- Pemilik warung di Sleman merasakan penghematan biaya energi dan pasokan lebih pasti setelah beralih menggunakan jargas.
- Kementerian ESDM menargetkan pembangunan 119.379 sambungan rumah pada periode 2025–2026 demi memperkuat ketahanan energi nasional.
- PT PGN menyatakan pengembangan jargas menghadapi tantangan batasan teknis jaringan pipa dan tingginya biaya investasi infrastruktur.
SuaraJogja.id - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggenjot program jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga sebagai bagian dari Proyek Straetegis Nasional (PSN). Namun program yang ditujukan memperkuat ketahanan energi nasional dan diklaim bisa mengurangi ketergantungan impor Liquefied Petrolium Gas (LPG) masih menghadapi sejumlah tantangan dalam penerapannya.
Sebut saja Elin Aryanti, salah satu pemilik warung nasi goreng di kawasan Gejayan, Sleman. Warung ini baru segelintir dari sekitar 30 persen capaian pemanfaatan program jargas di Sleman.
Padahal dia sudah mendapatkan manfaat penggunaan jargas dalam rutinitas memasak setiap hari sejak sekitar setahun terakhir. Elin menggunakan empat titik kompor jargas di warungnya.
"Saya tidak lagi bergantung pada tabung LPG yang harus dibeli dan disimpan sebagai cadangan," ujarnya Jumat (14/8/2026).
Baca Juga:Bentangkan Merah Putih 1.000 Meter, Serukan Rakyat Masih Bersatu di Tengah Persoalan Bangsa
Perubahan itu terasa sederhana, tetapi bagi Elin dampaknya cukup besar. Warung yang buka sejak pukul 10.00 hingga tengah malam itu sebelumnya harus menyediakan banyak tabung LPG untuk mengantisipasi kehabisan bahan bakar ketika pelanggan masih berdatangan.
Situasi menjadi lebih merepotkan ketika warung-warung penjual gas sudah tutup. Padahal bagi pelaku usaha kecil yang menggantungkan pemasukan dari tungku yang menyala setiap hari sepertinya, kepastian pasokan bahan bakar bukan perkara sepele.
"Kalau dulu kita harus punya stok tabung gas banyak sekali karena takut saat jualan ternyata habis gas. Sekarang enggak pernah lagi khawatir kehabisan gas karena pakai jargas ini," jelasnya.
Namun manfaat yang paling terasa bagi Elin justru datang dari sisi biaya. Sebelum menggunakan jargas, ia mengalokasikan sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan untuk membeli atau menukar tabung gas.
Setelah beralih ke jargas, pengeluarannya turun menjadi sekitar Rp680 ribu per bulan. Selisihnya sangat besar di saat ekonomi tengah kembang kempis saat ini.
Baca Juga:Perusakan Makam Mertua Seniman Djaduk Berakhir Damai, Polisi Ungkap Alasan Juru Kunci
"Sekitar Rp680.000 per bulan, jauh lebih murah. Sepertiganya, lumayan buat kami sebagai UMKM, ujarnya.
Elin juga tidak harus mengganti empat kompor yang sudah dimilikinya. Menurut dia, perubahan dari LPG ke jargas relatif sederhana karena yang berubah terutama sistem instalasinya.
Tidak ada biaya instalasi yang dibebankan kepadanya pada awal pemasangan. Pemakaian kemudian tercatat melalui meter dan dibayarkan setiap bulan.
"Saya bisa bayar jargas pakai mobile banking, tidak harus cash," jelasnya.
Namun pengalaman Elin yang bisa menghemat lumayan besar belum bisa dirasakan secara merata bagi semua warga. Rencana pemerintah untuk memperluas penggunaan gas bumi di tingkat rumah tangga dan pelanggan kecil belum bisa terwujud.
Padahal dari data Kementerian ESDM, Pada periode 2025–2026, pemerintah menargetkan pembangunan 119.379 sambungan rumah yang tersebar di 15 kabupaten dan kota. Hingga 3 Agustus 2026, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pembangunan jaringan tersebut disebut telah memasuki tahap penyelesaian konstruksi.
