Geruduk DPRD DIY, Ratusan Mahasiswa Tuding Jokowi-JK Sebagai Rezim Pinokio

SuaraJogja.id - Ratusan mahasiswa dan elemen sipil yang tergabung dalam 'Gerakan 24 September' menggeruduk kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Mereka menuding pemerintahan Jokowi-JK sebagai rezim Pinokio.

Alasannya, semangat land reform tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah kendati hari tani yang sudah berumur setengah abad.

"Dimana hari tani yang sudah berusia 59 tahun, nyatanya sampai hari ini semangat agraria yang termaktub dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 dan land reform dipelintir dengan mudah oleh rezim Jokowi-JK di bawah sistem kapitalisme," ujar Koordinator Aksi Muhammad Syahran atau Aan saat diwawancarai, Selasa (24/9/2019)

"Jadi akar permasalahannya ada pada ideologi yang dianut. Yaitu chauvinistik sebagai akar dari ideologi kapitalisme," Aan menambahkan.

Baca Juga: Ditembakkan Gas Air Mata, Mahasiswa Bertahan Pakai Separator Busway - Seng

Epicentrumnya lanjut Aan, berada ditangan DPR. Ia menilai RUU KPK, RUU KUHP, serta RUU Pertanahan dan paket kebijakan lain yang diinisiasi oleh DPR yang pro investasi akan menindas rakyat.

"Kita melihat sendiri, dimana DPR mau merencanakan RUU Pertanahan, RUU KUHP dan berbagai paket kebijakan lain yang pro investasi dan paket-paket kebijakan penindas rakyat," paparnya

Lantaran itu, semangat reforma agraria justru ditanggalkan oleh pemerintah. Lantaran pemerintah sering melibatkan militer ketika melaksanakan pembebasan lahan maupun aktivitas sipil lainnya.

"Kita melihat keterlibatan militer dalam pembebasan lahan, militer dalam aktivitas sipil, itu semua berkesinambungan," tuturnya

Mereka mengklaim pemerintah malah mencitrakan diri melalui melalui sertifikasi tanah atau pembagian sertifikat tanah dengan total lahan seluas sembilan juta hektar.

Baca Juga: Demo Rusuh di DPR, Mobil Komando Buruh Ikut Ditembaki Gas Air Mata

"Trend sembilan juta hektar itu berkaitan juga dengan pertemuan IMF di Bali membahas pasar land market. Nah kita melihat trend sertifikasi tanah atau paket reform agraria itu melenceng dari semangat reforma agraria," imbuhnya