Scroll untuk membaca artikel
Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana | Muhammad Ilham Baktora
Senin, 04 November 2019 | 13:25 WIB
Antrean pasien BPJS di Puskesmas Umbulharjo II, Kota Yogyakarta - (SUARA/Baktora)

SuaraJogja.id - Meskipun iuran BPJS kesehatan belum dinaikkan 100 persen, sejumlah warga Yogyakarta meminta pelayanan fasilitas tiap kelasnya dioptimalkan. Mereka merasa, hingga saat ini belum ada pelayanan yang memuaskan.

Salah seorang pengguna BPJS Kesehatan Kelas I, Ester Heri Subianti (64), mengeluhkan pelayanan fasilitas yang diberikan pemerintah di beberapa rumah sakit. Ia mengaku hingga saat ini pelayanan kesehatan Kelas I tak sepenuhnya membantu.

"Jika iuran BPJS Kesehatan akan dinaikkan tahun depan, pemerintah (pelayanan rumah sakit) harusnya berbenah dahulu. Saya pengguna fasilitas perawatan kelas I kerap tak mendapat pelayanan yang mendukung," ungkap Ester, ditemui SuaraJogja.id di Puskesmas Umbulharjo II, Kota Yogyakarta, Senin (4/11/2019).

Warga yang bertempat tinggal di kelurahan Sanggrahan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta ini harus mencari kamar VIP ketika akan menjalani rawat inap.

Baca Juga: Tukang Kopi Ini Gugat Jokowi Terkait Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

"Biasanya suami saya yang sering ke rumah sakit untuk opname. Jadi pelayanan di ruang kelas I BPJS terasa lama, sehingga saya putuskan ambil VIP, dan harus mengeluarkan biaya tambahan," tutur dia.

Ester mengaku, pembayaran iuran BPJS Kesehatan saat ini ditanggung oleh anaknya. Meski demikian, dirinya kurang mendukung kebijakan itu karena menyulitkan masyarakat kecil.

Warga kelurahan Sanggrahan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Ester Heri Subianti - (SUARA/Baktora)

"Pembayaran memang ditanggung oleh anak saya. Tapi saya tidak mendukung kenaikan biaya BPJS 100 persen karena bagi masyarakat menengah ke bawah hal itu pasti sulit," terangnya.

Ester mengatakan, biaya yang mencapai Rp160 ribu per bulan jelas akan berdampak pada kebutuhan sehari-hari. Pasalnya, pendapatan anaknya berkisar Rp6 juta per bulan, sementara pengeluaran bisa membengkak karena ia harus menanggung lima orang sekaligus. Jika iuran BPJS dinaikkan, maka dalam sebulan, pihaknya harus mengeluarkan Rp800 ribu.

"Anak saya memang yang membiayai iuran kesehatan ini. Dia juga mengkover keluarganya sendiri. Ke depan saya tidak tahu pendapatan mereka bakal lancar. Dengan biaya Rp80 per bulan saja itu cukup membantu mereka. Jika ditambahkan 100 persen pasti memberatkan mereka," keluhnya.

Baca Juga: Dirut BPJS Kesehatan Jelaskan Kenaikan Iuran BPJS

Ester menambahkan, kehidupannya saat ini masih terbilang cukup. Namun begitu, dampak dari dinaikkannya jumlah iuran ini jelas memangkas pendapatan anaknya, termasuk masyarakat menengah ke bawah dengan penghasilan rendah.

Mulai 1 Januari 2020 mendatang, iuran BPJS Kesehatan bakal naik 100 persen, seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019.

Tarif kelas Mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan, atau naik Rp16.500. Kemudian iuran kelas mandiri II dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan.

Sementara, pelayanan di ruang perawatan kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan.

Load More