Status Darurat Kekeringan di Kulon Progo Diperpanjang, Pemkab Beberkan Alasannya

SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, telah memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat kekeringan dari 12 Oktober - 10 November 2023 karena masih ada tingginya permintaan air bersih dari masyarakat yang terdampak oleh kekeringan.

Status Tanggap Darurat Kekeringan tahap pertama, yang sebelumnya berlaku dari 11 September hingga 11 Oktober 2023, kini memasuki tahap kedua. Dalam tahap ini, telah disiapkan 270 tangki air bersih yang akan didistribusikan kepada warga yang terdampak kekeringan,

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulon Progo, Budi Prastawa menyebutkan bahwa tujuh kapanewon/kecamatan, yaitu Samigaluh, Kokap, Girimulyo, dan Kalibawang, menjadi prioritas utama dalam penyaluran air bersih.

"Sementara Temon, Panjatan, dan Pengasih akan menerima bantuan minimal," terang dia dikutip, Sabtu (21/10/2023).

Hingga saat ini, sudah ada 80 tangki air bersih yang telah disalurkan sesuai permintaan masyarakat. Wilayah Samigaluh, Kokap, Girimulyo, dan Kalibawang sangat terdampak kekeringan karena letak geografisnya yang berada di Perbukitan Menoreh.

Budi juga mencatat bahwa permintaan air bersih dari masyarakat di wilayah Perbukitan Menoreh tetap tinggi, meskipun belum signifikan peningkatannya saat ini.

Dia juga memberikan kemungkinan bahwa Status Tanggap Darurat Kekeringan bisa diperpanjang kembali, terutama karena musim hujan diperkirakan baru akan tiba pada November.

Lebih lanjut, sejak awal Agustus hingga saat ini, BPBD Kulon Progo telah berhasil mendistribusikan hampir 600 tangki air bersih dengan mengandalkan tiga kendaraan tangki milik BPBD Kulon Progo.

Namun, keberhasilan penanganan kekeringan akan tetap bergantung pada curah hujan yang akan datang, mengingat bahwa awal musim hujan masih akan lama.

Baca Juga: Kemarau Panjang, Ini Doa Meminta Hujan Ketika Terjadi Kekeringan dan Cuaca Panas

Terpisah, Sekda Kulon Progo, Triyono, mengonfirmasi bahwa Status Tanggap Darurat Kekeringan telah diperpanjang dan persetujuan diberikan oleh Penjabat Bupati Kulon Progo, Ni Made Dwipanti Indrayanti.

"Kita bisa pakai anggaran belanja tak terduga (BTT) untuk mendukung upaya penanganan kekeringan setelah persetujuan tersebut diberikan," ujar dia. [ANTARA]