SuaraJogja.id - Beberapa warga Kabupaten Purworejo yang masuk dalam kategori orang dalam pemantauan (ODP) menolak bantuan dari pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Hj Yuli Hastuti menyatakan, bantuan merupakan program pemerintah sebagai salah satu upaya untuk penanganan virus Covid-19. Baik menerima atau tidak mau menerima adalah hak warga yang bersangkutan. Terlebih, alasan penolakan karena mampu secara ekonomi sehingga dapat mencukupi kebutuhan secara mandiri.
“Tentunya ini harus kita hargai, bantuan sembako bisa dialihkan kepada yang lebih membutuhkan. Bahkan dimasyarakat tidak menimbulkan kecemburuan sosial, karena yang merasa mampu mau menyadari,” tandas Yuli Hastuti, saat diwawancara di sela-sela monitoring posko siaga desa pencegahan Covid-19 di Kecamatan Butuh, Senin sore (27/4/2020).
Lebih lanjut, Yuli Hastuti mengatakan, dalam menangani covid-19 Pemkab memberikan bantuan kepada ODP dan yang terdampak. Salah satunya bantuan berupa sembako yang secara teknisnya dilakukan Dinsos.
Baca Juga: Keaslian Fotonya Diragukan, Bahar bin Smith Diklaim Ajarkan Napi Al Hadis
“Saya minta warga yang tidak mau menerima bantuan sembako, agar terus diperhatikan kesehatannya untuk nantinya benar-benar dipastikan terbebas dari virus corona. Saya juga berharap warga ODP agar tetap mengisolasi mandiri di rumah,” tuturnya kepada Humas Pemkab Purworejo.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kelik Susilo Ardani mengatakan, warga yang menolak karena mampu secara finansial, sangat luar biasa. Ia menuturkan hal tersebut sebagai ketulusan pribadi yang harus diapresiasi yang bisa menjadi edukasi bagi yang lain.
Menurutnya, penyaluran bantuan ditingkat bawah sudah cukup bagus, yang terpenting tidak dibeda-bedakan.
“Semakin kedepan saya optimis masing-masing desa memanfaatkan rembug desa yang melibatkan semua elemen yang ada sampai RT, sehingga segala bentuk bantuan akan tersalurkan dengan tepat. Jangan sampai, warga miskin tidak ter-cover,” ujar Kelik.
Secara terpisah Camat Grabag Ahmad Zainudin mengakui, ada salah satu warganya di Grabag yang menolak bantuan karena merasa mampu.
Baca Juga: Aturan Lockdown Diperlonggar, Warga Antri McD Sampai Empat Jam
Warga yang ODP ini mengucapkan terimaksih atas perhatian pemerintah, bahkan berpesan agar bantuannya bisa diberikan kepada yang lebih pantas menerima. Warga tersebut sudah melaksanakan rapid test tahap I dinyatakan negatif, sedangkan rapid test kedua masih menunggu.
Berita Terkait
-
PBB: Israel Halangi Bantuan ke Gaza, Hanya Sepertiga Misi Disetujui
-
Polemik Bansos dan Kepentingan Politik: Ketika Bantuan Jadi Alat Kampanye
-
Pemerintah Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT
-
Gaza Dilanda Krisis: Konvoi Bantuan Pangan Dijarah, Situasi Kemanusiaan Makin Memburuk
-
Bansos di Jakarta Merosot Selama 2 Tahun, Legislator PKS Suhud Curiga Dipolitisir: Masalah Ini Harus Clear!
Terpopuler
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Eliano Reijnders Ungkap Rencana Masa Depannya, Berniat Susul Tijjani Reijnders
- Seharga Raize tapi Mesin Sekelas Innova: Yuk Simak Pesona Toyota Frontlander
- Crazy Rich Kalimantan, Begini Mewah dan Mahalnya Kado Istri Haji Isam untuk Ulang Tahun Azura
- Bayern Munchen Pampang Foto Nathan Tjoe-A-On, Pindah ke Bundesliga Jerman?
Pilihan
-
Lihat Jaksa di Sidang Tom Lembong Cengar-cengir, Publik Malah Kesal: Nasib Orang Dianggap Bercandaan!
-
GERKATIN: Ruang Berkarya bagi Teman Tuli
-
5 Asteroid Paling Berbahaya Bagi Bumi, Paling Diwaspadai NASA
-
Rupiah Loyo! Tembus Rp15.900 per Dolar AS, Calon Menkeu AS Jadi Biang Kerok
-
Harga Emas Antam Jatuh Terjungkal, Balik ke Level Rp1,4 Juta/Gram
Terkini
-
Ibunda Mary Jane Sambut Hangat Kabar Anaknya Segera Pulang
-
Mahasiswa UNY Berhasil Sulap Limbah Sampah Jadi Suplemen Tanaman
-
DMFI Bareng Shaggydog Serukan Larangan Peredaran Daging Anjing, Pemda DIY Siapkan Perda
-
Minta ASN yang Selingkuh Tetap Diberhentikan, Bupati Sunaryanta: Saya Siap Tempuh PTUN Kalau Tak Ada Titik Temu
-
Bawaslu Sleman Temukan 23 TPS Rawan Bencana dan 37 TPS Bermasalah Internet