SuaraJogja.id - Wakapolda DIY Brigjen Pol Karyoto, yang mengikuti seleksi sebagai kandidat Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi sorotan bagi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM). Menurut Pukat UGM, integritas adalah hal utama dalam penyeleksian jabatan Eselon 1 di lembaga anti rasuah tersebut.
Hal itu diungkapkan Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman saat dihubungi SuaraJogja.id, Rabu (8/4/2020) sore.
"Idealnya seorang Deputi Penindakan KPK ini jelas yang pertama adalah integritasnya. Tidak memiliki catatan buruk, baik dalam hal hukum dan etik. Rekam jejaknya tidak ada cacat etik apalagi cacat hukum," kata Zaenur.
Menurut Zaenur, tiga kandidat yang terpilih sudah memiliki kualitas. Namun integritas ini menjadi hal penting ketika KPK menentukan calonnya.
Baca Juga: Unggahan Terakhir Istri Glenn Fredly Bikin Nangis
"Kriteria utama Deputi Penindakan adalah integritas. Mau dia siapa, dari institusi mana, integritas di KPK itu harga mati. Jika integritasnya ada celah maka dia tak layak berada di KPK apalagi menduduki jabatan level Deputi," jelas dia.
Disampaikan Zaenur Rohman, ada dua hal lain jika berbicara terkait jabatan Deputi, yakni independensi dan loyalitas.
"Namun kedua hal itu belum bisa dinilai, karena mereka belum terpilih," katanya.
Sementara Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Yuliyanto mengaku memberi dukungan kepada Wakapolda DIY menjadi salah satu kandidat Deputi Penindakan KPK.
"Ya nanti jika beliau lolos seleksi dan ditunjuk pimpinan mengisi jabatan di KPK saya kira itu bagus, yang ditunjuk untuk menduduki jabatan KPK merupakan anggota Polri yang baik," kaya Yuliyanto.
Baca Juga: Gencar Bantu Perangi Corona, PSG Luncurkan Platform Galang Dana
Ia menambahkan, tugas yang nantinya akan diemban Wakapolda DIY di lembaga anti rasuah dan saat ini di instansi kepolisian merupakan tugas negara.
"Di KPK nantinya melaksanakan tugas negara dan di Polri saat ini melakukan tugas negara, saya kira tidak masalah," ungkapnya.
Yuliyanto menambahkan, jika nantinya Brigjen Pol Karyoto terpilih menjadi Deputi Penindakan KPK maka jabatan Wakapolda DIY akan kosong. Sehingga upaya penggantian jabatan tersebut dilakukan Mabes Polri.
"Nantinya yang menyiapakan dari mabes polri. Bukan dari sini, tapi dari Jakarta," ungkap dia.
Disinggung terkait kinerja selama menjadi Wakapolda DIY, menurut Yuliyanto, Brigjen Pol Karyoto telah melaksanakan tugas dengan baik dan profesional.
"Masa jabatan beliau ini belum ada setahun. Beliau juga melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak ada masalah," tambah dia.
Berita Terkait
-
KPK: Pejabat Jangan Takut Pakai Anggaran untuk Darurat Corona
-
Wabah Corona, KPK Minta Pemerataan Narapidana di Lapas
-
Eks Komisioner KPK: Wakapolda DIY Kandidat Kuat Jadi Deputi Penindakan KPK
-
Periksa Jaksa, KPK: Keterangannya Kuatkan Eks Sekretaris MA Nurhadi Korupsi
-
Ribuan Napi Bebas karena Corona, KPK Singgung Rekomendasi Tata Kelola Lapas
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas untuk Keluarga di Bawah Rp50 Juta: Kabin Luas, Cocok untuk Perjalanan Jauh
- 5 Mobil Eropa Bekas yang Murah dan Tahun Muda, Mulai dari Rp60 Jutaan
- 5 Rekomendasi Mobil SUV Bekas Bermesin Gahar tapi Murah: Harga Rp60 Jutaan Beda Tipis dengan XMAX
- Pemain Keturunan Medan Rp 3,4 Miliar Mirip Elkan Baggott Tiba H-4 Timnas Indonesia vs Jepang
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Anti Hujan Terbaik 2025: Irit, Stylist, Gemas!
Pilihan
-
5 HP Murah dengan Desain Mirip iPhone Juni 2025, Bukan iPhone HDC!
-
Pemain Keturunan Rp 112,98 Miliar Potensi Comeback Gantikan Teman Duet Bek Klub Serie B Lawan Jepang
-
5 Mobil Keluarga Rp70 Jutaan Juni 2025: Kabin Longgar Mesin Bandel, Irit Bahan Bakar
-
Eksklusif dari Jepang: Mulai Memerah, Ini Kondisi Osaka Jelang Laga Timnas Indonesia
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan dengan NFC Terbaru Juni 2025
Terkini
-
Diduga Sakit Hati Dagangan Tak Laku, Bocah di Sleman Nekat Gores Mobil dengan Cutter
-
Sleman Banjir Wisatawan, Mei 2025 Catat Rekor Kunjungan, Ini 3 Destinasi Favoritnya
-
Geger! Penyadapan KPK Tanpa Izin Dewas? Ini Kata Ahli Hukum Pidana
-
UGM Temukan Cacing Hati di Hewan Kurban, Tapi Ada Penurunan Drastis, Apa Penyebabnya?
-
Relokasi Jukir dan Pedagang ke Menara Kopi Terancam Gagal: Izin Keraton Jogja Belum Turun