- Jogja Police Watch mempertanyakan kelanjutan pemeriksaan sebelas personel Polda DIY yang menangani demonstrasi.
- Pemeriksaan terkendala waktu seminggu meskipun rekaman dugaan pelanggaran telah beredar di media sosial.
- Lembaga tersebut mendesak Propam segera mengevaluasi penggunaan kekuatan serta mengumumkan sanksi secara transparan.
SuaraJogja.id - Jogja Police Watch (JPW) menyoroti hasil pemeriksaan terhadap 11 anggota polisi oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda DIY yang sudah sepekan pascakericuhan demonstrasi di Yogyakarta.
JPW mempertanyakan lambannya proses tersebut, mengingat rekaman dugaan tindakan aparat telah beredar di media sosial.
Aktivis JPW, Baharuddin Kamba mengatakan rekaman tersebut semestinya dapat menjadi bahan pemeriksaan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin dan kode etik.
"Kan sudah sepekan pasca aksi demontrasi. Seharusnya tidak butuh waktu lama apalagi rekaman video yang beredar di media sosial menjadi salah satu alat bukti untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran yang diduga dilakukan 11 personel kepolisian terkait penanganan demontrasi," kata Kamba dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).
Selain tindakan individu, JPW meminta Propam menguji pengerahan personel dan penggunaan kekuatan saat membubarkan massa. Penilaiannya harus merujuk SOP kepolisian, termasuk Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan.
"Apakah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepolisian atau tidak terutama penggunaan kekuatan kepolisian dalam penanganan aksi dedemontrasi," ujarnya.
JPW turut menyoroti dugaan penggunaan gas air mata hingga area kampus. Kamba meminta dugaan tersebut diperiksa secara transparan dan obyektif oleh Propam.
Menurut JPW, penggunaan gas air mata dalam demonstrasi perlu dievaluasi agar tidak melampaui batas kewenangan. Pendekatan dialog dan negosiasi dinilai lebih tepat dibanding penggunaan kekuatan berlebihan.
"Pendekatan dialog, negosiasi dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat akan jauh lebih efektif ketimbang penggunaan gas air mata dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat kepolisian," tandasnya.
Baca Juga: Sebut Ada Salah Tangkap, UGM Cari 8 Mahasiswa yang Diduga Ditangkap saat Aksi Berujung Ricuh
JPW meminta hasil pemeriksaan 11 personel diumumkan secara transparan dan profesional. Jika terbukti melakukan pelanggaran polisi didesak menjatuhkan sanksi tegas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
-
Whoosh Berpotensi Tembus Jogja, KCIC Ungkap Sejumlah PR yang Wajib Dipenuhi
-
Heboh Udara Jawa dan Jogja Makin Memburuk, BMKG Sebut Cuma Hasil Modeling
-
Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
-
Belum Ada Instruksi Pusat, Pemda DIY dan Pemkot Sudah Turunkan Foto Gibran