SuaraJogja.id - Percaturan nama-nama calon wakil presiden (cawapres) semakin mengemuka. Kini nama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy muncul dalam bursa cawapres yang digadang-gadang berpasangan dengan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir pun memberikan tanggapannya. Haedar disela peresmian SM Tower and Convention, Yogyakarta, Sabtu (24/6/2023) menyatakan tidak mempermasalahkan hal itu.
Sebab tokoh Muhammadiyah maupun dari komponen bangsa lainnya perlu diberi kesempatan untuk menjadi kandidat yang berpartisipasi pada Pemilu 2024. Hal itu agar dalam kontestasi politik itu tidak hanya fokus pada satu atau dua calon.
"Semua tokoh baik dari Muhammadiyah maupun dari komponen bangsa yang lain perlu diberi kesempatan untuk menjadi calon-calon yang nanti dihitung, direpresentasikan, kemudian di fit and proper test secara publik bahwa kita ini tidak boleh terjebak pada satu atau dua calon. Agar apa? Agar pilihannya banyak," ujar dia, Sabtu.
Baca Juga:Figur Berlatar Belakang Ormas Islam Masuk Bursa Cawapres, Ada NU dan Muhammadiyah, Ini Kata Pengamat
Menurut Haedar, dengan masuknya tokoh dari Muhammadiyah maupun dari komponen bangsa lainnya dalam konstestasi politik 2024, maka akan membuka ruang politik yang lebih cair. Apalagi Muhadjir saat ini menjabat sebagai ketua PP Muhammdiyah alih-alih tokoh politik.
Selama ini, calon presiden maupun calon wakil presiden lebih mengedepankan kader partai politik. Dengan munculnya nama Muhadjir atau tokoh diluar parpol maka akan semakin mewarnai nama-nama calon pemimpin bangsa kedepannya.
"Kita ini terlalu terfokus wapresnya harus ini, harus itu, capresnya harus dari sini, harus dari situ. Kita kan sudah 20 tahun lebih demokrasi yang reformasi, karena itu ruang itu harus terbuka," ungkapnya.
Haedar berharap, aturan presidential threshold sebesar 20 persen dalam Pemilu untuk dapat mencalonkan presiden bisa diturunkan. Dengan begitu, jumlah kandidat untuk bisa diusung dalam pemilu tidak terbatas. Indonesia pun akan memiliki lebih banyak pilihan pemimpin.
Ruang publik bisa semakin tersalurkan jika banyak kandidat maju. Tujuannya agar tidak terjadi apatisme dalam politik. Dari mana pun calon yang diusung dalam pemilu, maka harus ditempatkan sebagai anak bangsa dan sebagai milik bangsa Indonesia.
Baca Juga:Jadwal Puasa Arafah 2023 Sebelum Idul Adha, Versi Pemerintah dan Muhammadiyah
"Tetapi jangan terlalu terbatas juga, sehingga tidak cukup tiga calon. Ke depan bisa enam calon, bisa tujuh calon, enggak apa-apa. Demokrasi jangan terlalu besar-besaran, ingin nanti mutlak besar menangnya dan sebagainya. Justru dalam proses demokrasi yang cair seperti itu, terbuka banyak calon itu proses check and balances itu terbuka," ungkapnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
