SuaraJogja.id - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan forum komunikasi publik bertajuk “Peningkatan Pelayanan Publik Wujudkan Pelaksanaan APBN Berkualitas dan Tercapainya Transformasi Ekonomi Berkelanjutan" dalam rangka mewujudkan pelayanan prima.
Kepala Kanwil DJPb DIY Agung Yulianta di Sleman, Rabu, mengatakan forum komunikasi ini bertujuan mewujudkan pelayanan prima dan keseragaman dalam pemberian pelayanan kepada pengguna layanan.
"Peran penting DJPb sebagai bendahara negara, serta regional chief economist (RCE) dan financial advisor (FA) yang tak hanya mengawal pelaksanaan APBN, tetapi juga mengevaluasi dan menganalisis apakah realisasi APBN itu berkualitas, terutama di daerah," kata Agung.
Ia mengatakan tiga fungsi yang sering disebut Trefa itu merupakan upaya mengawal pelaksanaan APBN di regional DIY agar efektif, efisien, akuntabel, transparan dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
Baca Juga:Satgas KTR Kulon Progo Bakal Tutup Display Rokok di Warung dan Swalayan
"Dukungan fiskal APBN 2024 untuk bidang prioritas di DIY meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan serta pelaksanaan pemilu. Demikian juga alokasi belanja kementerian/lembaga di 2024 lingkup DIY yang turut berkontribusi untuk mendukung empat pilar transformasi ekonomi dalam mendukung visi Indonesia Maju yakni pengendalian inflasi, penurunan prevalansi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi," kata Agung.
Selain itu, Agung mengatakan FKP ini menjadi sarana bagi Kanwil DJPb DIY untuk mengukur hasil kerjanya apakah sudah berkualitas dan sesuai dengan harapan serta keinginan dan kebutuhan pemangku kepentingan terkait.
Dia berharap unsur-unsur yang diundang dalam acara ini mampu memberikan masukan serta pandangan baru mengenai pelaksanaan APBN di daerah, termasuk dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media massa.
"Melalui FKP ini, kami ingin menangkap keinginan, harapan dan kebutuhan dari pemangku kepentingan terkait atas tugas-tugas dan output kami untuk memastikan hasil kerja kami berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan harapan masyarakat serta pemangku kepentingan kami," katanya.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara yang memuat rencana aksi tindak lanjut masukan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan dan penguatan peran Kanwil DJPb DIY mewujudkan pelaksanaan APBN berkualitas dan tercapainya transformasi ekonomi berkelanjutan.
