SuaraJogja.id - PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta memastikan tidak ada penerbangan baik dari atau ke luar negeri selama 10 hari ke depan. Kebijakan ini menyusul pemberitahuan dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, yang membatasi WNA dan WNI ke luar negeri.
General Manager PT AP I Bandara Internasional Adisutjipto Agus Pandu Purnama menuturkan bahwa sejumlah penerbangan internasional sudah dibatalkan.
"Ya menanggapi itu, di Bandara Adisutjipto mulai 20 Maret hingga 30 Maret ke depan sejumlah penerbangan internasional di bandara ini tidak ada," kata Pandu, dihubungi SuaraJogja.id, Jumat (20/3/2020).
Pihaknya menuturkan, hal itu juga berlaku bagi warga Jogja yang akan ke luar negeri. Pasalnya, sejumlah maskapai penerbangan juga telah membatalkan penerbangan internasional.
Baca Juga: Rapat Hak Angket Rampung, DPRD Jember Rekomendasikan Bupati Faida Dicopot
"Dari maskapai Air Asia [penerbangan dari] Singapura dan Malaysia [ke Yogyakarta] seluruhnya sudah dibatalkan hingga 30 Maret ke depan. Begitupun dari Yogyakarta ke dua negara tersebut," terangnya.
Pandu melanjutkan, Bandara Adisutjipto sendiri hanya melayani dua penerbangan internasional di Terminal B. Dua penerbangan tersebut antara lain dari dan ke Singapura serta Kuala Lumpur (Malaysia).
"Dua negara tersebut kan sudah lockdown ya, artinya penumpang dari negara-negara itu tidak diperkenankan bepergian ke luar negeri. Maka dari itu dari Yogyakarta juga tidak ada. Hal itu sesuai koordinasi dengan sejumlah maskapai penerbangan yang membatalkan perjalanan luar negeri dari maupun ke bandara ini," tuturnya.
Disinggung soal kartu kesehatan yang dapat digunakan penumpang dalam keadaan terdesak, Pandu menjelaskan hal itu kewenangan dari KKP.
"Jika ada keadaan terdesak dan memang penumpang memiliki kartu pernyataan sehat [bebas COVID-19] itu kewenangan KKP, tapi yang jelas, untuk 20-30 Maret 2020, penerbangan internasional sudah tidak ada," jelas dia.
Baca Juga: Update COVID-19, Satu PDP Corona di RSUD Wates Balita Umur 4 Bulan
Sebelumnya diberitakan, Menlu Retno Marsudi menyampaikan kebijakan tambahan pemerintah Indonesia soal perlintasan orang dari dan ke Indonesia terkait COVID-19. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia mengimbau dengan sangat kepada WNI yang ada di luar negeri untuk segera kembali ke Indonesia.
Pemerintah juga tak mengizinkan masuk pendatang atau travelers yang dalam 14 hari terakhir mengunjungi delapan negara yang hingga saat ini terpapar virus corona yang cukup masif. Delapan di antaranya Iran, Italia, Vatikan, Spanyol, Prancis, Jerman, Swiss, dan Inggris.
Berita Terkait
-
Gelar Pertemuan Komnas FAL, Ditjen Hubud Kemenhub Bahas Isu Peningkatan Keamanan Penerbangan Internasional
-
Wuhan Promosikan Pariwisatanya, Warganet di Twitter Malah Ngamuk Ingat Awal Mula Virus Corona
-
Aksi Protes Pembatasan COVID-19 di China dan Penangkapan Jurnalis, Ribuan Massa Turun ke Jalan
-
Kasus Positif Covid-19 di RI Bertambah 6.699 Orang Pada Jumat Ini
-
Garuda Indonesia Kembali Operasionalkan Rute Narita-Denpasar
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
- Pandji Pragiwaksono Ngakak Denny Sumargo Sebut 'Siri na Pace': Bayangin...
- Beda Penampilan Aurel Hermansyah dan Aaliyah Massaid di Ultah Ashanty, Mama Nur Bak Gadis Turki
- Jadi Anggota DPRD, Segini Harta Kekayaan Nisya Ahmad yang Tak Ada Seperempatnya dari Raffi Ahmad
Pilihan
-
Freeport Suplai Emas ke Antam, Erick Thohir Sebut Negara Hemat Rp200 Triliun
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaik November 2024
-
Neta Hentikan Produksi Mobil Listrik Akibat Penjualan Anjlok
-
Saldo Pelaku UMKM dari QRIS Nggak Bisa Cair, Begini Respon Menteri UMKM
-
Tiket Kereta Api untuk Libur Nataru Mulai Bisa Dipesan Hari Ini
Terkini
-
AI Ancam Lapangan Kerja?, Layanan Customer Experience justru Buat Peluang Baru
-
Dampak Kemenangan Donald Trump bagi Indonesia: Ancaman Ekonomi dan Tantangan Diplomasi
-
Pengawasan Miras di DIY sangat Lemah, Sosiolog UGM Tawarkan Solusi Ini
-
Pakar hukum UGM Usul Bawaslu Diberi Kewenangan seperti KPK
-
Ini Perbedaan Alergi Susu dan Intoleransi Laktosa pada Anak