SuaraJogja.id - Beredar video kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke wilayah gempa, yang justru menimbulkan kerumunan. Banyak warga yang menyerbu ke arah mobil politkus PDI tersebut saat melihat kondisi wilayah terdampak.
Politikus PKS Mardani Ali Sera lalu melayangkan kritiknya atas video yang viral di media sosial tersebut. Ia meminta pemerintah untuk bisa memberikan contoh dan bukan justru menjadi penyebab kerumunan.
Sebelumnya, beredar video yang diunggah oleh akun Twitter @cybsquad. Dalam video berdurasi 15 detik tersebut, terlihat Presiden Jokowi tengah berada di antara kumpulan massa.
Ia tampak akan masuk ke dalam mobil yang membawanya. Sementara, masyarakat di sekitarnya saling dorong ingin menemui Jokowi.
Baca Juga:Jokowi Salahkan Aturan Ribet Penyebab Defisit, Said Didu Mikir Keras
Terdengar dari video tersebut, masyarakat berebut ingin bertemu dengan Jokowi. Mereka rela berdesak-desakan di tengah situasi pandemi, yang membatasi mobilitas, dan keadaan bencana yang menimpa.
Selain itu, terlihat juga beberapa petugas berseragam loreng yang mengamankan massa.
Menanggapi video yang beredar tersebut, Mardani menyampaikan bhawa beberapa hari yang lalu Satgas Covid-19 dan pemerintah menyatakan darurat Covid-19 serta akan dilakukannya pengetatan aktivitas masyarakat seperti PPKM atau PSBB. Keselamatan rakyat juga disebut-sebut sebagai hal yang utama.
Namun, berulang kali juga pemerintah pusat justru memberikan contoh yang buruk kepada rakyatnya. Ada pelanggaran protokol kesehatan seperti pengadaan pesta dan lain sebagainya.
Dalam cuitannya tersebut, Mardani menekankan agar pemerintah memberikan contoh yang baik dan jangan menjadi penyebab kerumunan.
Baca Juga:DPR Kirim Surat Pengangkatan Listyo Jadi Kapolri, Dilantik Jokowi Bulan Ini
"Beberapa hari lalu Satgas Covid & pemerintah daerah menyampaikan DARURAT Covid, Perketat PPKM/PSBB, Keselamatan rakyat yang utama. Tapi Pemerintah pusat berulang kali memberi contoh Melanggar Prokes, Ada pesta tanpa prokes, dll Kasih contoh pak, jangan jadi penyebab kerumunan," tulis Mardani dalam cuitannya.
Sejak diunggah pada Jumat (22/1/2021), cuitan berisi kritik dari Mardani terhadap langkah presiden dalam menghadapi pandemi dan musibah tersebut sudah disukai lebih dari 600 pengguna Twitter. Ada 200 lebih lainnya warganet yang ikut membagikan ulang, dan puluhan lainnya ikut berkomentar.
"Selain pemerintah dan pendukung setianya, yang lain gak boleh berkerumun," tulis akun @try***.
"Menunggu janji kapolri yang baru, katanya hukum tidak akan tumpul ke atas tajam ke bawah," komentar akun @fah***.
"Yang bakal dicari bukan pelanggarannya, yang dicari yang rekam sama yang nyebarin kisah klasik," tanggapan akun @Nov***.
Sementara, akun @yud*** mengatakan, "Maaf pak coba tanya aparat yang berwenang rumus menentukan kerumunan itu gimana."
