- Pakar politik UMY, Ridho Al Hamdi, menyatakan wakil presiden baru harus mendukung kinerja pemerintahan Prabowo di Yogyakarta, Kamis (12/11/2026).
- Pemerintahan Prabowo harus segera menyelesaikan polemik mundurnya Gibran melalui prosedur ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 tanpa kehilangan fokus.
- Presiden diminta mengutamakan kepentingan publik dan program mendesak daripada terjebak dalam konflik elite politik nasional.
SuaraJogja.id - Polemik mengenai mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka perdebatan lebih jauh tentang sosok yang dibutuhkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Prabowo diingatkan agar tidak sekadar memikirkan pengganti, tetapi memastikan wakil presiden yang dipilih benar-benar mampu mendukung jalannya pemerintahan.
Pakar politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al Hamdi di Yogyakarta, Kamis (12/11/2026) menilai posisi wakil presiden harus diisi figur yang dapat memperkuat kinerja presiden.
"Wapres bukan yang menjadi sumber persoalan baru dalam dinamika politik nasional tapi yang benar-benar mendukung kinerja presiden," ungkapnya.
Menurut Ridho, persoalan politik elite perlu segera diselesaikan melalui mekanisme konstitusional. Jangan sampai dinamika tersebut justru menyandera perhatian pemerintah dari persoalan yang lebih mendesak.
Baca Juga:Geger di DPRD DIY, Foto Gibran Diturunkan, Forum Kebangsaan Desak Pemakzulan
Pemerintahan tidak boleh terjebak pada konflik-konflik elite. Sebab hal itu bisa menunda isu-isu kebijakan yang jauh lebih penting.
Apalagi mundurnya Gibran mengakibatkan perubahan dinamika hubungan politik antara kelompok Presiden Prabowo dengan kelompok yang diasosiasikan dengan mantan Presiden Joko Widodo (jokowi)
Perkembangan politik tersebut tidak seharusnya membuat pemerintahan Prabowo kehilangan fokus. Presiden justru harus lebih banyak mendengarkan kepentingan publik dibandingkan mengurus rumitnya persoalan antarelite.
”Presiden harus lebih banyak mendengarkan kepentingan publik dibanding mengurus rumitnya persoalan elit," tandasnya.
Ridho menambahkan saat ini banyak pekerjaan pemerintah yang membutuhkan perhatian serius. Mulai dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN), persoalan pertambangan hingga pemberantasan narkoba.
Baca Juga:Dua Tahun Prabowo-Gibran, Seniman Sindir Represi dan Anggaran Seni yang Tergeser Program Prioritas
Persoalan tersebut memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Sehingga tidak boleh tenggelam oleh kegaduhan politik di tingkat elite.
"Karenanya polemik mengenai Gibran harus segera mendapatkan kepastian melalui prosedur ketatanegaraan," tandasnya.
Ridho menambahkan presiden. Proses pemberhentian presiden maupun wakil presiden harus mengikuti Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari.
Calon diajukan presiden dari dua nama yang diusulkan presiden. Dengan demikian figur pengganti Gibran masih bersifat hipotetis selama belum terjadi kekosongan jabatan.
"Namun apa pun perkembangan politik yang terjadi tidak membuat pemerintah lupa pada mandat utamanya, yakni menyelesaikan persoalan masyarakat," imbuhnya.
