SuaraJogja.id - Polres Sleman mengamankan delapan tersangka pengedar narkoba di Mapolres Sleman, Rabu (22/1/2020). Saat ditangkap, tersangka saat itu tengah bersiap menjual ribuan pil terlarang tersebut di wilayah Sleman.
Delapan tersangka itu antara lain, RS (25), RIS (22), IC (25), NR (24) MI (19), AJ (26) RD (25) serta AY (18).
"Berangkat dari informasi yang didapat petugas bahwa ada peredaran obat terlarang di wilayah Sleman, Satresnarkoba Polres Sleman langsung terjun mencari pelaku. Pada 6 Januari 2020 lalu kami mengamankan satu pelaku berinisial RS di halaman JNE Gedongkuning, Kotagede, Yogyakarta pukul 20.00 wib," kata Kasat Resnarkoba Polres Sleman, AKP Andhyka Doni Hendrawan kepada wartawan, Rabu (22/1/2020).
Andhyka menerangkan, pihaknya melanjutkan, pengembangan untuk menemukan siapa orang-orang yang terlibat pada peredaran obat terlarang itu.
Baca Juga: Catat! Ini Jadwal dan Lokasi Tes SKD CPNS 2020 Sleman
"Satu pelaku tertangkap, selanjutnya kami lakukan pengembangan untuk mencari pengedar lainnya. Pada hari yang sama. Kami menangkap pelaku NR, RIS dan IC. Jadi ada sebagai penjual dan pengguna," katanya.
Tak berhenti di sana, petugas masih mendalami kasus dan kembali mengamankan empat orang lain yakni AJ, RD, MI dan AY.
"Pelaku terakhir, AY kami amankan di kawasan Kecamatan Gamping, Sleman pada 8 Januari 2020 , termasuk tiga tersangka lainnya," kata Andhyka.
Pihaknya menuturkan pelaku berencana mengedarkan barang haram tersebut kepada anak muda. Sebanyak 7.059 pil siap diedarkan di wilayah Sleman.
"Totalnya 7.059 pil, dengan rincian pil Trihex berjumlah 6.860 butir, 157 pil kamlet serta 42 butir pil Arpazolam. Jadi sasarannya adalah pembeli dari anak muda," jelas Andhyka.
Baca Juga: Penghuni Lapas Klas II B Sleman Melebihi Kapasitas, Gunarto: Masih Wajar
Pil-pil tersebut, lanjut Andhyka dikemas dalam plastik kecil yang diisi 10 butir pil. Pelaku menjual dengan cara bertemu dengan pembeli.
Disinggung darimana pelaku mendapatkan barang tersebut, Andhyka menyebut pelaku memesan secara online, namun dari kota atau kabupaten mana mereka mendapatkan, pihaknya belum bisa membeberkan secara detail.
"Jadi pelaku ini memesan secara online dari kota besar yang ada di Indonesia. Kami masih selidiki lebih lanjut," kata dia.
Atas tindakan para pelaku, mereka terancam hukuman 10-15 tahun kurungan penjara. Hal itu sesuai dengan UU Kesehatan No.36/2009 pasal 196 dan pasal 197 serta dengan UU Psikotropika UU No.5/1997 pasal 62 dan 60 ayat 5.
"Kami berikan hukuman berlapis sesuai kedua pasal itu. Ancamannya cukup lama, yakni 10-15 tahun penjara," tambah dia.
Berita Terkait
-
Tantangan Terbuka Hokky Caraka untuk Wataru Endo: Saya Ingin Tahu!
-
Waduh! Nekat Edarkan Obat-obatan Terlarang karena Alasan Hidup Susah, Eks Pemain Timnas U-23 Ditangkap Polisi
-
Pecah Telur di Kandang Persis Solo, Danilo Alves Berharap Terbukanya Pesta Gol
-
BRI Liga 1: PSS Sleman Menangi Derby Jateng, Persis Solo Semakin Merana
-
Hasil Persis Solo vs PSS Sleman di BRI Liga 1: Super Elja Menang 2-0
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
- Pandji Pragiwaksono Ngakak Denny Sumargo Sebut 'Siri na Pace': Bayangin...
- Beda Penampilan Aurel Hermansyah dan Aaliyah Massaid di Ultah Ashanty, Mama Nur Bak Gadis Turki
- Jadi Anggota DPRD, Segini Harta Kekayaan Nisya Ahmad yang Tak Ada Seperempatnya dari Raffi Ahmad
Pilihan
-
Freeport Suplai Emas ke Antam, Erick Thohir Sebut Negara Hemat Rp200 Triliun
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaik November 2024
-
Neta Hentikan Produksi Mobil Listrik Akibat Penjualan Anjlok
-
Saldo Pelaku UMKM dari QRIS Nggak Bisa Cair, Begini Respon Menteri UMKM
-
Tiket Kereta Api untuk Libur Nataru Mulai Bisa Dipesan Hari Ini
Terkini
-
AI Ancam Lapangan Kerja?, Layanan Customer Experience justru Buat Peluang Baru
-
Dampak Kemenangan Donald Trump bagi Indonesia: Ancaman Ekonomi dan Tantangan Diplomasi
-
Pengawasan Miras di DIY sangat Lemah, Sosiolog UGM Tawarkan Solusi Ini
-
Pakar hukum UGM Usul Bawaslu Diberi Kewenangan seperti KPK
-
Ini Perbedaan Alergi Susu dan Intoleransi Laktosa pada Anak