Di Tengah Polemik Pengunduran Diri Gibran, Sri Sultan Berharap Politik Indonesia Lebih Adem

SuaraJogja.id - Dinamika politik nasional heboh usai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri di Jakarta, Kamis (11/11/2026). Di tengah polemik tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pun berharap aktivitas pemerintahan dan politik di Indonesia bisa berjalan lebih tenang.

Sebab beberapa waktu terakhir polemik pemakzulan Gibran oleh DPR RI tengah memanas. Sementara Presiden Prabowo Subianto sebagai pasangan hingga kini tidak memberikan komentar apapun.

"Saya punya harapan kehidupan, aktivitas pemerintahan dan politik bisa lebih tenang, bisa lebih baik," ujar Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis Sore.

Namun Sultan mengaku tidak ingin terburu-buru memberikan komentar mengenai dinamika politik yang melibatkan Gibran. Menurutnya, persoalan pengunduran diri pejabat negara memiliki mekanisme dan proses politik tersendiri yang harus dihormati.

Raja Keraton Yogyakarta itu menilai terlalu banyak persoalan yang berpotensi memunculkan konflik justru bisa membuat publik memiliki penilaian masing-masing.

"Kalau terlalu banyak hal-hal yang menimbulkan konflik kan juga publik punya pendapat sendiri. Itu saja," ujarnya.

Sultan juga mengaku belum mengetahui bagaimana mekanisme selanjutnya terkait proses pengunduran diri Gibran. Termasuk apakah keputusan tersebut harus melalui mekanisme pemungutan suara (voting) atau cukup dilaksanakan berdasarkan keputusan hukum.

"Nanti apakah pengertiannya dengan keputusan MK sama, terus mesti langsung melaksanakan atau pakai voting? Saya kan enggak tahu. Jadi risikonya untuk punya komentar kan, saya bukan pengamat," ungkapnya.

Terkait kemungkinan pergantian Wakil Presiden, Sri Sultan memilih tidak ikut berspekulasi mengenai sosok pengganti Gibran. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi kewenangan Presiden dan mekanisme politik di tingkat pusat.

Baca Juga: JBR 2026 Bawa Ribuan Bikers ke Yogyakarta, Dongkrak Pariwisata dan Ekonomi

"Ya enggak bisa to. Tanya itu tanya presiden, mana yang nanti diganti siapa," katanya.

Secara terpisah Sekretaris DPRD DIY, Yudi Ismono, menyatakab pihaknya belum akan menurunkan foto Gibran sebelum ada keputusan politik yang definitif dari pemerintah pusat. Selama status Gibran belum resmi berubah, DPRD DIY tetap akan mempertahankan foto tersebut sebagai bagian dari simbol kenegaraan.

"Selama posisinya dia belum resmi, artinya masih menjadi bagian dari struktur kenegaraan, kita ikuti saja. Kalau memang nanti posisinya sudah positif definitif, tidak jadi Wakil Presiden, ya kita turunkan," jelasnya.

Yudi menambahkan DPRD DIY tidak ingin mengambil keputusan sendiri terkait status Gibran. Pihaknya menunggu keputusan resmi sekaligus surat pemberitahuan dari pemerintah pusat kepada daerah.

"Intinya, kalau sudah ada keputusan politik definitif. Artinya, orang disetujui untuk mundur atau turun itu kan dengan surat keputusan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan foto Wakil Presiden merupakan simbol negara sehingga penanganannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan.