SuaraJogja.id - Sejumlah petani Kecamatan Kalasan menyampaikan keluhannya ke BBWSSO, Kamis (9/1/2020). Mereka mengalami kesulitan mendapatkan air dari selokan mataram. Sehingga membuat para petani tak dapat menanam padi sesuai masa tanam.
Ketua Forum Petani Kalasan, Janu Riyanto mengatakan, petani menduga ada tindakan ilegal yang dilakukan oleh peternak ikan. Yaitu membuka dan menutup pintu air selokan mataram di grojogan sesuai keinginan mereka.
"Kami akan berjuang untuk membela petani bisa menanam. Bayangkan, kalau ibu-ibu PNS saja misalnya tidak gajian tiga bulan, pasti sudah demo," kata dia, di kantor BBWSSO.
Janu menegaskan, kondisi tersebut membuatnya ragu dengan niatan pemerintah terkait program LP2B. Karena percuma saja, ada tanah subur, ada SDM, bibit dan teknologi, tapi air tidak ada.
"Kami petani tidak minta apapun, kami cuma minta air sampai hilir Opak. Kalau air kami dibatasi, kami mau beri makan apa untuk keluarga?," kata dia.
Janu menambahkan, petani meminta BBWSSO bisa membantu mengembalikan teknis aliran selokan mataram seperti semula.
"Kalau dalam satu pekan ini kami tidak dapat air, kami akan datang dengan jumlah lebih besar. Kami itu mampu lebih dari preman, tapi kami tidak mau, karena kami bertanam demi keluarga," tuturnya.
Menurut Janu, langkah yang harus diambil adalah mengembalikan selokan mataram ke fungsi awalnya.
Ketua Umum Paguyuban Penyuluh Swadaya Kabupaten Sleman, Habudin menyatakan, masalah yang sesungguhnya adalah perebutan air antara 'kakak dan adik'. Karena pertanian dan perikanan saling mencakup hanya saja berbeda kementerian.
Baca Juga: DLH Dapat Bantuan Truk, Sri Purnomo Tak Ingin Ada Tumpukan Sampah di Sleman
"Jadi, bagaimana supaya pembagian air menjadi adil bagi pertanian dan perikanan," tuturnya.
Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan BBWSSO, Sahril menyebutkan, saluran mataram memang satu-satunya sumber air untuk irigasi pertanian, yang selanjutnya bila ditangkap dan dibendung, bisa digunakan pula untuk keperluan kolam.
Tapi ada sejumlah pintu air yang dibuka dan airnya diambil ilegal untuk kolam ikan. Intinya air itu kepentingan bersama, tegas dia.
"Irigasi yang dibangun itu fungsinya harus dikembalikan. Kami dukung usulan Janu sepenuhnya. Pertanian diutamakan dulu, baru sisanya untuk perikanan," kata dia.
Kontributor : Uli Febriarni
Berita Terkait
Terpopuler
- Singapura Diguncang Gelombang Protes Rakyatnya, Buntut Rencana Penggundulan Hutan untuk Perumahan
- Daihatsu Kenalkan Mobil 120 Jutaan, 1 Liter Jalan 27 Km
- Cara Membersihkan Bunga Es dengan Aman dan Cepat Tanpa Merusak Freezer
- 6 HP Realme RAM 12 GB dengan Performa Kencang, Mulai Rp2 Jutaan
- Erick Thohir Buka Hasil Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal di Piala AFF 2026
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Axioo Hadir di Agres Karnaval Gadget 2026 Yogyakarta dengan Aktivitas AI dan Gaming
-
Tak Sekadar Pamer Produk, ADVAN Ajak Pengunjung Karnaval Gadget Jogja Coba Langsung
-
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan, Akademisi: Kewenangan Besar Tanpa Pengawasan Bisa Jadi Bumerang
-
Tragedi Drag Race Jadi Alarm, IMI Sebut Tak Semua Daerah Punya Venue Layak
-
21 Ribu Warga Yogyakarta Terdampak Perubahan Desil, Wali Kota Siapkan Refocusing Anggaran