Masa Tenang Dimulai, Bawaslu DIY Khawatirkan Politik Uang yang Masif

SuaraJogja.id - Jadwal kampanye akan selesai pada Sabtu (10/2/2024) besok. Masa tenang pun akan digelar selama tiga hari mulai Minggu (11/2/2024) hingga Selasa (12/02/2024).

Memasuki masa tenang, potensi politik uang dikhawatirkan akan semakin masif di Yogyakarta. Karenanya Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) DIY akan makin memperketat pengawasan di lapangan.

"Hari ini kita apel siaga untuk pengawasan masa tenang, ini tahapan yang cukup tidak menenangkan bagi kami sebagai pengawas pemilu karena harusnya ini masa masa tenang tapi potensi pelanggarannya masih tinggi, harusnya nggak ada kampanye tapi nggak ada jaminan di masyarakat nggak ada aktivitas untuk memengaruhi pilihan masyarakat," papar Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib disela apel pengawasan pemilu di Yogyakarta, Jumat (9/2/2024).

Menurut Najib, Bawaslu akan bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk mengawasi masa tenang. Tak hanya dengan Polda DIY namun juga Kominfo dan beberapa lembaga lain yang memiliki kepedulian dalam pengawasan pemilu.

Kerjasama dirasa penting mengingat jumlah petugas yang dimiliki Bawaslu sangat terbatas. Mereka tidak bisa mengawasi seluruh caleg atau timses dalam kontestasi politik mendatang.

"Kami terbatas terkait soal perangkat, personil. Terus terang saja bawalu punya banyak keterbatasan dalam konteks pengawasan. Tapi kalau penindakan itu otoritas kami, begitu ada laporan, ada temuan, wajib hukumnya kami secara mandiri menindak pelanggaran itu," ungkapnya.

Najib menambahkan, selama masa tenang tiga hari, masyarakat dihimbau untuk berfikir jernih dan menolak politik uang. Hal itu penting agar mereka bisa menentukan pilihannya dengan tepat.

Meski diakui banyak pihak yang ingin memengaruhi pilihan rakyat dengan berbagai cara. Tak hanya dengan politik uang namun juga cara lain karena mungkin bagi peserta pemilu, masa kampanye dari 28 November 2023 lalu dirasa belum tuntas.

"Apabila menemukan politik uang [saat masa tenang], sebaiknya kalau baru berupa potensi dicegah, kan bisa masyarakat merasakan kok ada orang bawa amplop, atau bawa logistik, diduga mau politik uang, kalau bisa dicegah. Sebab bagi bawaslu lebih baik mencegah daripada menemukan fakta pelanggaran," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi