SuaraJogja.id - SuaraJogja.Id - Gencarnya pembicaraan terkait PSSI untuk melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) sesui rekomendasi dari pemerintah berdasarkan temuan TGIPF terkait Tragedi Kanjuruhan, tak lepas dari pantauan Dali Tahir.
Eks anggota Komite Etik PSSI itu menghimbau agar diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) jangan sampai berdasarakan emosi.
"KLB jangan sampai didasari emosi belaka," ungkap Dali Tahir dilansir dari akun Instagram @hantamfootball (30/10/2022).
Kendati demikian Dali Tahir menghargai akan desakan publik agar PSSI melakukan KLB, namun ia juga memberikan statemen terkait sejarah KLB yang tidak semuanya berjala baik setelah KLB dilakukan.
"Saya menghargai pandangan tersebut. Tapi, maaf, Ali Sadikin yang di KLB 1980-an awal, tidak membuat PSSI menjadi lebih baik. Nurdin Halid digempur, didemo selama delapan bulan, juga tidak membuat PSSI menjadi baik. Mengapa? Karena dasar penggulingan itu emosi yang berlebih,” imbuhnya.
Pernyataan eks anggota Komite Etik PSSI tersebut pun mendapar repson dari kalangan penggemar sepak bola tanah air dan para netizen Indonesia.
"KLB ini didalangi oleh kepentingan juga, yg menyuarakan juga orang² yg punya kepentingan, mending biarin aja ibul selesaikan masa jabatan nya, timnas kita lagi bagus² nya walaupun Liga kita masih dagelan, gw sih lebih pilih transformasi FIFA ketimbang KLB yg masih didalangi orang² itu juga," ungkap salah seorang netizen.
"KLB salah satu jalan memperlancar transformasi sepakbola dari FIFA. Setidaknya agar impian netizen untuk bisa satu persatu segera terwujud (misal dirombak sistemnya ala FA Kamboja/Brunei/Australia). Jadi ya beriringan menurutku. Tapi ya gitu, pengganti pengurusnya diluar orang2 yg berada di pssi sekarang dan diluar orang2 yg jadi TGIPF, biar netral. Anggaplah kriterianya orang2 yang seperti pak ET, KP, AA, atau orang2 yang antusias dengan sistem bisnis olahraga," ucap netizen yang lain.
"Karena selama ini KLB yang telah dilaksanakan tidak serta merta merombak seluruh aturan atau statuta di PSSI seperti syarat untuk menjadi voter ketum yang mungkin kita anggap tidak adil karena suporter tidak sepenuhnya dilibatkan dalam pemilihan ketum, yang justru membuat orang2 di PSSI ya segitu2 saja. Memang sudah benar bahwa untuk melakukan transformasi sepak bola kita perlu meminta orang2 dari luar yang berpengalaman dalam hal mengurus bergulirnya sepak bola di negara berkembang, contohnya Kamboja yang mengikat kontrak dengan wakil Jepang untuk membuat liga yang lebih profesional. Kalau diterapkan di Indonesia ? Sulit," ujar netizen lainnya.
Baca Juga: Tunisia Terancam Dikeluarkan dari Piala Dunia 2022 Qatar karena Pernyataan Menpora
"Karena saya berpikir bahwa pengamat sepakbola Indonesia masih menganggap bahwa orang asing yang ikut campur urusan sepakbola disini dianggap dalam tanda kutip "terjajah". Dalam hal kecil saja misalnya ada pengamat yang protes bahwa pemain keturunan akan merusak ekosistem sepak bola Indonesia," sambungnya.
Kontributor : Moh. Afaf El Kurnia
Berita Terkait
Terpopuler
- Tanpa Naturalisasi! Pemain Rp 2,1 Miliar Ini Siap Gantikan Posisi Ole Romeny di Ronde 4
- Akal Bulus Dibongkar KPK, Ridwan Kamil Catut Nama Pegawai Demi Samarkan Kepemilikan Kendaraan
- Bocor! Timnas Indonesia Naturalisasi 3 Pemain Keturunan, Ada dari Luar Eropa
- Timnas U-23 ke Final, Tante Brandon Scheunemann: Scheunemann for Indonesia
- Siapa Mike Rajasa? Kiper Muda FC Utrecht yang Dipanggil ke Timnas Indonesia U-17
Pilihan
-
Danantara Kantongi 1 Nama Perusahaan BUMN untuk Jadi Holding Investasi, Siapa Dia?
-
Tanpa Banyak Rumor, Vinicius Dikabarkan Merapat ke Persekat Tegal
-
Penikmat Sound Horeg Ngumpul, Ini 5 Speaker Murah Bikin Musik Jedag-Jedug Ngebass Badak
-
Gibran Prediksi Vietnam 'Babak-belur' di Tangan Timnas Indonesia U-23
-
Ribut-ribut Soal Ijazah Jokowi, Luhut: Kontribusi Kau Buat Negara Apa?
Terkini
-
Aksi Koboi di Jalan Pakem, Pengendara Motor Ngamuk Rusak Mobil yang Jemput WNA Prancis
-
Siap-siap Warga Jogja! Bayar Parkir Tak Bisa Lagi Pakai Uang Cash
-
Gawat, Leptospirosis Renggut 7 Nyawa di Yogyakarta, KLB Segera Ditetapkan?
-
Kasus Gacoan Jadi Contoh, Kemenkum DIY Ingatkan Larangan Putar Musik Tanpa Lisensi di Resto dan Kafe
-
BRI Fokus pada KPR Subsidi FLPP untuk Dukung Program 3 Juta Rumah Pemerintah