Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Prof.Dwikorita Karnawati menuturkan, salah satu upaya mengurangi risiko bencana dalam konteks korban jiwa adalah peringatan dini, terdiri dari aspek hulu dan hilir.
Aspek hilir terdiri dari penerapan teknologi dan penyebaran informasinya. Sedangkan aspek hulu meliputi peringatan dini, pengetahuan cuaca, iklim, gelombang tinggi, tsunami, yang berada dalam ketugasan BMKG dan BPPTKG terkait erupsi gunung berapi.
Sebaik apapun poin yang ada di aspek hulu bekerja, tidak ada arti dan lumpuh serta tidak berguna tanpa diikuti aspek hilir yang baik pula.
"Yakni aspek yang berkaitan dengan masyarakat, terutama kesiapan atau pemahaman masyarakat terhadap peringatan dini," tuturnya.
Ada tantangan berlevel, sebutnya. Dimulai dari bagaimana memastikan peringatan dini diterima masyarakat di lokasi yang mengalami bencana.
Contohnya, ketika BMKG memberikan informasi bencana kemudian otomatis masuk ke 'mesin' Pemda, BNPB, TNI, Polri. Selanjutnya, yang akan meneruskan pesan tadi ke masyarakat adalah Pemda yang menerima pesan tadi.
"Sehingga bila ada peringatan tapi sistem tidak berjalan baik, --karena penyebab tertentu--, dan masyarakat tidak siaga, maka korban berjatuhan," kata dia.
Berikutnya menurut Korita, Indonesia memerlukan sistem khusus bencana yang terkoneksi dengan satelit, untuk menjaga agar info dari BMKG, Badan Geologi dan pihak lain terkait bisa tersebar sampai pelosok.
Tantangan lainnya, meskipun informasi sampai diterima masyarakat, masyarakat belum tentu paham dengan informasi tersebut.
Baca Juga: Gunung Merapi Alami 96 Gempa Guguran, Ini Daftar Kawasan Mungkin Bisa Berdampak
Dengan demikian, maka diperlukan edukasi, literasi bagaimana masyarakat bisa menggali informasi dengan mudah.
"Selanjutnya, setelah menerima dan paham, belum menjamin mau 'action' melangkah melakukan hal yang direkomendasikan," terangnya.
"Inilah perlunya kesiapsiagaan bencana terutama dalam hal reaction. Aksi lanjut setelah menerima informasi. Siap bertindak segera, misalnya menyelamatkan diri," ungkap eks rektor Universitas Gadjah Mada.
Korita memandang, apa yang ia sebutkan tadi adalah tantangan-tantangan yang selanjutnya menjadi pekerjaan rumah bersama seluruh pihak.
"Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah bekerja sama dengan BMKG untuk mewujudkan info bencana diterima, dipahami, lalu dilanjutkan aksi," kata dia.
Senada dengan Kepala BNPB, Korita setuju bahwa keluarga adalah pilar terpenting dan terdepan dalam hal kesiapsiagaan bencana.
Tag
Berita Terkait
-
Periode Januari hingga Awal April, BNPB Mencatat 1.175 Kali Bencana Melanda Negeri Ini, 80 Orang Tewas
-
Datang ke Batam, Kepala BNPB Sebut Penonton VIP MotoGP Mandalika Banyak Tak Pakai Masker
-
Jelang Moto GP Mandalika BNPB Sebut NTB Satu-satunya Provinsi Terapkan PPKM Level 1
-
Update Gempa Nias 6,7 SR, BNPB Minta Pemda Segera Turun Tangan Lakukan Rencana Kontingensi
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
Kemenpar Dorong Penerbangan Langsung India-YIA, Bidik Kenaikan Wisatawan ke Yogyakarta
-
Anggaran MBG Dipangkas Rp94 Triliun, Bagaimana Nasib Ratusan SPPG di Jogja?
-
Promo Kredit Kendaraan Berbunga 1,80% Meriahkan BRI KKB Expo 2026 di 131 Lokasi
-
8.000 Orang Lepas Status WNI dalam Lima Tahun, Indonesia Terancam Kehilangan SDM Berkualitas
-
Akademisi: Publik Berhak Menagih Kinerja jika Gaji Kepala Daerah Naik