Jargas Digenjot Demi Ketahanan Energi, Antara Manfaat Belum Merata dan Kesiapan yang jadi Tantangan

SuaraJogja.id - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggenjot program jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga sebagai bagian dari Proyek Straetegis Nasional (PSN). Namun program yang ditujukan memperkuat ketahanan energi nasional dan diklaim bisa mengurangi ketergantungan impor Liquefied Petrolium Gas (LPG) masih menghadapi sejumlah tantangan dalam penerapannya.

Sebut saja Elin Aryanti, salah satu pemilik warung nasi goreng di kawasan Gejayan, Sleman. Warung ini baru segelintir dari sekitar 30 persen capaian pemanfaatan program jargas di Sleman. 

Padahal dia sudah mendapatkan manfaat penggunaan  jargas dalam rutinitas memasak setiap hari sejak sekitar setahun terakhir. Elin menggunakan empat titik kompor jargas di warungnya.

"Saya  tidak lagi bergantung pada tabung LPG yang harus dibeli dan disimpan sebagai cadangan," ujarnya Jumat (14/8/2026).

Perubahan itu terasa sederhana, tetapi bagi Elin dampaknya cukup besar. Warung yang buka sejak pukul 10.00 hingga tengah malam itu sebelumnya harus menyediakan banyak tabung LPG untuk mengantisipasi kehabisan bahan bakar ketika pelanggan masih berdatangan. 

Situasi menjadi lebih merepotkan ketika warung-warung penjual gas sudah tutup. Padahal bagi pelaku usaha kecil yang menggantungkan pemasukan dari tungku yang menyala setiap hari sepertinya, kepastian pasokan bahan bakar bukan perkara sepele.

"Kalau dulu kita harus punya stok tabung gas banyak sekali karena takut saat jualan ternyata habis gas. Sekarang enggak pernah lagi khawatir kehabisan gas karena pakai jargas ini," jelasnya.

Namun manfaat yang paling terasa bagi Elin justru datang dari sisi biaya. Sebelum menggunakan jargas, ia mengalokasikan sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan untuk membeli atau menukar tabung gas. 

Setelah beralih ke jargas, pengeluarannya turun menjadi sekitar Rp680 ribu per bulan. Selisihnya sangat besar di saat ekonomi tengah kembang kempis saat ini.

Baca Juga: Bentangkan Merah Putih 1.000 Meter, Serukan Rakyat Masih Bersatu di Tengah Persoalan Bangsa

"Sekitar Rp680.000 per bulan, jauh lebih murah. Sepertiganya, lumayan buat kami sebagai UMKM, ujarnya.

Elin juga tidak harus mengganti empat kompor yang sudah dimilikinya. Menurut dia, perubahan dari LPG ke jargas relatif sederhana karena yang berubah terutama sistem instalasinya.

Tidak ada biaya instalasi yang dibebankan kepadanya pada awal pemasangan. Pemakaian kemudian tercatat melalui meter dan dibayarkan setiap bulan. 

"Saya bisa bayar jargas pakai mobile banking, tidak harus cash," jelasnya.

Namun pengalaman Elin yang bisa menghemat lumayan besar belum bisa dirasakan secara merata bagi semua warga. Rencana pemerintah untuk memperluas penggunaan gas bumi di tingkat rumah tangga dan pelanggan kecil belum bisa terwujud.

Padahal dari data Kementerian ESDM, Pada periode 2025–2026, pemerintah menargetkan pembangunan 119.379 sambungan rumah yang tersebar di 15 kabupaten dan kota. Hingga 3 Agustus 2026, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pembangunan jaringan tersebut disebut telah memasuki tahap penyelesaian konstruksi.