SuaraJogja.id - Sejumlah petani Kecamatan Kalasan menyampaikan keluhannya ke BBWSSO, Kamis (9/1/2020). Mereka mengalami kesulitan mendapatkan air dari selokan mataram. Sehingga membuat para petani tak dapat menanam padi sesuai masa tanam.
Ketua Forum Petani Kalasan, Janu Riyanto mengatakan, petani menduga ada tindakan ilegal yang dilakukan oleh peternak ikan. Yaitu membuka dan menutup pintu air selokan mataram di grojogan sesuai keinginan mereka.
"Kami akan berjuang untuk membela petani bisa menanam. Bayangkan, kalau ibu-ibu PNS saja misalnya tidak gajian tiga bulan, pasti sudah demo," kata dia, di kantor BBWSSO.
Janu menegaskan, kondisi tersebut membuatnya ragu dengan niatan pemerintah terkait program LP2B. Karena percuma saja, ada tanah subur, ada SDM, bibit dan teknologi, tapi air tidak ada.
"Kami petani tidak minta apapun, kami cuma minta air sampai hilir Opak. Kalau air kami dibatasi, kami mau beri makan apa untuk keluarga?," kata dia.
Janu menambahkan, petani meminta BBWSSO bisa membantu mengembalikan teknis aliran selokan mataram seperti semula.
"Kalau dalam satu pekan ini kami tidak dapat air, kami akan datang dengan jumlah lebih besar. Kami itu mampu lebih dari preman, tapi kami tidak mau, karena kami bertanam demi keluarga," tuturnya.
Menurut Janu, langkah yang harus diambil adalah mengembalikan selokan mataram ke fungsi awalnya.
Ketua Umum Paguyuban Penyuluh Swadaya Kabupaten Sleman, Habudin menyatakan, masalah yang sesungguhnya adalah perebutan air antara 'kakak dan adik'. Karena pertanian dan perikanan saling mencakup hanya saja berbeda kementerian.
Baca Juga: DLH Dapat Bantuan Truk, Sri Purnomo Tak Ingin Ada Tumpukan Sampah di Sleman
"Jadi, bagaimana supaya pembagian air menjadi adil bagi pertanian dan perikanan," tuturnya.
Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan BBWSSO, Sahril menyebutkan, saluran mataram memang satu-satunya sumber air untuk irigasi pertanian, yang selanjutnya bila ditangkap dan dibendung, bisa digunakan pula untuk keperluan kolam.
Tapi ada sejumlah pintu air yang dibuka dan airnya diambil ilegal untuk kolam ikan. Intinya air itu kepentingan bersama, tegas dia.
"Irigasi yang dibangun itu fungsinya harus dikembalikan. Kami dukung usulan Janu sepenuhnya. Pertanian diutamakan dulu, baru sisanya untuk perikanan," kata dia.
Kontributor : Uli Febriarni
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- Guru Besar UGM Cium Ada Perubahan Sikap yang Tak Biasa Usai Mama Sinta Lapor Polisi soal Pesta Babi
Pilihan
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
-
Prabowo Pidato 1 Juni 2026: Lawan Asing, Waktunya Kembali ke Ekonomi Pancasila
-
Rambah Cempaka: Perempuan yang Bersemayam di Batu Lumpang
-
Jay Idzes Tercoret! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia Hadapi FIFA Matchday
Terkini
-
BEM UGM Resmi Berubah Nama Jadi Serikat Mahasiswa
-
Bumi Sudah Melewati Batas Perjanjian Paris, Ancaman Krisis Iklim Tak Lagi Sekadar Ramalan
-
Belajar dari Gempa 2006, Jogja Memang Istimewa dalam Menangani Bencana
-
20 Tahun Gempa Jogja Mulai Terlupakan, Ancaman Megathrust Masih di Depan Mata
-
Berkas Kasus Daycare Little Aresha Rampung Pekan Depan, Rekonstruksi Tertutup Menyusul