Konservasi Indonesia Dinilai Masih Negara-Sentris, PCS 2026 Dorong Perubahan Paradigma

SuaraJogja.id - Gelaran Forum People's Conservation Summit (PCS) pada tahun ini, dikabarkan akan mendorong perubahan paradigma konservasi di Indonesia melalui pendekatan dekolonisasi yang menempatkan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai subjek utama dalam tata kelola keanekaragaman hayati.

Gagasan tersebut mengemuka dalam agenda Media Briefing PCS 2026 yang digelar pada Minggu (30/8/2026) di Lamanide Space & Cafe, Sleman.

Forum ini menjadi ruang bagi penyelenggara untuk menjelaskan isu dan agenda yang akan dibawa dalam PCS yang berlangsung pada 1-3 September 2026 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) nanti.

Mendorong Kedaulatan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Wakil Ketua Organizing Committee PCS 2026, Aria Sakti Handoko, mengatakan perubahan paradigma ini diperlukan karena masyarakat adat dan komunitas lokal kerap ditempatkan hanya sebagai pihak yang terdampak atau dilibatkan dalam agenda konservasi.

Menurut Aria, PCS ingin memperluas pemahaman mengenai konservasi dengan menempatkan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai aktor yang memiliki pengetahuan serta kewenangan dalam mengelola wilayah hidupnya.

"Tujuannya adalah meredefinisikan kembali esensi konservasi serta menegaskan posisi masyarakat adat dan kelompok lokal sebagai aktor kunci konservasi, bukan sekadar diakui keberadaannya, melainkan menegaskan bahwa mereka adalah subjek utama yang berdaulat," kata Aria dalam Forum Media Briefing PCS 2026.

Kritik Terhadap Paradigma Konservasi Negara-Sentris

Perspektif tersebut kemudian diperdalam oleh Ketua Pusat Kajian Demokrasi Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (PANDEKHA) Fakultas Hukum UGM, Dr Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.

Menurut Yance, gagasan dekolonisasi penting karena model konservasi modern di Indonesia memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan kolonialisme dan dominasi negara dalam menentukan pengelolaan alam.

Yance menilai konservasi di Indonesia selama ini cenderung berwatak negara-sentris karena negara memiliki posisi dominan dalam menentukan definisi dan tafsir mengenai konservasi.

Akibatnya, praktik pelestarian lingkungan yang telah dilakukan masyarakat adat selama ratusan tahun dapat tidak diakui apabila tidak sesuai dengan definisi formal negara.

"Konservasi yang kita kenal hari ini sangat berwatak dominan negara-sentris (state-centric). Negaralah yang memonopoli definisi dan tafsir tunggal mengenai apa itu konservasi," tambah Yance.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut memiliki akar sejarah yang panjang. Menurutnya, sistem pengelolaan hutan yang dibangun pada masa kolonial membawa konsep scientific forestry yang menempatkan hutan sebagai wilayah yang harus dikontrol negara.

Dalam kerangka tersebut, masyarakat adat yang tinggal dan mengelola hutan dengan pengetahuan tradisional justru dipandang sebagai ancaman terhadap kawasan.