Komnas HAM Periksa Peran PT LIB pada Kasus Stadion Kanjuruhan, Poin-poin Ini yang Jadi Sorotan

SuaraJogja.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendalami sejumlah hal kepada PT Liga Indonesia Baru (LIB) terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan suporter pada 1 Oktober 2022.

"Pokok-pokok poin yang digali ke PT LIB seputar mandat dan kewenangannya," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Rabu (19/10/2022).

Mandat dan kewenangan itu misalnya sejarah berdirinya PT LIB, termasuk soal pemilik saham dan lain sebagainya. Kedua, Komnas HAM juga mendalami tentang tata kelola hubungan antara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dengan PT LIB.

Berikutnya, Komnas HAM mendalami jalannya pertandingan yang berkaitan dengan jadwal yang telah disusun matang. Komnas HAM menggali lebih jauh soal komunikasi terkait adanya permintaan polisi untuk mengubah jadwal dari awalnya pukul 20.00 WIB menjadi 15.30 WIB, dan kembali lagi menjadi pukul 20.00 WIB.

Baca Juga: Iwan Bule Main Bola Bareng Presiden FIFA Usai Pemakaman Korban ke-133 Tragedi Kanjuruhan, Bikin Komnas HAM Prihatin

"Kami tanyakan juga alur komunikasi antara penyiar kemudian PT LIB dan Panpel," ujar Beka.

Tidak hanya itu, lembaga HAM tersebut juga menanyakan langkah-langkah yang dilakukan PT LIB mengenai kelayakan stadion sebagai venue pertandingan antara Arema FC berhadapan dengan Persebaya Surabaya.

"Tadi dijelaskan bahwa verifikasi terakhir itu tahun 2020. Tapi, sebelum pertandingan ada supervisi," ujarnya.

Terakhir, Komnas HAM menanyakan perihal komunikasi antara berbagai pihak di antaranya siapa yang bertanggung jawab menentukan atau memutuskan jam pertandingan pada saat-saat akhir ketika sudah ada rekomendasi kepolisian.

Sementara itu, Direktur Operasional PT LIB Inspektur Jenderal (Irjen) (Purn) Sudjarno mengatakan memberikan penjelasan soal tata kelola kepada Komnas HAM terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan suporter pada 1 Oktober 2022.

Baca Juga: Asops Mabes Polri Bawa 4 Map untuk Diperiksa Komnas HAM Terkait Perjanjian Kerja Sama dengan PSSI

"Ada dua hal yang dijelaskan kepada Komnas HAM. Pertama, soal tata kelola," kata dia.