SuaraJogja.id - Masyarakat luas, termasuk khususnya kalangan pekerja, menghujankan kritik pada DPR RI, yang sikapnya dinilai sembrono karena ngotot menggelar rapat paripurna di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Terlebih, dalam agenda disebut, DPR bersikukuh melanjutkan pembahasan draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Sekretaris DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Irsyad Ade Irawan menuturkan, langkah DPR RI untuk melanjutkan pembahasan omnibus law yang telah disepakati pada Kamis (2/4/2020) lalu mencederai keadilan rakyat, khususnya kaum pekerja, yang sudah menyuarakan penolakan sejak awal wacana ini bergulir.
Merespons kondisi ini, pihaknya bersama Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Jogja menggelar aksi teatrikal di sekitar Titik Nol Km, Rabu (8/4/2020).
"Aksi ini sebatas teatrikal dan pengambilan gambar, dengan jumlah masa terbatas dan mengatur jarak dua meter," ujar Irsyad, dikutip dari HarianJogja.com -- jaringan SuaraJogja.id.
Dalam aksi ini, pihaknya menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya DPR RI sebagai representasi rakyat semestinya fokus pada penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19 alih-alih melanjutkan pembahasan RUU yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, terutama pekerja.
"Dengan mempercepat relokasi dan penambahan APBN untuk penanganan krisis ekonomi dan kemanusiaan akibat COVID-19. Salah satunya mengalokasikan anggaran bantuan bagi pekerja yang terkena dampak dirumahkan atau bahkan diputus hubungan kerjanya tanpa diberi kompensasi upah dan pesangon," ungkap Irsyad.
Ketua FPPI Jogja Muhammad Yusron juga menuntut agar DPR RI segera membatalkan pembahasan omnibus law di tengah pandemi corona. Bahkan, jika pembahasan tak juga dibatalkan dalam satu minggu sejak aksi ini dilakukan, pihaknya bersama KSPSI DIY, dengan segala risiko dan konsekuensi, akan menggelar aksi besar-besaran.
"Kami paham betul ancaman pandemi COVID-19 bagi keselamatan jiwa dan kehidupan kaum buruh, tapi sikap DPR RI dan pemerintah yang memaksakan pembahasan omnibus law sama bahayanya dengan COVID-19 karena mengancam kehidupan dan masa depan kami sebagai buruh," tegas Yusron.
Baca Juga: Heboh Baju APD Dibuang di Got, Polisi Sisir Puskesmas dan RS di Jagakarsa
Berita Terkait
-
Pimpinan Baleg DPR Kewalahan Tanggapi Ribuan SMS Buruh Tolak Omnibus Law
-
ICW Curiga Ada Upaya Selipkan Omnibus Law Melalui Perppu Corona
-
DPR Bahas RUU Omnibus Law Cilaka saat Wabah Corona karena Ini
-
Tolak Pembahasan Omnibus Law, Poyuono: DPR yang Katanya Terhormat Sadarlah
-
Tak Takut Corona, 50 Ribu Buruh Bakal Geruduk DPR Tolak Omnibus Law
Terpopuler
- Pendidikan Gustika Hatta, Pantas Berani Sebut Indonesia Dipimpin Penculik dan Anak Haram Konstitusi
- Gebrak Meja Polemik Royalti, Menkumham Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!
- Detik-Detik Pengumuman Hasil Tes DNA: Ridwan Kamil Siap Terima Takdir, Lisa Mariana Tetap Yakin
- Kasih Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Ryan Flamingo Kadung Janji dengan Ibunda
- Putrinya Bukan Darah Daging Ridwan Kamil, Lisa Mariana: Berarti Anak Tuyul
Pilihan
-
Heboh Warga Solo Dituduh Buron 14 Tahun, Kuasa Hukum Tak Habis Pikir: Padahal di Penjara
-
7 Rekomendasi HP Gaming Rp 2 Jutaan RAM 8 GB Terbaru Agustus 2025, Murah Performa Lancar
-
Neraca Pembayaran RI Minus Rp109 Triliun, Biang Keroknya Defisit Transaksi Berjalan
-
Kak Ros dan Realita Pahit Generasi Sandwich
-
Immanuel Ebenezer: Saya Lebih Baik Kehilangan Jabatan
Terkini
-
Erix Soekamti, dari Panggung Musik ke Lapangan Padel: Gebrakan Baru untuk Olahraga Jogja?
-
Penganiayaan Santri Putri: Pondok Klaim Sudah Tangani Sesuai Prosedur, Tapi Keluarga Korban Tak Terima
-
Santri Diduga Dianiaya di Ponpes Sleman, Orang Tua Kecewa dan Lapor Polisi Usai Dianggap Bertengkar
-
Koperasi Sleman Siap Saingi Minimarket? Ini Jurus Ampuh Tingkatkan Daya Saing
-
Disperindag Sleman Ungkap Penyebab Harga Beras Naik: Bukan Hanya Soal Stok