SuaraJogja.id - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menduga anjloknya tingkat keterisian atau okupansi hotel di DIY saat Lebaran tahun ini disebabkan oleh sejumlah hal. Termasuk terkait rentetan imbauan pemerintah yang tak memperbolehkan ASN untuk menggelar buka bersama.
Ketua PHRI DIY, Deddy Pranawa Eryana menuturkan target okupansi hotel di DIY selama libur Lebaran kali ini adalah 90 persen. Namun kenyataannya okupansi baru terisi 80 persen saja.
"Enggak tau ini (kenapa okupansi anjlok) kita baru mengevaluasi, mengapa penyebabnya, tapi ini kan rentetannya buka bersama yang tidak boleh itu, imbauan itu. Jadi bukber ambyar, okupansi juga jeblok, karena target kita 90 persen baru mencapai 80 persen," ujar Deddy saat dihubungi, Kamis (27/4/2023).
Secara tidak langsung, menurut Deddy, imbauan itu membuat para ASN berpikir ulang untuk membelanjakan uangnya. Termasuk untuk berwisata hingga kemudian menginap di hotel.
"Jadi ASN kan sekarang, mau menginap atau berwisata di hotel itu nanti dikira glamor dan sebagainya itu menjadi beban sendiri bagi ASN," ucapnya.
Padahal, ia menyebut bahwa para ASN atau dari pemerintah itu yang selama ini membantu menggerakkan perekonomian. Dalam hal kemudian kestabilan di sektor ekonomi yang diterima oleh ASN.
"Sementara kan ASN, pemerintah yang punya uang. Jadi perekonomian kita sebetulnya masih tergantung dari pemerintah, bagaimana menggerakkan sektor ekonomi, yang masih mempunyai daya beli tinggi itu kan ASN karena mempunyai cadangan gaji 13 dan sebagainya," terangnya.
"Kalau masyarakat kan tidak punya. Itu analisa sementara kita seperti itu, karena daya beli masyarakat turun. Ya berwisata mungkin yang deket-deket dan tidak mempunyai cost yang tinggi," imbuhnya.
Kendati demikian PHRI DIY enggan menyalahkan pihak manapun terkait hal ini. Ia mengajak semua sektor untuk mengevaluasi ke depan agar sektor perekonomian dapat kembali bergerak secara maksimal.
Disampaikan Deddy ada multiplayer efek yang besar jika kondisi ini tak ditangani dengan baik. Tak hanya kepada hotel dan restoran saja tetapi bisa kepada UMKM, transportasi tradisional hingga sumber daya manusia di dalamnya.
"Sementara seperti kesimpulan kita, kita masih mengandalkan pemerintah yang punya uang untuk bisa memicu perekonomian, karena mereka yang masih punya uang dan masyarakat masih prihatin," tandasnya.
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
Terkini
-
Saat Partai Politik Sibuk Bangun Citra, Padahal Rakyat Masih Terluka oleh Bencana
-
Siapkan Dana Pensiun Sejak Dini, BRI DPLK Kini Lebih Praktis Dibuka lewat BRImo
-
Duh! Gunungkidul Sampai Ajukan Tambahan Stok BBM, Pemda DIY Lakukan Efisiensi Transportasi
-
Purbaya Dicopot, DPRD DIY Tantang Menkeu Baru Batalkan Seluruh Pemangkasan Anggaran Daerah
-
Kasus Asusila di Ponpes Sleman: Eks Pengurus Ditetapkan Tersangka, Keberadaannya Masih Misterius