SuaraJogja.id - Khasan, seorang pekerja swasta di Bantul, menerima dampak yang kurang menyenangkan dari diberlakukannya imbauan untuk bekerja dari rumah alias work from home (WHF). Demi mematuhi imbauan pemerintah tersebut, kantor tempat Khasan bekerja memutuskan untuk memberlakukan sistem WFH tersebut.
Awalnya, Khasan mengapresiasi keputusan tersebut karena ia menilai, kantornya menaati imbauan dari pemerintah. Namun, ia lantas menjadi kaget dan sedih ketika mengetahui bahwa kebijakan tersebut membuatnya tetap bekerja dari rumah, tetapi tidak menerima gaji.
"Ketika mendengar kalau ternyata tidak ada gaji yang akan diberikan itu cukup membuat kaget dan harus memutar otak tidak kehabisan uang tabungan," kata Khasan pada SuaraJogja.id, Senin (6/4/2020).
Meski demikian, Khasan mengaku menerima alasan yang jelas dari kebijakan tersebut, yakni karena, memang tempatnya bekerja mengalami perubahan alokasi anggaran dan penundaan kinerja.
Baca Juga: Titi DJ dan Anji Yakin Musik Bisa Bantu Perangi Virus Corona
Khasan pun berharap, ke depannya akan ada koordinasi lebih lanjut dari atasannya mengenai kinerja di bulan sebelumnya yang belum terselesaikan.
Hal yang kurang menyenangkan juga dialami oleh Sisma, seorang tenaga pengajar yang hampir tidak menerima gaji sama sekali.
"Enggak ada persiapan sama sekali, jadi benar-benar enggak ada duit sama sekali," kata Sisma.
Dengan jumlah gaji yang berada jauh di bawah UMR, tiga sumber penghasilan Sisma mengalami ketidakjelasan. Sebagai tenaga pengajar di sekolah swasta, Sisma merasa kesulitan untuk menerima dana. Sebab, gajinya berasal dari SPP siswa.
Sisma sempat khawatir dua bulan tidak menerima gaji karena sekolah libur. Namun, akhirnya ia menerima kejelasan pembayaran meskipun belum mengetahui berapa jumlah uang yang akan diterima.
Baca Juga: Berniat Cukur Rambut seperti Cristiano, Hasilnya Malah Ronaldo Brasil
Selain mengajar di sekoah, Sisma juga memberikan les privat bagi siswa SD. Namun, semenjak adanya kebijakan sekolah dari rumah, kegiatan tersebut berhenti. Sebab, banyaknya tugas dari sekolah meminta anak untuk bekerja sama dengan orang tua.
Ia juga belum menerima bayaran dari orang tua siswa lainnya. Bahkan, ia tidak mendapatkan kejelasan apakah les akan tetap berlanjut atau tidak.
"Sedih merasa tidak berguna, saat adak minta jajan," kata Sisma.
Ia mengaku memaklumi kondisi ini sebagai sebuah wabah internasional. Namun, ia juga merasa sedih karena tidak bisa memenuhi kebutuhan.
Sisma juga mengaku kewalahan memberikan pelajaran secara online kepada siswa. Di sekolah tempatnya mengajar, mayoritas siswa berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah.
Untuk dapat mengakses aplikasi sekolah online, Sisma menilai, mereka kurang mampu, sehingga ia cukup kewalahan memilih metode penyampaian materi yang efektif. Terlebih, ada siswa yang menyampaikan protes karena merasa diberi terlalu banyak tugas. Sementara di sisi lain, Sisma masih harus memberikan laporan ke dinas terkait.
Berita Terkait
-
Ridwan Kamil Punya Cara Untuk Tekan Polusi Udara: WFH Bergilir Hingga Kerahkan Truk Penyemprot Air Tiap Pagi
-
Kerja dari Rumah? Ini Lowongan Kerja Remote Admin Terbaru!
-
Software Mata-mata di Laptop dan Kisah Pemecatan Karyawan yang Mengerikan di Era WFH
-
3 Situs Lowongan Kerja WFH Untuk Mahasiswa, Peluang Mengasah Keterampilan dan Tambah Pengalaman
-
Cara Mencari Pekerjaan WFH Dengan Ijazah SMA, Tak Sulit Bila Tahu Triknya
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Logistik Pilkada Sleman sudah Siap, Distribusi Aman Antisipasi Hujan Ekstrem
-
Seharga Rp7,4 Miliar, Dua Bus Listrik Trans Jogja Siap Beroperasi, Intip Penampakannya
-
Skandal Kredit Fiktif BRI Rp3,4 Miliar Berlanjut, Mantri di Patuk Gunungkidul Mulai Diperiksa
-
Pakar Ekonomi UMY Minta Pemerintah Kaji Ulang Terkait Rencana Kenaikan PPN 12 %
-
DIY Perpanjang Status Siaga Darurat Bencana hingga 2 Januari 2025