan waspada serta teliti agar anak-anak anggota PKI jangan sampai masuk TNI.
Baca Juga: Keturunan PKI Boleh Daftar TNI, Fadli Zon Wanti-wanti agar Tetap Waspada
"TNI selama ini adalah musuh utama PKI dan apaham komunis. Kami berharap jangan sampai TNI dihuni oleh orang-orang yang didalam hatinya tertanam paham ideologi komunis. Hal ini bisa bahaya bagi TNI bangsa dan negera ini dimasa mendatang," tandasnya.
Bila kebijakan itu dipaksakan maka dikhawatirkan di tubuh TNI akan muncul jiwa dan semangat bangga jadi anak PKI. Apalagi bila keturunan anggota PKI ini memegang jabatan strategis di tubuh TNI.
" Mirisnya lagi jika dikemudian hari anak anggota PKI yang jadi TNI ini memegang jabatan strategis. INi tentu akan semakin merapuhkan ketahanan Pancasila di tubuh TNI bahkan memiliki potensi TNI akan terpecah," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Keturunan PKI Boleh Daftar TNI, Fadli Zon Wanti-wanti agar Tetap Waspada
-
Dukung Keturunan PKI Boleh Daftar TNI, TB Hasanuddin: Syarat Mengikat Pendaftar bukan Leluhurnya
-
DPR Bela Panglima TNI Soal Keturunan PKI Bisa Ikut Seleksi Prajurit: Teguh Saja Pada Undang-undang
-
Jenderal Andika Perkasa Bolehkan Keturunan PKI Daftar TNI, Pengamat Hukum: Tindakan Patriotik
-
Keturunan PKI Daftar TNI: Keputusan Panglima TNI Kikis Diskriminasi
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 7 Sepeda Terbaik untuk Pemula Mulai Rp1 Jutaan: dari Hybrid, Lipat hingga City Bike
Pilihan
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
-
Sudaryono, Mantan Ajudan Prabowo Akan Gantikan Nanik Jadi Kepala BGN
-
Nanik Mundur dari Kepala BGN, Ini Alasannya
Terkini
-
Tarif Naturalisasi Rp75 Juta, Pakar Minta Pemerintah Tak Jadikan Kewarganegaraan Hak Orang Berduit
-
Sekolah Masih Kekurangan Guru, PGRI Tolak Anggaran Pendidikan Dipangkas demi MBG
-
Unik! Siswa Baru SMA Islam Al Azhar 9 Jogja Diajak Jajal Golf, MPLS Sekaligus Jaring Bibit Unggul
-
Video AI Catut Gubernur DIY Beredar di WhatsApp, Publik Diimbau Waspada Modus Penipuan
-
Meriahkan Pasar Tradisional, GEMPAR Kebonagung Dorong UMKM Sleman Kian Berkembang