Scroll untuk membaca artikel
Pebriansyah Ariefana
Jum'at, 23 Agustus 2019 | 17:59 WIB
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UGM menggelar aksi solidaritas bagi warga Papua di Bundaran UGM, Jumat (23/8/2019) sore. (Suara.com/Putu)

SuaraJogja.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UGM menggelar aksi solidaritas bagi warga Papua di Bundaran UGM, Jumat (23/8/2019) sore. Dalam aksi itu, mereka bawa selembar kertas bergambarkan kepala monyet.

Kertas bergambar monyet itu dipakai ke muka. Dalam aksi yang dikawal sejumlah polisi ini, mahasiswa membentangkan sejumlah spanduk yang bertuliskan dukungan pada mahasiswa Papua serta kebhinekaan di Indonesia.

Koordinator aksi, Zafitra Emir dalam pernyataan sikapnya menyatakan, aksi tersebut sebagai bentuk dukungan antarmahasiswa atas tindakan rasis yang dilakukan warga di Malang, Jawa Timur terhadap mahasiswa Papua yang akan melakukan aksi damai pada 15 Agustus 2019.

Dalam aksi itu, puluhan mahasiswa Papua terluka akibat dihadang warga yang memicu bentrokan. Kericuhan semakin berlanjut di Surabaya saat mahasiswa mendapatkan persekusi dan tindakan rasis pada 16 Agustus 2019.

Baca Juga: Kasus Rasial di Asrama Papua, Polri: Kami Fokus ke Sipil, Bukan yang Lain

"Melihat kejadian ini kami memandang oknum aparat dan ormas telah bertindak tidak sesuai hukum, bahkan melanggar prinsip HAM," paparnya.

Menurut mahasiswa Fakultas Teknik UGM itu, tindakan represif dan rasisme tersebut bukan kasus baru. Konflik Papua adalah spiral kekerasan yang harus segera diputus mata rantainya.

Kejadian di Manokwari, Surabaya, Makassar dan lainnya seharusnya membuat Pemerintahn belajar bahwa kekerasan hanya akan berbuah kekerasan. Pendekatan represif maupun militeristik terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah dan justru melanggengkan kasus Papua.

"Perlu ada tindakan dan komitmen yang tegas untuk menghapus seluruh tiundakan rasis dan diskriminatif di tengah masyarakat," imbuhnya.

Mereka menyerukan delapan tuntutannya kepada pemerintah dan masyarakat.

Baca Juga: Menohok! KontraS Jawab Klaim JK Negara Kasih Subsidi Besar ke Papua

Yang pertama, mahasiswa menuntut Presiden RI Joko Widodo untuk menuntaskan segala bentuk rasisme dan tindakan yang tidak berperikemanusiaan terhadap warga Papua.

"Kedua, kami mendesak pemerintah untuk tidak menggunakan pendekatan yang bersifat militeristik dakam menyelesaikan kasus Papua dan memberikan jaminan kebebasan oers untuk peliputan kawan-kawan di Papua," jelas Zafitra Emir.

Yang ketiga, mahasiswa mendesak aparat kepolisiian untuk proaktif memberikan perlindungan kepada mahasiswa Papua dari segala ancaman kekerasan dan persekusi. Selain itu melakukan investigasi dan menindak tegas oknum, baik aparat maupun ormas yang yang melakukan tindakan represif dan rasis kepada mahasiswa Papua.

Keempat, mahasisa mengajak seluruh masyarakat untuk menghapus segala tindakan rasisme kepada golongan yang berbeda suku, ras maupun etnis. Selanjutkan, mahasiswa juga mendorong Komnas HAM untuk melakukan investigasi tindak pelanggaran HAM yang dilakukan oknum.

Keenam, institusi pendidikan harus aktif menanamkan sikap toleransi dan anti rasis. Media massa pun diharpakan aktif mencari dan memberitakan fakta kepada masyarakat terkait represifitas yang terjadi di Papua maupun warga Papua di seluruh Indonesia.

"Yang terakhir kami mendesak oknum ormas untuk menghentikan tindakan represif dan rasis terhadap sesama masyarakat dan menjalankan kegiatan organisasi sesuai dengan koridor hukum," tandasnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi

Load More