162 Siswa dan Guru di Sleman Diduga Keracunan MBG Berulang, Pemkab Buka Opsi Bekukan SPPG

SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman membuka kemungkinan merekomendasikan pembekuan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Umbulharjo, Cangkringan. 

Langkah tegas itu dipertimbangkan setelah dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kembali terjadi dan meluas ke dua sekolah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Abu Bakar menyampaikan hingga Selasa (10/11/2026) kemarin, total terdapat 162 orang yang mengalami gejala, terdiri dari 150 siswa dan 12 guru SMP Negeri 2 Cangkringan serta SMP Negeri 1 Cangkringan. 

Rinciannya, 137 orang dari SMP Negeri 2 Cangkringan dan 25 orang dari SMP Negeri 1 Cangkringan.

Abu Bakar yang juga Ketua Satgas Percepatan MBG Sleman mengatakan, pihaknya akan kembali turun ke lapangan untuk mengevaluasi seluruh proses penyediaan makanan. 

Pemeriksaan mencakup standar operasional prosedur (SOP), mulai dari pengolahan, penyimpanan bahan makanan di cold storage, pengangkutan hingga kebersihan wadah makanan.

"Pemeriksaan tidak hanya menyasar kondisi makanan, tetapi juga setiap tahapan penanganannya sebelum sampai ke tangan penerima manfaat," kata Abu Bakar, Rabu (11/11/2026).

Dia menegaskan, hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah terhadap operasional SPPG Umbulharjo. Pemkab Sleman dapat memberikan rekomendasi pembekuan, sedangkan keputusan suspensi berada di tangan Satgas MBG tingkat provinsi.

"Kalau memang nanti diperlukan, kita akan rekomendasikan untuk disuspensi. Tetapi harus kita cek keseluruhan terlebih dahulu," ujarnya.

Baca Juga: Resmi Pimpin Candibinangun, Atik Sunaryati Komitmen Salurkan Gaji dan Hak Pelungguh untuk Warga

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sleman Mustadi menyebut dugaan keracunan yang berkaitan dengan SPPG Umbulharjo bukan kali pertama menjadi perhatian. 

Dia mengaku telah berulang kali menyampaikan keberatan kepada Satgas MBG melalui Sekda Sleman dan meminta evaluasi serius terhadap penyelenggaraan layanan tersebut.

"Ini bukan pertama kali. Kalau sekali mungkin masih bisa dilakukan pembinaan dan perbaikan. Tetapi kalau sudah berkali-kali, tentu harus ada evaluasi," tegas Mustadi.

"Saya bahkan pernah marah-marah karena persoalan seperti ini bukan hanya satu atau dua kali terjadi," imbuhnya.

Menurut Mustadi, persoalan tersebut juga menjadi keluhan wali murid yang menginginkan jaminan keamanan makanan bagi anak-anak mereka. 

Dia menilai kejadian berulang tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena berdampak terhadap kesehatan siswa sekaligus mengganggu kegiatan belajar mengajar.