SuaraJogja.id - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menduga anjloknya tingkat keterisian atau okupansi hotel di DIY saat Lebaran tahun ini disebabkan oleh sejumlah hal. Termasuk terkait rentetan imbauan pemerintah yang tak memperbolehkan ASN untuk menggelar buka bersama.
Ketua PHRI DIY, Deddy Pranawa Eryana menuturkan target okupansi hotel di DIY selama libur Lebaran kali ini adalah 90 persen. Namun kenyataannya okupansi baru terisi 80 persen saja.
"Enggak tau ini (kenapa okupansi anjlok) kita baru mengevaluasi, mengapa penyebabnya, tapi ini kan rentetannya buka bersama yang tidak boleh itu, imbauan itu. Jadi bukber ambyar, okupansi juga jeblok, karena target kita 90 persen baru mencapai 80 persen," ujar Deddy saat dihubungi, Kamis (27/4/2023).
Secara tidak langsung, menurut Deddy, imbauan itu membuat para ASN berpikir ulang untuk membelanjakan uangnya. Termasuk untuk berwisata hingga kemudian menginap di hotel.
"Jadi ASN kan sekarang, mau menginap atau berwisata di hotel itu nanti dikira glamor dan sebagainya itu menjadi beban sendiri bagi ASN," ucapnya.
Padahal, ia menyebut bahwa para ASN atau dari pemerintah itu yang selama ini membantu menggerakkan perekonomian. Dalam hal kemudian kestabilan di sektor ekonomi yang diterima oleh ASN.
"Sementara kan ASN, pemerintah yang punya uang. Jadi perekonomian kita sebetulnya masih tergantung dari pemerintah, bagaimana menggerakkan sektor ekonomi, yang masih mempunyai daya beli tinggi itu kan ASN karena mempunyai cadangan gaji 13 dan sebagainya," terangnya.
"Kalau masyarakat kan tidak punya. Itu analisa sementara kita seperti itu, karena daya beli masyarakat turun. Ya berwisata mungkin yang deket-deket dan tidak mempunyai cost yang tinggi," imbuhnya.
Kendati demikian PHRI DIY enggan menyalahkan pihak manapun terkait hal ini. Ia mengajak semua sektor untuk mengevaluasi ke depan agar sektor perekonomian dapat kembali bergerak secara maksimal.
Disampaikan Deddy ada multiplayer efek yang besar jika kondisi ini tak ditangani dengan baik. Tak hanya kepada hotel dan restoran saja tetapi bisa kepada UMKM, transportasi tradisional hingga sumber daya manusia di dalamnya.
"Sementara seperti kesimpulan kita, kita masih mengandalkan pemerintah yang punya uang untuk bisa memicu perekonomian, karena mereka yang masih punya uang dan masyarakat masih prihatin," tandasnya.
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Fete de la Musique 2026 Digelar di Yogyakarta, 5 Musisi Lokal Meriahkan Kolaborasi Indonesia-Prancis
-
Gejayan Dikepung Massa, Tuntut Penurunan Harga BBM Hingga Tolak MBG dan UU TNI/Polri
-
Diguyur Hujan, Ratusan Mahasiswa dan Elemen Sipil Padati Gejayan Gelar Seruan Bersama
-
IHR: Piala Paku Alam 2026 Akan Digelar di Yogyakarta, Hadirkan Kemeriahan Pesta Karnaval
-
IHR: Piala Paku Alam 2026 Siap Digelar di Yogyakarta, Hadirkan Kemeriahan Pesta Karnaval