Pernah Tuding Ada Mafia Hukum di Polda Jateng, Pengacara Yosep Parera Kini Terjerumus Kasus Suap di MA

SuaraJogja.id - Salah satu pengacara kondang di Semarang Yosep Parera terjerat terjaring operasi tangkap tangan dalam kasus suap pengurusan perkara di MA. Ia pun telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dari 10 orang yang tersandung kasus suap tersebut.

Jauh sebelum terperosok dalam kasus suap di MA, Josep Parera pernah menangani sejumlah kasus yang terkait mafia hukum. Salah satunya kasus penggelapan yang pernah ditanganinya di Jawa Tengah pada 2017 silam.

Pada saat itu, ia tengah menangani kasus penggelapan yang dilaporkan kliennya PT Albeta Wijaya. Perjalanan kasus tersebut dinilainya lamban, hingga ia menyebut bahwa ada dugaan praktik mafia hukum di Polda Jateng.

Dugaan adanya mafia hukum di Polda Jateng menurut dia didasarkan atas surat jawaban Komisi Kepolisian Nasional atas aduan kliennya dalam perkara tersebut.

"Dalam surat Kompolnas diterangkan bahwa telah terjadi dugaan pelayanan yang buruk oleh Polda Jateng dalam penanganan kasus penggelapan ini," ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Saat itu, melalu surat resmi, Parera meminta Kapolda Jateng untuk segera menuntaskan penyidikan atas perkara penggelapan itu dan melimpahkan ke Kejaksaan.

"Kami minta laporan penggelapan tersebut segera ditindaklanjuti," katanya kala itu.

Ia mengungkapkan penyidik kepolisian sudah bekerja secara profesional untuk menangani perkara itu. Namun ada kendala Mafia hukum.

"Namun ada kendala mafia hukum. karena tersangka tak pernah memenuhi panggilan maka polisi bisa melakukan upaya paksa," katanya.

Baca Juga: Hakim Berdarah Yogyakarta Kena OTT KPK, Ini Profil Sudrajad Dimyati

Masuk Lingkaran Mafia Hukum

Kini lima tahun berselang, Yosep Parera justru terjerembab dalam lingkaran mafia hukum yang melibatkan hakim agung di Mahkamah Konstitusi.

Dalam konstruksi perkara, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan bahwa mulanya ada laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam ID di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan HT dan IDKS dengan diwakili melalui kuasa hukumnya, yakni YP  alias Yosep Parera dan ES.

Saat proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, HT dan ES belum puas dengan keputusan pada dua lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum berikutnya di tingkat kasasi pada MA.

Dalam pengurusan kasasi tersebut, KPK menduga YP dan ES melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan MA yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan keinginan YP dan ES.

"Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan YP dan ES, yaitu DY dengan adanya pemberian sejumlah uang," ungkap Firli.

Selanjutnya, DY turut mengajak MH dan ETP untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim.

KPK juga menduga DY dan kawan-kawan sebagai representasi dari SD dan beberapa pihak di MA untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di MA.

Sementara, terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES pada majelis hakim berasal dari HT dan IDKS.

"Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202 ribu dolar Singapura (ekuivalen Rp2,2 miliar)," kata Firli.

Kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar sejumlah Rp250 juta, MH menerima sekitar sejumlah Rp850 juta, ETP menerima sekitar sejumlah Rp100 juta, dan SD menerima sekitar sejumlah Rp800 juta yang penerimaannya melalui ETP.

"Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang di harapkan YP dan ES pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) ID (Intidana) pailit," ujar dia.

Yosep Parera Dibawa ke Jakarta

Firli Bahuri menyatakan, KPK turut mengamankan Yosep Parera selaku pengacara dan Eko Suparno di Semarang, Jawa Tengah.

Keduanya langsung dibawa ke Jakarta tepatnya ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan secara lebih lanjut, atas kasus suap tersebut.

"Selain itu, Albasri, PNS di MA, juga hadir ke Gedung Merah Putih KPK dan menyerahkan uang tunai Rp 50 juta," ungkap Firli Bahuri.