Tetapi pada catatan kedua, secara ekonomi, pemerintahan Jokowi mendapatkan tantangan yang tak ringan. Perekonomian mengalami penurunan signifikan, diperparah lagi sejak Maret 2020 lalu, muncul pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua aspek.
"Sehingga mau tidak mau itu jadi tantangan politik sendiri, karena akan menguji kepemimpinan dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf," kata Arif.
Dalam konteks tersebut, kredibilitas Jokowi dipertaruhkan.
Ketiga, Arif menilai beberapa langkah pemerintah Jokowi banyak mendapat tentangan dari masyarakat, di antaranya dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja.
Baca Juga:Sosialisasikan Protokol Kopdar saat Pandemi, Begini Uniknya Ultah ISC DIY
Keempat, dari segi komunikasi publik, pemerintahan Jokowi dinilai kurang bagus. Banyaknya protes dari masyarakat atas kebijakan yang diambil menunjukkan sosialisasi yang tidak masif dan tidak efektif.
Jokowi, kata Arif, memang memiliki juru bicara, tetapi jika mereka tidak efektif tetap saja sia-sia. "Contoh, ketika komunikasi publik dengan banyak influencer yang digandeng sehingga fungsi jubir tidak maksimal. Ketika komunikasi publik jelek, tentu masyarakat akan banyak menolak, bukan karena faktor ketidakpemahamanan, tetapi karena substansi," kata dia.
Dalam konteks ini, Arif bicara tak hanya jubir Istana, tetapi juga tim hubungan masyarakat kementerian maupun lembaga negara.