Secara kumulatif, hingga 2025 Indonesia telah memiliki 949.008 sambungan jargas rumah tangga. Sebanyak 703.308 sambungan berasal dari pembiayaan APBN, sedangkan 245.700 sambungan dibangun melalui pendanaan non-APBN.
Namun ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak gas tersedia di dalam perut bumi. Gas itu harus bisa sampai ke konsumen dan di titik inilah tantangan jargas menjadi lebih kompleks.
Sugianto Eko Cahyono, Area Head Semarang PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, menjelaskan pengembangan jargas masih menghadapi batasan teknis jaringan.
Saat ini, jaringan memiliki batas maksimal tertentu dalam jangkauan pipa. Kondisi itu membuat pengembangan dan pertukaran jaringan harus dilakukan secara bertahap.
"Namun kapasitas PRS (Pusat Regulator Station-red) masih cukup untuk pengembangan," ujarnya.
Sugianto menyebut, ada pekerjaan rumah berupa pembangunan infrastruktur distribusi, penyambungan pelanggan, kesinambungan proyek, hingga transisi dari pembangunan berbasis proyek menuju pengelolaan sektor komersial. Di Kecamatan Depok, Sleman yang memiliki PRS jargas, pemanfaatannya diakui baru tercapai sekitar 30 persen.
Jargas memang dapat lebih murah dibandingkan LPG nonsubsidi. Tarif gas untuk pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil ditetapkan Rp10.000 per meter kubik, dengan volume minimum empat meter kubik atau biaya minimum Rp40.000. Batas tarif dasar itu berlaku hingga pemakaian 50 meter kubik.
"Jika pemakaian melampaui angka tersebut, kelebihannya dikenakan tarif Rp12.000 per meter kubik," jelasnya.
Sementara untuk pelanggan komersial, tarifnya berbeda berdasarkan golongan. Salah satu golongan tertinggi yang disebut saat ini, Bronze 2, berada di kisaran Rp12.400 per meter kubik.
Bagi konsumen yang selama ini menggunakan LPG nonsubsidi, peralihan ke gas bumi bisa menawarkan efisiensi.
Saat ini di wilayah Jawa Tengah terdapat 22.099 pelanggan jargas termasuk sektor rumah tangga, industri komersial serta usaha kecil dan menengah. Di DIY, baru sekitar 4.545 pelanggan jargas rumah tangga yang tercatat selain 6 pelanggan kecil (PK) dan 4 pelanggan komersial industri (KI).
"Kalau yang kami capai selama, dilihat dari yang kami capai 4.545 tadi, itu dihitung dari sejak proyek kami pertama kali di tahun 2023 ya," jelasnya.
Tetapi bagi masyarakat yang masih menikmati LPG bersubsidi, hitung-hitungan ekonominya menjadi jauh lebih rumit. Sebab di sinilah proyek jargas bersinggungan dengan persoalan kebijakan subsidi energi.
Selain harga dan kepastian pasokan, aspek keamanan menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan jargas. Menurut Sugianto, tekanan gas pada jaringan berada pada level rendah, sekitar 0,03, sehingga risiko akibat tekanan gas relatif minim.
Gas bumi juga memiliki karakteristik lebih ringan dibandingkan udara. Jika terjadi kebocoran, gas cenderung bergerak ke atas dan keluar melalui ventilasi yang memadai.
"Pengelola juga menyiapkan tim siaga 24 jam untuk menangani laporan kebocoran, dengan layanan perbaikan tanpa biaya," imbuhnya
Namun kendala masih dihadapi PGN dalam perluasan penggunaan jargas di DIY. Diantaranya masalah ketersediaan jaringan pipa gas yang belum dapat menjangkau semua lokasi pelaku usaha.
"Sehingga dibutuhkan investasi yang besar apabila harus membangun jaringan pipa yang lokasinya jauh dari jaringan pipa eksisting," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
