Dampak Larangan Ke Arab Saudi, Sri Sultan Minta Jangan Jadi Gejolak

SuaraJogja.id - Gubernur DIY, Sri Sri Sultan HB X berharap, pembatalan keberangkatan jamaah umrah ke tanah suci pasca penangguhan kedatangan warga asing untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) tidak perlu menimbulkan gejolak.

Para jamaah umrah maupun biro travel umrah dan haji diminta untuk memaklumi kebijakan tersebut.

"Saya harapkan ya, (jamaah umrah) tetap berkoordinasi dengan (biro) travel dan menunggu, tapi tidak usah terjadi gejolak," ujar Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (28/02/2020).

Menurut Sultan, pemerintah Indonesia, termasuk Pemda DIY tidak bisa berbuat apa-apa atas kebijakan Pemerintah Arab Saudi.

Baca Juga: Menakar Dampak Virus Corona Terhadap Perekonomian Indonesia

Menurut Sultan, pemerintah Indonesia, termasuk Pemda DIY tidak bisa berbuat apa-apa atas kebijakan Pemerintah Arab Saudi.

Kebijakan tersebut memang dibuat pasca ditemukan kasus corona, langkah ini diambil Pemerintah Arab Saudi agar tak semakin menyebar. 

Penangguhan kedatangan jamaah umrah juga bertujuan agar para jamaah tidak terjangkit virus tersebut.

"Mengontrol jutaan orang kan juga tidak mudah bagi pemerintah Arab Saudi," ungkap Sultan.

Ditemui di tempat lain, Kepala Cabang Iman Arafah Travel Yogyakarta, Muhammad Zubad mengaku membatalkan satu rombongan keberangkatan calon jamaan umrah, Kamis (27/02/2020). Kemungkinan besar pembatalan juga akan dilakukan untuk rombongan lain yang akan berangkat pada Maret 2020 mendatang.

Baca Juga: Positif Virus Corona, WNI di Taiwan Ini Malah Main TikTok

"Kami sudah melakukan pembatalan untuk hotel dan lainnya di Arab, ada yang bisa tapi ada yang tidak. Tapi karena musibah ya bagaimana lagi," kata Muhammad Zubad. 

Zubad menambahkan, dua keberangkatan sebelumnya tidak ada masalah, sehingga 30 jamaah bisa melakukan ibadah umrah di tanah suci.

Menanggapi hal tersebut, pihak Kanwil Kemenag DIY juga sudah melarang travel haji dan umroh untuk membuat jadwal keberangkatan jamaah umrah.

"Karena pemerintah Arab Saudi belum bisa menerima orang luar datang kesana, baik wisatawan maupun ibadah umrah, tentunya kalau mendaftar (umrah) tidak masalah, tapi jangan menjadwalkan (keberangkatan) umrah sebelum ada kepastian," ungkap Kakanwil Kemenag DIY, Edhi Gunawan saat dihubungi, Jumat (28/02/2020).

Menurut Edhi, pihaknya belum mendapatkan kepastian dari Kemenag pusat maupun Pemerintah Arab Saudi terkait kurun waktu pelarangan ke negara tersebut. Pengurusan visa umrah saat ini juga ditutup.

Namun, dipastikan tidak ada jamaah umrah asal DIY yang tertahan di Arab Saudi. Para jamaah yang sudah berada di negara tersebut bisa melaksanakan ibadahnya dengan aman.

Meski begitu, untuk pelayanan pendaftaran paspor umrah tetap bisa berjalan. Sebab pengurusan paspor untuk jangka waktu lima tahun.

Edhi menambahkan, pihaknya hingga saat ini belum menerima laporan atau komplain dari jamaah umrah maupun biro travel terkait pembatalan keberangkatan.

Dengan adanya penangguhan keberangkatan tersebut, ada sekitar seribu jamaah umrah yang batal ke Arab Saudi untuk periode Januari-Februari 2020.

Jumlah ini mengacu dari data 2019 lalu, sebanyak 10 ribu lebih jamaah umrah asal DIY melakukan ibadah ke tanah suci selama kurun waktu setahun.

"Rata-rata per bulan seribuan jamaah berangkat umrah untuk DIY. Tapi kalau tahun ini belum ada laporan dari bidang haji untuk januari sampai februari ini," jelasnya.

Edhi berharap, seluruh jamaah umrah memaklumi kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk keamanan dan kesehatan.

Biro travel juga menyikapi kebijakan tersebut secara bijaksana dengan cara menjadwalkan ulang keberangkatan jamaah mereka.

"Bisa saja reschedule atau refund sampai kondusi sudah aman untuk ibadah umrah," kata Edhi.

Kontributor : Putu Ayu Palupi