SuaraJogja.id - Menkopolhukam, Mahfud MD menyatakan tidak bisa memaksa Ketua Umum PSS untuk mundur, meski Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) merekomendasikan ketua dan pengurus sepatutnya mundur. Menurutnya, pemberhentian itu berada di dalam mekanisme PSSI yang tidak bisa diintervensi.
"Kita tdk bs memaksa mereka berhenti scr hukum. Pemberhentian adl mekanisme PSSI yg tak bs diintervensi. To kalau mereka melakukan langkah krn tanggungjawab moral dan etik, termasuk mundur, di organisasi mana pun bs. Maka kita bilang tanggungjawab moral, bkn tanggungjawab hukum,"tulisnya dalam akun Twitter @mohmahfudmd, Sabtu (15/10).
Menurut Mahfud MD, pengunduran diri Ketua Umum di PSSI bisa dilakukan karena merasa ada tanggungjawab moral dan etik. Untuk itu, ia menyebut tanggungjawab moral buka tanggungjawab hukum.
Cuitan itu pun menuai komentar warganet yang bermacam-macam, bahkan ada yang meminta PSSI yang dibubarkan."Bagaimana jika bubarkan saja PSSI?Lalu pemerintah ambil keputusan membuat PSSI yg baru dg berkoordinasi dg FIFA, bisakah?"tulis Yalendra.
Baca Juga: Terobosan! Ratu Tisha, Liana Tasno dan 3 Wanita Lain yang Bisa Gantikan Iwan Bule sebagai Ketum PSSI
Namun, cuitan tersebut ditanggapi warganet lain bahwa pembubaran PSSI itu bentuk intervensi."Ya ngebubarin pssi itu bagian dr intervensi,"tulisnya.
"Berarti jika mereka tidak mau mundur dapat di simpulkan mereka tidak bermoral prof???"tulis Sadri Alfarouq.
Ada warganet yang menganggap negara kalah dengan PSSI."Masak negara kalah sama PSSI...? Logikanya dimana...? Negara punya banyak tangan untuk merombak dan melengserkan Ketum PSSI...pakai itu, jangan cuma ngeluh di media, kan yg mau diselamatkan nyawa rakyat dan nama negara. Pk Mahfud punya ilmunya tuh.. Pake pk.. supaya on the track,"tulisnya.
"Semoga ada langkah alternatif jika rekomendasi yg mengedepankan tanggung jawab moral & bermartabat itu ternyata tidak diindahkan bahkan diabaikan. Pemerintah bisa mengisolasi organisasi sakit & membentuk asosiasi baru yg sehat & punya masa depan yg dikelola oleh profesional,"tulis Freddy Sinurat.
Warganet bernama Firdaus Hansi menyarankan Pemerintah memakai FIFA untuk membuat regulasi baru di dalam FIFA untuk pengawasan. Kemudian, memilih ketua PSSI yang baru."Prof. MD...ada cara lain, kita pake tangan FIFA dalam membuat regulasi2 baru didalam PSSI, dan harus diikuti oleh PSSI, representatif FIFA berkantor di Indonesia selama 2 tahun dan mengawasi PSSI...setelah itu pemilihan ketua PSSI baru.."tulisnya.
"Terimakasih prof, memang pemerintah tidak boleh ikut campur. tapi dengan hasil tgipf saya rasa bisa seluruh supporter bergerak untuk membersihkan pssi demi kemajuan sepakbola kita,"tulis Arif Dian.
Kontributor : Ismoyo Sedjati
Berita Terkait
-
Ketum PSSI Beberkan 2 Posisi Butuh Naturalisasi Tambahan, Jairo Reidewald dan Miliano Jonathans Segera Diproses?
-
Drama Impor Gula Tom Lembong: Dari Perintah Jokowi Hingga Isu Politisasi
-
Sebut Kasus Tom Lembong Dipolitisasi, Mahfud MD: Kalau Hukum Itu Benar Mestinya Bisa 'Kena' Menteri Lain
-
Mahfud Md Bandingkan Anggota DPR Saat Ini dengan Orde Baru: Dulu Pulang Naik Kereta, Sekarang Naik Pesawat
-
Mahfud MD: Pejabat Gak Boleh Flexing, Kalau Pengusaha Gak Apa-Apa, Asal...
Terpopuler
- Profil dan Agama Medina Dina, Akan Pindah Agama Demi Nikahi Gading Marteen?
- Ngaku SMA di Singapura, Cuitan Lawas Chilli Pari Sebut Gibran Cuma SMA di Solo: Itulah Fufufafa..
- Baim Wong Terluka Hatinya, Olla Ramlan Maju Senggol Paula Verhoeven: Ego Laki Jangan Disentil Terus
- Rumah Baru Sarwendah Tersambar Petir
- Beda Kekayaan AKP Dadang Iskandar vs AKP Ryanto Ulil di Kasus Polisi Tembak Polisi
Pilihan
Terkini
-
Usai Nyoblos, Haedar Nashir Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Utamakan Rakyat, Jangan Korupsi
-
Hadapi Musim Penghujan, BPBD Sleman Pastikan EWS Banjir Lahar Gunung Merapi Berfungsi Normal
-
Skandal Video Asusila Guncang Gunungkidul, Polisi Dalami Keterlibatan Pemeran
-
Optimis Usai Nyoblos Pilkada Sleman 2024, Harda Kiswaya: Target Kami Menang
-
Nyoblos Bareng Keluarga, Kustini Sri Purnomo Optimis Menang Pilkada Sleman 2024