- Civitas akademika UMY menggelar karnaval seni budaya untuk mengkritik kebijakan pemerintah di Yogyakarta pada 17 Agustus 2026.
- Karnaval tersebut bertujuan merefleksikan berbagai persoalan program pemerintah dan menyuarakan aspirasi tanpa konfrontasi langsung dengan kekuasaan.
- UMY juga menyalurkan bantuan kemanusiaan serta menerjunkan relawan untuk korban gempa di Manggarai Barat dan Manggarai Timur.
SuaraJogja.id - Kritik terhadap kebijakan pemerintah tak selalu disampaikan lewat mimbar akademik. Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), kritik justru dikemas melalui seni dan budaya dalam karnaval memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Yogyakarta, Senin (17/8/2026).
Beragam isu kebijakan pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), hingga persoalan korupsi yang merajalela menjadi materi sindiran dalam karnaval yang diikuti civitas akademika UMY.
"Langkah ini menjadi cara tersendiri bagi civitas akademika untuk menyampaikan kritik tanpa harus berhadapan langsung dengan kekuasaan," ujar Wakil Rektor Bidang Sumber Daya UMY, Dyah Mutiarin disela acara.
Dyah mengatakan penyampaian kritik melalui seni merupakan bagian dari kebebasan akademik. Bahkan jadi refleksi terhadap kebijakan pemerintah.
Karenanya momen Hari Kemerdekaan kali ini dijadikan ajang civitas akademika untuk merespon berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Kampus memberikan ruang kepada setiap fakultas maupun unit kerja untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka terhadap kondisi bangsa melalui kreativitas dalam karnaval.
"Karena kita akademisi, cara kita merespons kebijakan itu bisa dalam berbagai bentuk. Salah satunya melalui seni dan budaya," ujarnya.
Kritik tersebut, lanjutnya, tidak semata-mata ditujukan untuk menolak kebijakan pemerintah. Sebaliknya, civitas akademika didorong melihat apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
"Kalau kebijakan pemerintah baik, kita dukung. Kalau ternyata di lapangan perlu evaluasi, kita memang perlu menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah," tandasnya.
Dyah menilai salah satu persoalan yang perlu dikritisi adalah kecenderungan kebijakan yang dibuat secara top down dan seragam. Padahal, setiap daerah memiliki karakteristik serta persoalan yang berbeda.
Baca Juga: Jogja Fashion Week 2026: Panggung Kreativitas dan Regenerasi Desainer Muda
"Program-programnya seragam dan mungkin karakteristik daerah akan berbeda-beda. Kalau karakteristik daerah berbeda, maka sebenarnya kebijakan yang diperlukan juga perlu penyesuaian," ungkapnya.
Menurut Dyah, kritik yang dikemas melalui seni dan budaya juga menjadi bentuk refleksi akademisi terhadap berbagai program pemerintah. Kampus tidak hanya menjadi tempat untuk menjalankan pendidikan, tetapi juga ruang untuk membaca persoalan sosial dan memberikan respons kritis.
"Ini juga analisis kritis, bagaimana refleksi kampus untuk merespons kebijakan-kebijakan pemerintahan," katanya.
Karnaval kemerdekaan UMY sendiri tidak hanya diisi kritik kebijakan. Masing-masing fakultas juga menampilkan keberagaman budaya Indonesia melalui pakaian adat dan kreativitas masing-masing. Konsep tersebut sengaja dibuat agar peringatan kemerdekaan tidak berhenti pada upacara bendera.
"Kamiingin menjadikan perayaan kemerdekaan sebagai ruang untuk merawat semangat kebangsaan sekaligus menyampaikan aspirasi," paparnya.
Di tengah kritik melalui karnaval tersebut, UMY juga menggelar seremoni penerjunan relawan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat serta mahasiswa yang terdampak gempa di Manggarai Barat dan Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Empuk untuk Jogging hingga Long Run Sesuai Review Pembeli
- Pemain Timnas Terlibat? 3 Kejanggalan Dugaan Pengaturan Skor Piala AFF 2026
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- 4 Shio yang Diprediksi Nasibnya Makin Baik pada 15 Agustus 2026, Siapa Saja?
Pilihan
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
Terkini
-
Ketika Persoalan Bangsa Tak Kunjung Usai, Bendera 25 Meter Mengingatkan Arti Cinta Tanah Air
-
Civitas Akademika Jogja Pilih Sindir MBG, Kopdes hingga Korupsi Lewat Karnaval Kemerdekaan
-
Perubahan Iklim Mulai Menggerus Produktivitas Ternak, Pakar UGM Dorong Strategi Baru
-
KKN Berubah Jadi Misi Kemanusiaan, 61 Mahasiswa UMY Bertahan di Tengah Bencana NTT
-
Tanggap Gempa Flores, BRI Peduli Turun Langsung Bantu Masyarakat Terdampak Bencana