Agung Pratnyawan
Senin, 31 Agustus 2026 | 17:06 WIB
(Dari kiri ke kanan) Moderator Bambang Muryanto (AJI Yogyakarta), Ketua PANDEKHA FH UGM Yance Arizona, Manajer Pengelolaan Pengetahuan WGII Lasti Fardilla Noor, dan Wakil Ketua Organizing Committee PCS Aria Sakti H. saat menjadi speaker dalam acara Media Briefing Peoples’ Conservation Summit (PCS) 2026 di Lamanide Space & Cafe, Minggu (30/8/2026). (Suarajogja.id/ Muhamad Fairus Farizki)
Baca 10 detik
  • Gelaran PCS 2026 UGM mendorong perubahan paradigma konservasi berbasis masyarakat adat.
  • Forum PCS 2026 UGM mengkritik tata kelola lingkungan yang bersifat negara-sentris.
  • Hasil PCS 2026 UGM menjadi rekomendasi penting menuju COP17 di Armenia.

Menurut Yance, watak tersebut belum sepenuhnya hilang setelah Indonesia merdeka. Ia menilai masyarakat adat masih dapat mengalami kriminalisasi ketika tinggal dan mengelola wilayah hutan secara turun-temurun tanpa pengakuan formal dari negara.

"Inilah urgensi mengapa kita harus mendesakkan dekolonisasi konservasi dan dekolonisasi kehutanan. Kita ingin membalik paradigma yang bias negara-sentris ini, yang mengucilkan peran masyarakat adat," pungkas Yance.

Penerjemahan Agenda Dekolonisasi dan Gerakan Global

Sementara itu, Koordinator Bidang Substansi PCS 2026, Lasti Fardilla Noor, mengatakan agenda dekolonisasi akan diterjemahkan melalui sejumlah pembahasan selama tiga hari pelaksanaan PCS.

Isu yang dibawa meliputi konservasi berbasis masyarakat, kepastian tenurial, kedaulatan pengetahuan, kebijakan pembangunan, hingga pendanaan konservasi.

"Gerakan ICCAs di tingkat internasional bertujuan mendorong perubahan paradigma konservasi global agar menempatkan masyarakat adat tidak lagi sebagai objek melainkan sebagai subjek yang memiliki kedaulatan atas alamnya," ujar Lasti.

Rangkaian Acara PCS 2026 dan Persiapan Menuju COP17

Berdasarkan situs resmi PCS, People's Conservation Summit merupakan forum kolaboratif yang mempertemukan masyarakat adat dan komunitas lokal, petani, nelayan, perempuan, pemuda, akademisi, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media, sektor filantropi, serta mitra pembangunan untuk membahas tata kelola keanekaragaman hayati Indonesia.

PCS 2026 mengangkat tema “Dekolonisasi Konservasi: Menegaskan Kedaulatan Rakyat Atas Pengetahuan dan Tata Kelola Keanekaragaman Hayati di Indonesia". Penyelenggara menargetkan forum ini menghasilkan pengetahuan bersama serta rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berbasis pada hak.

Selama tiga hari pelaksanaan nanti, PCS akan menghadirkan sekitar 500 peserta, termasuk sekitar 250 pemilik praktik konservasi rakyat.

Agenda tersebut mencakup delapan sesi People's Conservation Panel, delapan dialog kebijakan, High-Level Panel, Network Hub, Learning Fair, serta berbagai kegiatan pendukung lainnya.

Penyelenggara menempatkan PCS 2026 sebagai bagian dari proses persiapan menuju Conference of the Parties (COP) ke-17 Convention on Biological Diversity (CBD) yang akan diselenggarakan di Armenia pada Oktober 2026.

Hasil PCS nantinya diarahkan untuk merumuskan rekomendasi dan menyatukan suara masyarakat sipil Indonesia untuk dibawa ke forum global tersebut.

Reporter: Muhamad Fairus Farizki

Load More