Belajar dari Tragedi Tahun Lalu, Muhammadiyah Wanti-wanti Mahasiswa Soal Aksi Demo 10 November

SuaraJogja.id - Seruan unjuk rasa besar-besaran mahasiswa di berbagai daerah pada 10 November 2026 menggema saat ini. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir pun ikut buka suara terkait rencana gelombang demonstrasi dalam peringatan Hari Pahlawan tersebut.

"Aksi unjukrasa tersebut bisa ditunggangi kepentingan pihak tertentu yang bisa berujung kerusuhan," ujar Haedar disela kesiapan Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-114 di Yogyakarta, Senin (9/11/2026).

Haedar mengingatkan, Indonesia memiliki pengalaman pahit ketika aksi massa berujung kerusuhan. Ia menyinggung peristiwa pada 2025 lalu lalu yang menyebabkan 10 orang meninggal dunia di berbagai daerah.

"Kalau kerusuhan sudah terjadi kan tahun lalu sampai 10 orang meninggal. Apapun proses yang terjadi, tetapi itu bagian dari adanya aksi-aksi massa," ungkapnya.

Haedar menegaskan, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan bagian dari hak demokrasi. Meski demikian, kebebasan tersebut tidak berarti masyarakat dapat bertindak tanpa batas, baik melalui lisan, tulisan maupun aksi massa.

"Bagi kami Muhammadiyah, aksi sebagai wujud dari aspirasi memang bagian dari demokrasi. Tapi demokrasi kita sebenarnya sejatinya adalah demokrasi yang mengandung hikmah, permusyawaratan sehingga tidak semua hal bebas sebebas-bebasnya," katanya.

Meski demikian, Haedar tidak menutup ruang bagi masyarakat yang tetap ingin menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Ia meminta peserta aksi menaati aturan dan memastikan gerakan tidak dimanfaatkan oleh kepentingan pihak tertentu.

"Lalu juga ingat jangan sampai ada tunggang-menunggangi dan atau ditunggangi karena sekali aksi massa itu ditunggangi biasanya susah untuk dicegah," tegasnya.

Selain unjukrasa, ia mengimbau mahasiswa dan masyarakat agar saling menahan diri serta tidak  menjadikan demonstrasi sebagai pilihan utama untuk menyampaikan aspirasi. Energi gerakan mahasiswa akan lebih bermanfaat apabila diarahkan pada kegiatan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Baca Juga: Niat Liburan Berubah Mencekam: Cerita Keluarga Terjebak Demo Rusuh Malioboro hingga Dievakuasi

Menurut Haedar, agenda pembangunan bangsa masih sangat besar. Karena itu, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran kolektif untuk membangun sesuatu yang konstruktif, bukan justru menciptakan persoalan baru melalui aksi yang tidak terkendali.

"Lebih baik aksi bangun jembatan, aksi membangun masyarakat sampai ke pelosok. Aksi untuk gerak bagaimana menghayati ketahlawanan," ujarnya.

Sementara itu di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital menjelang demonstrasi 10 November, Haedar juga mengingatkan pentingnya etika bermedia sosial. Ia meminta masyarakat tetap menjunjung nilai-nilai luhur agama, Pancasila, dan budaya bangsa.

Namun, pengaturan ruang digital oleh pemerintah juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Termasuk apabila Komdigi mengambil kebijakan menurunkan konten-konten di media sosial yang dianggap mengganggu kehidupan kebangsaan.

Haedar menegaskan, demokrasi memang memiliki batasan, aturan, dan hukum. Akan tetapi, pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam mengatur media sosial harus mengedepankan objektivitas dan transparansi.

Dengan demikian, kebijakan take down tidak boleh dilakukan secara serampangan atau hanya menyasar kelompok maupun pandangan tertentu.