SuaraJogja.id - Sebuah guyonan Gus Dur soal Nyi Roro Kidul dipaksa pakai jilbab mencuat kembali seiring beredarnya kabar mengenai seorang siswi di SMA Bantul yang mengalami pemaksaan pemakaian jilbab oleh sekolah.
Seperti diberitakan sebelumnya, seorang siswi di Bantul dikabarkan mengalami depresi usai dipaksa pakai jilbab oleh pihak sekolah.
Pendamping korban Yuliani mengungkapkan kejadian tersebut tersebut terjadi seusai siswa kelas 10 itu mengikuti program Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.
Saat itu sang siswa dipanggil ke Kantor Bimbingan Konseling atau BK sekolah dan diinterograsi lantaran tak pakai jilbab.
Seiring dengan peristiwa tersebut, kasus dugaan pemaksaan itu pun menjadi sorotan publik hingga video potongan guyonan Gus Dur kembali ramai jadi perhatian kembali.
Dalam video yang salah satunya diunggah akun YouTube Jas Hijau, Gus Dur dalam satu kesempatan lalu pernah membahas soal pemaksaan pakai jilbab di Bantul. Tapi yang dipaksa pakai jilbab tersebut adalah Nyi Roro Kidul.
Konteks yang diulas Gus Dur tersebut merujuk pada memahami ajaran agama yang dicontohkan dengan peristiwa gempa Jogja 2006 silam.
Diceritakan Gus Dur dalam satu momen ia pernah dimintai pendapat terkait gempa yang terjadi di Bantul oleh salah satu stasiun televisi. Mantan Presiden Indonesia itu sempat kaget lantaran itu bukan kapasitasnya berbicara soal kebencanaan.
Lantas, dengan bercanda, Gus Dur menyebut bahwa sebab gempa Jogja lantaran Nyi Roro Kidul dipaksa pakai jilbab.
Baca Juga: Siswi SMA di Bantul Diduga Dipaksa Pakai Jilbab, Disdikpora DIY dan Ombusdman Bergerak
"Agama itu ga perlu diterima secara serius, ajarannya yang serius," katanya.
"Itu ada satu kasat ini sampai ngakak, sampai sekarang itu inget sering diceritakan, di televisi saya itu ditanya sebab-sebab gempa di Bantul, lho bayangin saya bukan ahli geologi atau apa, ya saya jawab mungkin gempa bumi karena Nyi Roro kidul dipaksa pakai jilbab," ucapnya disambut tawa presenter dan juga jamaah yang hadir di acaranya.
Disdikpora Menyayangkan
Terlepas dari guyonan Gus Dur tersebut, kasus pemaksaan pakai jilbab yang menimpa siswi di Bantul mendapat perhatian serius baik dari Disdikpora Bantul maupun Provinsi DIY.
Kepala Disdikpora Bantul Isdarmoko menegaskan tidak ada aturan yang mengharuskan siswi pakai jilbab di sekolah negeri.
"Terkait dengan penggunaan seragam sekolah khususnya pakaian muslim itu dibebaskan sesuai pilihan masing-masing. Jadi kalau ada sekolah yang memaksakan apalagi sekolah negeri itu jelas tidak betul," katanya.
Berita Terkait
-
Respon Kasus Siswi yang Dipaksa Pakai Jilbab, Disdikpora Bantul: BK Bukan Polisi Sekolah
-
Kasus Pemaksaan Jilbab Siswi di Yogyakarta, Ombudsman Pertemukan Keluarga dengan Sekolah dan Disdikpora DIY
-
Dipaksa Pakai Jilbab, Seorang Siswi di SMA Banguntapan Yogyakarta Alami Trauma dan Depresi
-
Siswi SMA di Bantul Diduga Dipaksa Pakai Jilbab, Disdikpora DIY dan Ombusdman Bergerak
-
Muncul Dugaan Siswi SMA di Bantul Dipaksa Pakai Jilbab, Disdikpora DIY Buka Suara
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- 3 Sabun Muka Rekomendasi Dokter Estetika yang Ampuh Jaga Skin Barrier
Pilihan
-
Pertemuan di Rumah Presiden, Jampidsus Febrie Adriansyah Diminta Jentelmen Mundur
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
-
Penampakan 50 Pria Baju Loreng Geruduk Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Febrie Adriansyah
-
Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
Terkini
-
Anggaran MBG Dipangkas Rp94 Triliun, Bagaimana Nasib Ratusan SPPG di Jogja?
-
Promo Kredit Kendaraan Berbunga 1,80% Meriahkan BRI KKB Expo 2026 di 131 Lokasi
-
8.000 Orang Lepas Status WNI dalam Lima Tahun, Indonesia Terancam Kehilangan SDM Berkualitas
-
Akademisi: Publik Berhak Menagih Kinerja jika Gaji Kepala Daerah Naik
-
Mandala Krida Terkendala Status Hukum, Erick Thohir Siap Jembatani Pemda dan KPK