Sebanyak 30.526 Kepala Keluarga Terdampak, Gunungkidul Terapkan Siaga Darurat Kekeringan

SuaraJogja.id - Sebanyak 30.526 Kepala Keluarga (KK) di wilayah Gunungkidul mengalami kesulitan air bersih. Mereka tersebar di 816 RT di 14 Kecamatan. Dan hanya 4 kecamatan yang sampai saat ini tidak mengalami kesulitan air bersih 

Agar tidak meluas lagi dampak kekeringan yang mereka alami, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akhirnya menetapkan status siaga darurat kekeringan. Siaga Darurat Kekeringan ini berlaku di 14 kecamatan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunungkidul Sumadi mengatakan dampak kekeringan kini telah meluas. Setidaknya 14 dari 18 kecamatan di Gunungkidul yang kesulitan mendapatkan air bersih.

"Warganya mengandalkan air bersih pasokan dari luar wilayah mereka,"tutur dia Senin (15/8/2023).

Baca Juga: Moment Lucu Ketika Menhan Prabowo Subianto Basah-basahan Main Air Bersama Belasan Anak di Gunungkidul

Sumadi mengatakan saat ini sudah memasuki puncak musim kemarau. Di mana sebagian besar sumber mata air sudah menghilang, embung ataupun telaga sudah mengering sehingga warga tidak bisa memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Oleh karenanya, guna mengantisipasi dampak dari kekeringan yang semakin meluas, BPBD telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Kebijakan ini bakal berlaku hingga 30 September 2023.

"Ya nanti sangat situasional karena bisa diperpanjang melihat kondisi terkini di lapangan,"tutur dia. 

Berdasarkan data yang dihimpun BPBD setidaknya ada 55 Kalurahan yang ada  di 14 kapanewon yang berpotensi terdampak. Kondisi ini meliputi 350 dusun, dengan jumlah jiwa sebanyak 107.853 jiwa. 

Sumadi menjelaskan dengan status siaga darurat, maka BPBD bisa mendapatkan tambahan anggaran dropping air bersih melalui pos belanja tak terduga milik Pemkab Gunungkidul. Sehingga nanti dapat mengakomodir semua permintaan air bersih warga.

Baca Juga: Gara-gara Bakar Sampah, Gudang Bengkel di Gunungkidul Ludes Terbakar, 9 Motor Hangus

Meski demikian, Sumadi mengaku sampai saat ini pihaknya belum mengaksesnya. Sebab anggaran penyaluran bantuan yang mereka miliki masih tersedia. Dan memang sejak awal BPBD telah menganggarkan secara khusus droping air bersih ini.