Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film

SuaraJogja.id - Jumlah sineas film yang bersuara terkait perubahan peran Lembaga Sensor Film (LSF) yang tidak lagi melakukan penyensoran karya-karya mereka semakin bertambah. Kali ini sutradara kenamaan, Angga Dwimas Sasongko ikut menyampaikan komentarnya.

Angga di sela JAFF Market di Yogyakarta, Sabtu (29/11/2025) menyatakan, setelah bertahun-tahun sineas bekerja di bawah bayang-bayang pemotongan adegan, pengaburan gambar, dan regulasi yang menyusutkan ruang kreatif, Industri film Indonesia saat ini memiliki harapan baru. LSF yang resmi bertransformasi menjadi lembaga klasifikasi film membuat pembuat film membuat mereka lebih bisa bebas berkarya.

Hal ini disebutnya sebagai langkah progresif pertama setelah puluhan tahun praktik yang kerap dianggap sebagai bentuk pembodohan film.

"[Perubahan LSF sebagai lembaga klasifikasi film] adalah satu kabar progresif. Harusnya negara kita tuh menuju ke sana, bukan mundur, motong-motong, nge-blur kartun, diblur itu, seakan-akan manusia Indonesia enggak pernah kena revolusi kognitif 80.000 tahun yang lalu," paparya.

Kalimat itu, buat Angga bukan sekadar sindiran. Ia menggambarkan keresahan panjang para sineas yang selama puluhan tahun harus menerima kenyataan bahwa karya mereka diperlakukan seolah publik Indonesia tidak cukup mampu menilai mana konten yang tepat untuk dirinya.

Angga memuji langkah baru pemerintah yang menggeser fungsi sensor menjadi klasifikasi. Dalam model ini, film tidak lagi dipaksa mengikuti batasan seragam yang diterapkan secara sepihak, tetapi diberi tanda usia agar penonton dan pembuat film dapat berdinamika secara lebih sehat.

"Yang paling benar adalah yang dilakukan sekarang. kalau mau menjadikan modelnya klasifikasi, ya biarkan penonton dan film makernya yang berdinamika. Kalau saya pengin film saya misalnya R-rated, ya saya R-rated. Tapi saya juga tahu bahwa akan terbatas sekali orang yang akan menonton," tandasnya.

Ia mengakui akan selalu ada dampak ekonomi. Film dengan klasifikasi ketat tentu punya segmen penonton yang lebih kecil. 

Namun bagi Angga, konsekuensi itu adalah bagian dari ekosistem yang dewasa. Kreativitas tidak boleh dikorbankan demi memuaskan parameter lembaga sensor.

Baca Juga: Refleksi Film Jumbo, Psikolog Tekankan Pentingnya Kehadiran Orang Tua dalam Tumbuh Kembang Anak

"Akan ada impact ekonomi yang tentunya bisa jadi," jelasnya.

Dalam pandangannya, peran pemerintah bukan berada pada wilayah sensor, melainkan penataan ekosistem. Pemerintah itu baiknya memang fungsinya cuma membuat regulasi yang sehat. 

Angga menilai negara perlu fokus pada sesuatu yang sering terlupakan, yakni pendidikan film. Padahal Indonesia memiliki potensi besar, ribuan talenta muda yang membutuhkan fasilitasi dan akses belajar yang setara. 

Karena itu, Angga mengusulkan agar pendapatan negara dari pajak film dapat kembali diinvestasikan untuk membangun sekolah-sekolah film di berbagai daerah.

"Dia [pemerintah] enggak perlu ngasih-ngasih duit sebetulnya. Misalnya kita punya berapa sih pajak film Indonesia setahun? Diinvestasiin lagi ke sekolah-sekolah film misalnya. Itu lebih penting menurut saya. Jadi kebangun juga sebenarnya," tuturnya.

Bagi Angga dan banyak pembuat film lain, transformasi LSF menjadi lembaga klasifikasi bukan sekadar perubahan administratif. Ini adalah rekognisi bahwa Indonesia telah cukup matang untuk meninggalkan paradigma lama yang mengasumsikan ketidakmampuan publik memahami konten.