Modus Pungli di Lapas Cebongan Sleman Terkait Layanan Kamar, Diminta Bayar Ratusan Ribu hingga Jutaan

SuaraJogja.id - Satu oknum pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sleman atau Lapas Cebongan diproses terkait dugaan dugaan korupsi berupa pungutan liar (pungli). Berdasarkan pemeriksaan sementara, modus yang dilakukan terkait dengan layanan kamar untuk para tahanan.

"Kalau terkait dengan modus yang ada yaitu terkait dengan pungli layanan khususnya yaitu terkait dengan kamar yang ada," kata Kepala Lapas Cebongan Kelik Sulistyanto, Selasa (21/5/2024).

Kelik belum mengungkapkan secara detail terkait dengan praktik pungli tersebut. Saat ini proses pemeriksaan serta penyelidikan tengah dilakukan.

Selain itu Kelik masih enggan mengungkap secara rinci mengenai tarif dalam pungli itu. Namun ia hanya menyebut penarikan pungli oleh pegawai lapas kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) itu memakan tarif yang variatif.

"Itu bervariatif, tentunya juga saya tidak bisa menyampaikan karena ini masuk ranah dalam penyelidikan uang dilakukan oleh penyidik. Dimungkinkan bisa seperti itu [ratusan ribu hingga jutaan]," terangnya.

Disampaikan Kelik, kasus ini terungkap pada awal November 2023 kemarin. Menyusul aduan dari keluarga warga binaan serta warga binaan yang ada di Lapas Cebongan.

Sebelumnya informasi pungli ini disampaikan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Agung Aribawa.

"Di tahun 2023 kemarin di bulan November yang lalu memang betul ada oknum dari salah satu pegawai kita melakukan pelanggaran kedisiplinan kaitannya pelanggaran terhadap pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan kita," kata Agung ditemui di Lapas Cebongan, Selasa (21/5/2024).

Disampaikan Agung, satu pegawai berinisial M itu sempat berposisi sebagai pejabat struktural di Lapas Cebongan. Namun saat ini yang bersangkutan telah dipindahkan ke Kanwil Kemenkumham DIY untuk proses lebih lanjut.

Baca Juga: Dugaan Pungli di Lapas Cebongan Sleman, Satu Pejabat Struktural Dinonaktikan

"Oknum pegawai itu ada satu orang yang saat ini sudah kami lakukan pembinaan di kantor wilayah tinggal menunggu keputusan dari pihak inspektorat jenderal," ujarnya.

"Kemudian yang bersangkutan memang melakukan pelanggaran kedisiplinan dalam bentuk pungutan liar," imbuhnya.

Agung memastikan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kasus ini. Tim gabungan dari Kanwil Kemenkumham DIY hingga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pun telah turun untuk melakukan pemeriksaan.

"Hal itu sudah dilakukan sejak bulan Januari sampai bulan Maret kemudian tahapan itu berlanjut yang bersangkutan telah diambil tindakan yang bersangkutan telah kami nonaktifkan sebagai salah satu pejabat yang ada di sini," tegasnya.

"Kemudian kami alih tugaskan di kantor wilayah. Sehingga nantinya tahapan terakhir adalah tinggal menunggu terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin," sambungnya.