- Rektor UGM Ova Emilia mengecam tindakan represif terhadap massa aksi di Yogyakarta pada 10 November 2026.
- Pihak rektorat berkoordinasi dengan Polda DIY pada 11 November 2026 hingga berhasil membebaskan tujuh mahasiswa yang sempat diamankan.
- UGM berkomitmen memberikan pendampingan hukum serta perawatan medis bagi seluruh mahasiswa yang terdampak peristiwa tersebut.
SuaraJogja.id - Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ova Emilia mengecam tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi dalam penanganan aksi penyampaian aspirasi di Yogyakarta pada 10 November 2026.
UGM menilai peristiwa tersebut merupakan persoalan serius sebab tidak hanya menyangkut keselamatan mahasiswa, tetapi juga kebebasan berpendapat dan perlindungan ruang sipil.
"Saya ingin menyampaikan dengan tegas bahwa UGM mengecam segala bentuk tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap massa aksi, termasuk terhadap mahasiswa dan sivitas," kata Ova kepada awak media di UGM, Kamis (12/11/2026).
Ova menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dibatasi melalui tekanan maupun kekerasan.
Baca Juga:Demo Ricuh di Jogja Makan Korban, 10 Orang Masuk Rumah Sakit, Tiga Belum Pulang
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah maupun pihak lain semestinya dipandang sebagai bagian dari demokrasi, bukan ancaman yang harus dihadapi dengan tindakan represif.
"Kritik bukan ancaman bagi demokrasi. Justru kemampuan untuk mendengarkan dan merespons kritik merupakan bagian penting dari demokrasi itu sendiri," tegasnya.
Kampus harus menjadi ruang aman bagi mahasiswa dan dosen untuk berpikir kritis, berdiskusi, serta menyampaikan pendapat. Ova meminta mahasiswa tetap menyampaikan aspirasi secara damai, santun, dan tidak terprovokasi untuk terlibat dalam aksi kekerasan.
"Kita boleh berbeda pandangan. Kita boleh tidak sepakat dengan suatu kritik atau aspirasi. Namun, perbedaan pendapat tidak boleh dijawab dengan kekerasan," ujarnya.
"Negara dan aparat yang menjalankan kewenangan pengamanan justru memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak warga negara, menghormati martabat manusia, dan memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan sesuai hukum serta prinsip hak asasi manusia," tambahnya.
Baca Juga:Ricuh di Malioboro, 106 Orang Diamankan Polisi: Ada Molotov hingga Petasan
Di tengah pernyataan sikap tersebut, Ova mengungkap perkembangan penanganan mahasiswa UGM yang terdampak aksi.
Pada Rabu (11/11/2026) kemarin sore, ia bersama pimpinan universitas dan fakultas mendatangi Polda DIY untuk berkoordinasi sekaligus mengupayakan pembebasan mahasiswa yang diamankan.
Pada pukul 20.00 WIB, UGM mendapat informasi tujuh mahasiswa telah dilepaskan Polda DIY.
Mereka terdiri atas enam mahasiswa FISIPOL dan satu mahasiswa Fakultas Kehutanan, yakni Cellonaya Mayorga Serenada, Bonifasius Alfanomega Destyan Martianswara, Muhammad Fathir Firdaus, Ayodhya Radityo P., Dionisius Gallan Widyatama, Abel Mathew Nainggolan, dan Abid Tripta Pratama.
"Satu mahasiswa yang masih dirawat: Abraham Mote dari Fakultas Filsafat," ujarnya.
UGM menyatakan pembebasan tujuh mahasiswa tersebut belum mengakhiri pendampingan kampus. Universitas memastikan mahasiswa yang terdampak tetap mendapat bantuan hukum, perawatan medis, serta dukungan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikologis.