SuaraJogja.id - Belum lama ini pemerintah mencanangkan kebijakan baru terkait dengan pembelian minyak goreng. Masyarakat diminta menyerahkan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) atau menggunakan aplikasi PeduliLindungi ketika hendak membeli minyak goreng.
Seorang penjual gorengan di Jogja, Asep (47), mengaku aturan itu memang sudah mulai diterapkan dalam sebulan terakhir. Ia diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP ke tempat biasa dia membeli minyak goreng.
"Iya jadi fotocopy KTP, udah pakai itu diserahin ke agen, ke warungnya buat tanda bukti laporan sana katanya. Udah ada sebulanan ini lah kira-kira," kata Asep kepada awak media, Rabu (13/7/2022).
Namun, disampaikan Asep penyerahan fotocopy identitas itu tidak dilakukan berkali-kali. Melainkan hanya diserahkan ke agen atau tempat jualan minyak goreng sekali waktu saja pada awal kemarin.
Baca Juga: ISEI Lampung: Awasi Distribusi MinyaKita agar Tepat Sasaran
Kendati demikian adanya aturan baru itu tidak membuat pembelian dibatasi. Asep menyebut biasanya membeli 7 kilogram minyak goreng curah di toko langganannya.
"Kemarin sih setiap beli enggak dibatasi, enggak tahu kalau yang lain buat sehari-hari gitu, kalau untuk jualan kayak saya enggak sih enggak ada (pembatasan pembelian)," terangnya.
Asep tidak memungkiri tetap ada rasa khawatir dengan kebijakan pembelian minyak goreng dengan menyerahkan identitas tersebut. Terlebih dengan data-data penting yang ada di identitas seperti KTP.
Di sisi lain pihaknya tetap mematuhi aturan itu agar tetap bisa membeli minyak goreng dan berjualan.
"Ya takut tapi ya gimana lagi, udah diminta kayak gitu buat laporan katanya ke pusatnya. Harus pakai KTP gitu daripada nggak bisa beli. Ada rasa khawatir karena ada NIK itu juga," tandasnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menggagas kebijakan pembelian minyak goreng Rp14 ribu dengan NIK atau aplikasi PeduliLindungi.
Berita Terkait
-
Skandal Vonis Lepas Minyak Goreng: Istri Hakim hingga Sopir PN Jakpus Diperiksa Kejagung
-
Geram Mafia Peradilan, Sahroni Minta Kejagung Bongkar Habis Suap Vonis Lepas Kasus CPO
-
Kejagung Endus Pihak Lain yang Ikut Kecipratan Duit Suap Vonis Lepas Perkara Korupsi Migor
-
Ketua PN Jaksel Lakukan Perampokan Keadilan Paling Brutal
-
Sumber Dana Suap Hakim Pada Vonis Lepas Kasus Korupsi Minyak Goreng Terungkap, Siapa Dalangnya?
Terpopuler
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
- Emil Audero Menyesal: Lebih Baik Ketimbang Tidak Sama Sekali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- 5 Rekomendasi Moisturizer Indomaret, Anti Repot Cari Skincare buat Wajah Glowing
- Kata Anak Hotma Sitompul Soal Desiree Tarigan dan Bams Datang Melayat
Pilihan
-
Emansipasi Tanpa Harus Menyerupai Laki-Laki
-
Laga Sulit di Goodison Park: Ini Link Live Streaming Everton vs Manchester City
-
Pemain Keturunan Jawa Bertemu Patrick Kluivert, Akhirnya Gabung Timnas Indonesia?
-
Jadwal Dan Rute Lengkap Bus Trans Metro Dewata di Bali Mulai Besok 20 April 2025
-
Polemik Tolak Rencana Kremasi Murdaya Poo di Borobudur
Terkini
-
Insiden Laka Laut di DIY Masih Berulang, Aturan Wisatawan Pakai Life Jacket Diwacanakan
-
Tingkatkan Kenyamanan Pengguna Asing, BRImo Kini Hadir dalam Dua Bahasa
-
Ribuan Personel Polresta Yogyakarta Diterjunkan Amankan Perayaan Paskah Selama 24 Jam
-
Kebijakan Pemerintah Disebut Belum Pro Rakyat, Ekonom Sebut Kelas Menengah Terancam Miskin
-
Soroti Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Dokter Spesialis, RSA UGM Perkuat Etika dan Pengawasan