SuaraJogja.id - Sebagai upaya responsif dalam mencegah penyebaran wabah COVID-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman menunda beberapa tahapan Pilkada 2020 di Sleman.
Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi mengungkapkan, penundaan tersebut ditetapkan berdasarkan turunnya surat keputusan KPU RI bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 dan SE KPU RI Nomor 8 Tahun 2020. Menurut dia, KPU peduli dengan kondisi penyebaran wabah yang sedang terjadi dan mencegahnya menjadi makin memburuk.
"Namun, penundaan ini tidak termasuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara, yang sedianya dilaksanakan pada 23 September 2020," kata dia, Senin (23/3/2020).
Ia menyebutkan, sedikitnya ada tiga tahapan pilkada yang ditunda pelaksanaannya. Pertama, pelantikan panitia pemungutan suara (PPS) dan masa kerja PPS. Kedua, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih. Ketiga, tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
"Tahapan-tahapan tersebut berpotensi untuk mengakomodasi massa. Hal itu perlu dihindari dalam masa penyebaran COVID-19 saat ini," ungkapnya.
Trapsi mengungkapkan, dalam pembentukan dan pelantikan PPS, diperkirakan ada 400 orang lebih bersama di satu tempat. Sementara itu, di tahap pemutakhiran, ada proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang dilakukan secara pintu ke pintu.
"Kami punya 1.600 petugas, tentu untuk saat ini tidak bisa dilakukan," kata dia.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa KPU Sleman akan terus memantau perkembangan dalam Pilkada 2020 dan akan melaksanakan peraturan atau kebijakan yang akan dikeluarkan oleh KPU RI.
Kontributor : Uli Febriarni
Baca Juga: Gojek dan Halodoc Luncurkan Konsultasi Online Check Covid-19
Berita Terkait
-
Menhan Prabowo: Yang Kerja dari Rumah Jangan Liburan ke Pantai
-
Positif Corona, Rudy Gobert Sempat Kehilangan Indera Penciuman
-
Perkantoran Tutup karena Corona, Kualitas Udara Jakarta Hari Ini Membaik
-
Sudah Didistribusikan Pusat, DKI Jakarta Kebagian 40 Ribu APD
-
Minta Warga Waspada Corona Tapi Caranya Salah, Remaja di Lombok Dicokok
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Kala Imajinasi Menjadi Nyata di Pembukaan Festival Sinema Prancis 2026
-
Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
-
Prameks Jogja Bakal Tembus Kebumen, Tarif Masih Misteri, Izin Operasi Dikebut Jelang 1 Desember
-
JPW Tagih Hasil Pemeriksaan 11 Polisi Usai Demo Jogja
-
Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun