SuaraJogja.id - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menduga anjloknya tingkat keterisian atau okupansi hotel di DIY saat Lebaran tahun ini disebabkan oleh sejumlah hal. Termasuk terkait rentetan imbauan pemerintah yang tak memperbolehkan ASN untuk menggelar buka bersama.
Ketua PHRI DIY, Deddy Pranawa Eryana menuturkan target okupansi hotel di DIY selama libur Lebaran kali ini adalah 90 persen. Namun kenyataannya okupansi baru terisi 80 persen saja.
"Enggak tau ini (kenapa okupansi anjlok) kita baru mengevaluasi, mengapa penyebabnya, tapi ini kan rentetannya buka bersama yang tidak boleh itu, imbauan itu. Jadi bukber ambyar, okupansi juga jeblok, karena target kita 90 persen baru mencapai 80 persen," ujar Deddy saat dihubungi, Kamis (27/4/2023).
Secara tidak langsung, menurut Deddy, imbauan itu membuat para ASN berpikir ulang untuk membelanjakan uangnya. Termasuk untuk berwisata hingga kemudian menginap di hotel.
"Jadi ASN kan sekarang, mau menginap atau berwisata di hotel itu nanti dikira glamor dan sebagainya itu menjadi beban sendiri bagi ASN," ucapnya.
Padahal, ia menyebut bahwa para ASN atau dari pemerintah itu yang selama ini membantu menggerakkan perekonomian. Dalam hal kemudian kestabilan di sektor ekonomi yang diterima oleh ASN.
"Sementara kan ASN, pemerintah yang punya uang. Jadi perekonomian kita sebetulnya masih tergantung dari pemerintah, bagaimana menggerakkan sektor ekonomi, yang masih mempunyai daya beli tinggi itu kan ASN karena mempunyai cadangan gaji 13 dan sebagainya," terangnya.
"Kalau masyarakat kan tidak punya. Itu analisa sementara kita seperti itu, karena daya beli masyarakat turun. Ya berwisata mungkin yang deket-deket dan tidak mempunyai cost yang tinggi," imbuhnya.
Kendati demikian PHRI DIY enggan menyalahkan pihak manapun terkait hal ini. Ia mengajak semua sektor untuk mengevaluasi ke depan agar sektor perekonomian dapat kembali bergerak secara maksimal.
Disampaikan Deddy ada multiplayer efek yang besar jika kondisi ini tak ditangani dengan baik. Tak hanya kepada hotel dan restoran saja tetapi bisa kepada UMKM, transportasi tradisional hingga sumber daya manusia di dalamnya.
"Sementara seperti kesimpulan kita, kita masih mengandalkan pemerintah yang punya uang untuk bisa memicu perekonomian, karena mereka yang masih punya uang dan masyarakat masih prihatin," tandasnya.
Terpopuler
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Calon Pelatih Indonesia John Herdman Ngaku Dapat Tawaran Timnas tapi Harus Izin Istri
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
Pilihan
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
-
4 Tablet RAM 8 GB dengan Slot SIM Card Termurah untuk Penunjang Produktivitas Pekerja Mobile
Terkini
-
Rayakan Tahun Baru di MORAZEN Yogyakarta, Jelajah Cita Rasa 4 Benua dalam Satu Malam
-
Derita Berubah Asa, Jembatan Kewek Ditutup Justru Jadi Berkah Ratusan Pedagang Menara Kopi
-
BRI Perkuat Pemerataan Ekonomi Lewat AgenBRILink di Perbatasan, Seperti Muhammad Yusuf di Sebatik
-
Liburan Akhir Tahun di Jogja? Ini 5 Surga Mie Ayam yang Wajib Masuk Daftar Kulineranmu!
-
Jelang Libur Nataru, Pemkab Sleman Pastikan Stok dan Harga Pangan Masih Terkendali