SuaraJogja.id - Depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara terbakar hebat pada Jumat (3/3/2023) kemarin. Akibat kejadian tersebut tercatat 19 orang meninggal dunia dan lebih dari 50 orang mengalami luka-luka, serta ratusan orang harus mengungsi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah mengunjungi lokasi kejadian pada Minggu (5/3/2023) kemarin meminta kepada Menteri BUMN dan Pj Gubernur DKI Jakarta untuk segera mencari solusi atas peristiwa itu.
Setidaknya ada dua kemungkinan pilihan yang akan diambil oleh pemerintah. Relokasi Depo Pertamina Plumpang atau relokasi pemukiman warga yang dikatakan Jokowi sebagai zona berbahaya dan tidak bisa lagi untuk ditinggali.
Menanggapi hal itu, Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai dalam proses pengambilan keputusan terkesan bahwa jatuhnya korban adalah kesalahan penduduk tinggal di daerah buffer zone yang diklaim milik Pertamina.
Namun satu hal yang penting justru tidak tersampaikan oleh presiden. Hal itu terkait dengan pertanyaan mengapa kebakaran besar itu dapat terjadi.
"Tentunya kalau kebakaran itu tidak terjadi maka tidak ada korban berjatuhan. Faktanya, kebakaran itu berawal dari Depo Pertamina Plumpang yang menyambar sejumlah rumah penduduk," kata Fahmy, Senin (6/3/2023).
Menurut Fahmy sistem keamanan (safety system) pada depo serta kilang minyak pertamina sangat buruk. Mengingat sudah ada tiga kali kejadian kebakaran khususnya di Depo Pertamina Plumpang tersebut.
Hal itu membuktikan sistem keamanan yang diterapkan masih jauh di bawah International Standard. Dalam hal ini sudah tentu mensyaratkan zero accidents bagi aset strategis dan resiko tinggi.
"Tidak tersedia buffer water cukup yang dibutuhkan untuk proses pendinginan pipa. Pendistribusian BBM dari kilang ke Depo menggunakan pipa yang sebagian melewati kawasan penduduk," terangnya.
Baca Juga: Polisi Masih Cari Orang Hilang Akibat Kebakaran Depo Plumpang
"Sehingga saat pipa terbakar pasti akan menyebabkan kebakaran rumah penduduk di sekitarnya," imbuhnya.
Ia menilai Pertamina dalam hal ini tidak tampak melakukan upaya serius untuk memperbaiki sistem keamanan tersebut. Hingga berujung pada insiden kebakaran dahsyat beberapa hari lalu.
Lebih jauh, kata Fahmy, opsi pemindahan Depo Pertamina Plumpang merupakan sebagai pilihan yang tepat dan cepat. Dengan tentu setelah mempertimbangkan beberapa alasan.
Pertama ketika melihat bahwa penyulut kebakaran berawal dari Depo Pertamina Plumpang bukan rumah penduduk. Kedua, opsi pemindahan Depo Pertamina dapat diputuskan secara cepat oleh direksi Pertamina.
Sementara jika memutuskan untuk relokasi penduduk akan memakan waktu lebih lama. Sebab tentu bakal melibatkan sejumlah pihak mulai dari Pertamina, Pemda DKI, serta warga sendiri.
Lantas yang ketiga dan terakhir, saat ini lokasi Depo Pertamina Plumpang sudah sangat tidak layak. Lantaran berada di tengah kawasan penduduk padat.
"Dengan alasan tersebut, maka hanya satu kata pindahkan Depo Pertamina Plumpang dengan segera," tegasnya.
Berita Terkait
-
Anies Baswedan Pamer Cerita saat Kuliah di UGM Bareng Pramono Anung, Warganet: Jokowi Mana Punya
-
Pramono Anung Sidak Lokasi Kebakaran, Jakarta Darurat Fasilitas Damkar?
-
Mahasiswa Bisnis Perjalanan Wisata UGM Gelar Olimpiade Pariwisata #13 Tingkat Nasional
-
Resmi! Basuki Terpilih Jadi Ketum Kagama Gantikan Ganjar Pranowo
-
Kebakaran Hebat di Panti Jompo Spanyol, 10 Orang Tewas
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
-
Seharga Rp7,4 Miliar, Dua Bus Listrik Trans Jogja Siap Beroperasi, Intip Penampakannya
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025