SuaraJogja.id - Ketua Paguyuban Mitra Produksi Sigaret (MPS) Sriyadi Purnomo menyatakan, lebih dari 40 ribu pekerja kretek saat ini terdampak pandemi COVID-19. Namun, MPS berupaya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Kami mempertahankan pekerja dengan tidak melakukan PHK pada mereka selama pandemi ini,” papar Sriyadi usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (11/11/2020).
Menurut Sriyadi, produksi kretek tangan bersifat padat karya, sehingga menyangkut banyak tenaga kerja. Satu pelinting hanya mampu memproduksi tujuh batang rokok per menit. Jumlah ini berbeda dari satu mesin, yang dapat menghasilkan 16.000 batang rokok per menit.
Karenanya, produksi kretek tangan sangat bergantung pada sumber daya manusia (SDM) pekerjanya. Bila dilaksanakan PHK, maka produksi kretek tangan akan makin menipis.
Baca Juga:Terdampak Pandemi, JKT48 Terancam Bubar
Alih-alih PHK, MPS memastikan kualitas produksi rokok tangan di masa pandemi ini. Di antaranya dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat pada pekerja. Sebab, mereka memproduksi rokok tanpa bantuan mesin.
MPS juga lebih menekankan pada upaya preventif agar para pekerja bisa tetap sehat. MPS bahkan memberikan cuti khusus bagi para pekerja perempuan yang sedang dalam kondisi hamil. Selama cuti, pekerja yang hamil pun tetap dibayar penuh. Dengan demikian, mereka tetap bisa bertahan hidup di masa pandemi.
"Semua fasilitas kesehatan juga kita sediakan, bahkan asupan vitamin bagi para pekerja, dan semua fasilitas itu digunakan tidak hanya saat pekerja berada di perusahaan saja, tapi juga selama berada di rumah,” jelasnya.
Terkait pertemuan dengan Sultan, lanjut Sriyadi, MPS mencoba memperkenalkan para pengurus yang baru saja dilantik. Mereka juga melaporkan kegiatan MPS selama masa pandemi.
"Kami sampaikan juga tidak ada pekerja yang di-PHK," imbuhnya.
Baca Juga:Penjelasan Menperin Soal PHK Hantui Pekerja di Tengah Resesi Ekonomi
Kontributor : Putu Ayu Palupi
