SuaraJogja.id - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menduga anjloknya tingkat keterisian atau okupansi hotel di DIY saat Lebaran tahun ini disebabkan oleh sejumlah hal. Termasuk terkait rentetan imbauan pemerintah yang tak memperbolehkan ASN untuk menggelar buka bersama.
Ketua PHRI DIY, Deddy Pranawa Eryana menuturkan target okupansi hotel di DIY selama libur Lebaran kali ini adalah 90 persen. Namun kenyataannya okupansi baru terisi 80 persen saja.
"Enggak tau ini (kenapa okupansi anjlok) kita baru mengevaluasi, mengapa penyebabnya, tapi ini kan rentetannya buka bersama yang tidak boleh itu, imbauan itu. Jadi bukber ambyar, okupansi juga jeblok, karena target kita 90 persen baru mencapai 80 persen," ujar Deddy saat dihubungi, Kamis (27/4/2023).
Secara tidak langsung, menurut Deddy, imbauan itu membuat para ASN berpikir ulang untuk membelanjakan uangnya. Termasuk untuk berwisata hingga kemudian menginap di hotel.
"Jadi ASN kan sekarang, mau menginap atau berwisata di hotel itu nanti dikira glamor dan sebagainya itu menjadi beban sendiri bagi ASN," ucapnya.
Padahal, ia menyebut bahwa para ASN atau dari pemerintah itu yang selama ini membantu menggerakkan perekonomian. Dalam hal kemudian kestabilan di sektor ekonomi yang diterima oleh ASN.
"Sementara kan ASN, pemerintah yang punya uang. Jadi perekonomian kita sebetulnya masih tergantung dari pemerintah, bagaimana menggerakkan sektor ekonomi, yang masih mempunyai daya beli tinggi itu kan ASN karena mempunyai cadangan gaji 13 dan sebagainya," terangnya.
"Kalau masyarakat kan tidak punya. Itu analisa sementara kita seperti itu, karena daya beli masyarakat turun. Ya berwisata mungkin yang deket-deket dan tidak mempunyai cost yang tinggi," imbuhnya.
Kendati demikian PHRI DIY enggan menyalahkan pihak manapun terkait hal ini. Ia mengajak semua sektor untuk mengevaluasi ke depan agar sektor perekonomian dapat kembali bergerak secara maksimal.
Disampaikan Deddy ada multiplayer efek yang besar jika kondisi ini tak ditangani dengan baik. Tak hanya kepada hotel dan restoran saja tetapi bisa kepada UMKM, transportasi tradisional hingga sumber daya manusia di dalamnya.
"Sementara seperti kesimpulan kita, kita masih mengandalkan pemerintah yang punya uang untuk bisa memicu perekonomian, karena mereka yang masih punya uang dan masyarakat masih prihatin," tandasnya.
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- Apa Varian Tertinggi Isuzu Panther? Begini Spesifikasinya
Pilihan
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Amukan Si Jago Merah Hanguskan 10 Rumah dan 2 Lapak di Bintaro
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
Terkini
-
Program Gentengisasi Buka Peluang Baru bagi UMKM Bahan Bangunan
-
BRI Perkuat Layanan Lebaran Lewat BRImo, ATM, dan Jaringan Agen BRILink
-
Kuasa Hukum Sri Purnomo Sebut Tuntutan 8,5 Tahun Penjara Bentuk Frustrasi Jaksa
-
Sri Purnomo Dituntut 8,5 Tahun Penjara atas Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman
-
Waspada Longsor hingga Banjir di Sleman: Ini Lokasi Rawan Bencana yang Harus Dihindari Pemudik