SuaraJogja.id - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menargetkan dapat merestorasi ratusan ribuan hektare lahan gambut di Indonesia pada tahun 2023 mendatang. Sekaligus juga melakukan rehabilitasi terhadap ribuan lahan mangrove di sejumlah provinsi.
Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Hartono dalam paparannya menyebut pembangunan infrastruktur kerap menjadi persoalan tersendiri dalam restorasi dan rehabilitasi lahan tersebut. Sehingga diperlukan pemahaman yang kuat agar tidak merugikan satu sama lain.
"Selama ini kita dititik terlalu banyak melakukan pembangunan infrastruktur tanpa melihat kerusakan lingkungan. Sehingga ini perlu diperhatikan," ujar Hartono membuka rakor evaluasi akhir tahun pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove tahun anggaran 2022 dan persiapan 2023 di Yogyakarta, Selasa (13/12/2022).
Menurutnya, gambut dan mangrove sendiri merupakan dua ekosistem lahan basah yang mendapatkan peran penting menjaga lingkungan. Sejak 2016 perhatian khusus pada ekosistem gambut dan 2020 menambahkan ekosistem mangrove sebagai upaya besar pemerintah Indonesia untuk menujukkan peran kepada lingkungan.
Restorasi lahan gambut sendiri bukan tanpa kendala, disebutkan bahwa ancaman kebakaran masih ada. Begitu juga dengan rehabilitasi mangrove. Sehingga perlu pencegahan sedini mungkin dua hal itu.
Secara keseluruhan dari sejak 2020-2024, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) memiliki target dapat memulihkan ekosistem gambut sekitar 1,2 juta hektare. Sedangkan rehabilitasi hutan mangrove 600.000 hektar pada sembilan provinsi.
Sementara itu, Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Ayu Dewi Utari menuturkan untuk restorasi lahan gambut pada tahun depan sendiri ditargetkan mencapai luasan 300.000 hektare. Sedangkan untuk rehabilitasi mangrove sementara difokuskan untuk sembilan provinsi di Indonesia.
"Rehabilitasi mangrove untuk 5 provinsi yang mencapai luasan 3.000 hektare. Sedangkan untuk 4 provinsi itu Sumut, Riau, Kaltim, Kaltara itu 35.000 hektare," kata Ayu.
Perbedaan total luasan lahan rehabilitasi mangrove itu sendiri dikarenakan sumber dana yang diterima. Ada 4 provinsi tadi yang mendapat bantuan anggaran dari world bank sementara 5 provinsi lain yakni Kepri, Kalbar, Papua, Papua Barat, dan Babel dengan dukungan APBN.
Baca Juga:206.935 Hektare Ekosistem Gambut se-Indonesia Berada dalam Kondisi Sangat Rusak
Dalam rakor ini, BRGM turut menggandeng instansi lain di antaranya BMKG, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan BNPB. Mengingat diperlukan sinergitas yang baik untuk dapat melakukan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove yang maksimal.
BMKG diperlukan untuk memprakirakan cuaca sepanjang tahun. Sehingga dapat meminimalkan postensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Selain itu KKP juga diperlukan untuk menciptakan sebuah teknologi terpadu antara tambak dan rehabilitasi mangrove itu sendiri. Sehingga tidak terjadi gesekan dalam dua program tersebut di lapangan.
"Dalam pelaksanaannya BRGM membantu KLHK dan KKP ini karena rehabilitasi mangrove terutama kaitannya dengan keberadaan tambak yang ini boleh dibilang mengancam keberadaan mangrove. Ini lah kenapa harus disinkronkan," tuturnya.
