Budi Arista Romadhoni | Hiskia Andika Weadcaksana
Jum'at, 20 November 2026 | 08:17 WIB
Ilustrasi Anggota Polda DIY, Senin (26/10/2026). (Dok: Polda DIY).
Baca 10 detik
  • Jogja Police Watch mempertanyakan kelanjutan pemeriksaan sebelas personel Polda DIY yang menangani demonstrasi.
  • Pemeriksaan terkendala waktu seminggu meskipun rekaman dugaan pelanggaran telah beredar di media sosial.
  • Lembaga tersebut mendesak Propam segera mengevaluasi penggunaan kekuatan serta mengumumkan sanksi secara transparan.

SuaraJogja.id - Jogja Police Watch (JPW) menyoroti hasil pemeriksaan terhadap 11 anggota polisi oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda DIY yang sudah sepekan pascakericuhan demonstrasi di Yogyakarta.

JPW mempertanyakan lambannya proses tersebut, mengingat rekaman dugaan tindakan aparat telah beredar di media sosial.

Aktivis JPW, Baharuddin Kamba mengatakan rekaman tersebut semestinya dapat menjadi bahan pemeriksaan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin dan kode etik.

"Kan sudah sepekan pasca aksi demontrasi. Seharusnya tidak butuh waktu lama apalagi rekaman video yang beredar di media sosial menjadi salah satu alat bukti untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran yang diduga dilakukan 11 personel kepolisian terkait penanganan demontrasi," kata Kamba dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).

Selain tindakan individu, JPW meminta Propam menguji pengerahan personel dan penggunaan kekuatan saat membubarkan massa. Penilaiannya harus merujuk SOP kepolisian, termasuk Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan.

"Apakah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepolisian atau tidak terutama penggunaan kekuatan kepolisian dalam penanganan aksi dedemontrasi," ujarnya.

JPW turut menyoroti dugaan penggunaan gas air mata hingga area kampus. Kamba meminta dugaan tersebut diperiksa secara transparan dan obyektif oleh Propam.

Menurut JPW, penggunaan gas air mata dalam demonstrasi perlu dievaluasi agar tidak melampaui batas kewenangan. Pendekatan dialog dan negosiasi dinilai lebih tepat dibanding penggunaan kekuatan berlebihan.

"Pendekatan dialog, negosiasi dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat akan jauh lebih efektif ketimbang penggunaan gas air mata dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat kepolisian," tandasnya.

Baca Juga: Sebut Ada Salah Tangkap, UGM Cari 8 Mahasiswa yang Diduga Ditangkap saat Aksi Berujung Ricuh

JPW meminta hasil pemeriksaan 11 personel diumumkan secara transparan dan profesional. Jika terbukti melakukan pelanggaran polisi didesak menjatuhkan sanksi tegas.

Load More