Sri Sultan HB X Ingin Jalan Tol yang Tidak Mematikan UMKM

SuaraJogja.id - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menyampaikan tanggapannya terkait pembangunan jalan tol.

Sri Sultan HB X ingin jalan tol yang tidak mematikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Selama rest area merupakan bagian dari jalan tol, pelaku UMKM diprediksi tidak bisa menyewa tempat untuk berjualan," kata Sri Sultan HB X dalam sambutannya saat acara peresmian Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Ambaramarga bertempat di atrium utama Plaza Ambarrukmo, pada Selasa (19/11).

Sri Sultan HB X juga menambahkan, meski tidak ada rest area di jalan tol, masih ada jalan yang bisa digunakan untuk keluar atau masuk kembali ke jalan tol.

Baca Juga: Warga di Desa Ini Ogah Maju Jadi Kepala Desa, Karena Penghasilannya Kecil

Gubernur DIY tidak ingin Yogyakarta seperti daerah lain, yang begitu ada jalan tol, UMKM malah 'mati'.

Justru dengan adanya jalan tol diharapkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta, termasuk UMKM.

Sebelumnya juga diberitakan, Sultan HB X memiliki persyaratan untuk pembangunan jalan tol di DIY.

"Pak Gubernur berpesan kalau pun jalan tol tetap di bangun yang harus diselidiki betul-betul adalah sisi arkeologis. Sisi arkeologis itu harga mati tidak boleh ketabrak," kata Hananto Hadi Purnomo, Kepala Dinas PUP ESDM DIY, Rabu (3/7/2019).

Hananto mencontohkan pembangunan jalan tol di Jawa Timur setelah trase sudah ditetapkan, kemudian ketika konstruksi dilaksanakan ternyata ditemukan situs arkeologis.

Baca Juga: Resmikan JPO Ambaramarga, Sri Sultan HB X: Cita-cita Bupati Sleman Tercapai

"Setelah ditemukan situs di trase pembangunan. Jadi jalan tolnya kalah dan terpaksa harus dibelokkan. Makanya hal itu yang dari awal itu pak gubernur menyampaikan tolong kamu perhatikan betul-betul situs-situs arkeologis,"ungkapnya.

Selanjutnya pesan Sultan, tambah Hananto, keberadaan tol harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Pertama kali yang menjadi perhatian Gubernur ketika ada pembangunan tol adalah masyarakat DIY itu akan mendapat apa.

"Nek ada infrastruktur dibangun di situ, sehingga kami ditugaskan ketika itu mau dibangun tol kira-kira exit atau entry tolnya itu di sebelah mana, di mana," tanyanya.

Tak hanya itu, kata Hananto, jangan sampai jalan tol yang dibangun tersebut memisahkan komunitas dan menabrak kampung-kampung. Karena, ketika jalan tol dibangun dan dipagari maka kewenangan atau kepentingan masyarakat akan terganggu.

"Arep nyebrang ora iso. Artinya kalau itu nabrak kampung-kampung yang tadinya mestinya satu kesatuan menjadi terbelah, itu pesan beliau ketika Bapak Dirjen Bina Marga menghadap kepada beliau untuk istilahnya nanti kita terkait dengan rencana Tol tersebut," tutupnya