SuaraJogja.id - Beberapa warga Kabupaten Purworejo yang masuk dalam kategori orang dalam pemantauan (ODP) menolak bantuan dari pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Hj Yuli Hastuti menyatakan, bantuan merupakan program pemerintah sebagai salah satu upaya untuk penanganan virus Covid-19. Baik menerima atau tidak mau menerima adalah hak warga yang bersangkutan. Terlebih, alasan penolakan karena mampu secara ekonomi sehingga dapat mencukupi kebutuhan secara mandiri.
“Tentunya ini harus kita hargai, bantuan sembako bisa dialihkan kepada yang lebih membutuhkan. Bahkan dimasyarakat tidak menimbulkan kecemburuan sosial, karena yang merasa mampu mau menyadari,” tandas Yuli Hastuti, saat diwawancara di sela-sela monitoring posko siaga desa pencegahan Covid-19 di Kecamatan Butuh, Senin sore (27/4/2020).
Lebih lanjut, Yuli Hastuti mengatakan, dalam menangani covid-19 Pemkab memberikan bantuan kepada ODP dan yang terdampak. Salah satunya bantuan berupa sembako yang secara teknisnya dilakukan Dinsos.
Baca Juga: Keaslian Fotonya Diragukan, Bahar bin Smith Diklaim Ajarkan Napi Al Hadis
“Saya minta warga yang tidak mau menerima bantuan sembako, agar terus diperhatikan kesehatannya untuk nantinya benar-benar dipastikan terbebas dari virus corona. Saya juga berharap warga ODP agar tetap mengisolasi mandiri di rumah,” tuturnya kepada Humas Pemkab Purworejo.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kelik Susilo Ardani mengatakan, warga yang menolak karena mampu secara finansial, sangat luar biasa. Ia menuturkan hal tersebut sebagai ketulusan pribadi yang harus diapresiasi yang bisa menjadi edukasi bagi yang lain.
Menurutnya, penyaluran bantuan ditingkat bawah sudah cukup bagus, yang terpenting tidak dibeda-bedakan.
“Semakin kedepan saya optimis masing-masing desa memanfaatkan rembug desa yang melibatkan semua elemen yang ada sampai RT, sehingga segala bentuk bantuan akan tersalurkan dengan tepat. Jangan sampai, warga miskin tidak ter-cover,” ujar Kelik.
Secara terpisah Camat Grabag Ahmad Zainudin mengakui, ada salah satu warganya di Grabag yang menolak bantuan karena merasa mampu.
Baca Juga: Aturan Lockdown Diperlonggar, Warga Antri McD Sampai Empat Jam
Warga yang ODP ini mengucapkan terimaksih atas perhatian pemerintah, bahkan berpesan agar bantuannya bisa diberikan kepada yang lebih pantas menerima. Warga tersebut sudah melaksanakan rapid test tahap I dinyatakan negatif, sedangkan rapid test kedua masih menunggu.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Klaim Bantuan Dana Rp 3,5 Juta dari BPJS Kesehatan
-
Layak Dicoba, 6 Program Bantuan Finansial Untuk Perempuan Pendiri Startup di Indonesia
-
Pemudik Sepeda Motor Maki Naik Tahun Ini, Menhub Ungkap Alasannya
-
Jumlah Pemudik Turun Tahun Ini, Imbas Daya Beli?
-
Sepi Pemudik, Konsumsi BBM Alami Penurunan Selama Mudik Lebaran
Terpopuler
- Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM
- Jay Idzes Ditunjuk Jadi Kapten ASEAN All Star vs Manchester United!
- Hotma Sitompul Wafat, Pengakuan Bams eks Samsons soal Skandal Ayah Sambung dan Mantan Istri Disorot
- Kejutan! Justin Hubner Masuk Daftar Susunan Pemain dan Starter Lawan Manchester United
- Sosok Pria di Ranjang Kamar Lisa Mariana Saat Hamil 2021 Disorot: Ayah Kandung Anak?
Pilihan
-
Aksi Kamisan di Semarang: Tuntut Peristiwa Kekerasan terhadap Jurnalis, Pecat Oknum Aparat!
-
Belum Lama Direvitalisasi, Alun-alun Selatan Keraton Solo Dipakai Buat Pasar Malam
-
IHSG Susah Gerak, Warga RI Tahan Belanja, Analis: Saya Khawatir!
-
Penurunan Fungsi Kognitif Akibat Kebiasaan Pakai AI: Kemajuan atau Ancaman?
-
'Di Udara' Efek Rumah Kaca: Seruan Perjuangan yang Tidak Akan Pernah Mati
Terkini
-
Rendang Hajatan Jadi Petaka di Klaten, Ahli Pangan UGM Bongkar Masalah Utama di Dapur Selamatan
-
Dari Perjalanan Dinas ke Upah Harian: Yogyakarta Ubah Prioritas Anggaran untuk Berdayakan Warga Miskin
-
PNS Sleman Disekap, Foto Terikat Dikirim ke Anak: Pelaku Minta Tebusan Puluhan Juta
-
Tendangan Maut Ibu Tiri: Balita di Sleman Alami Pembusukan Perut, Polisi Ungkap Motifnya yang Bikin Geram
-
Ribuan Umat Padati Gereja, Gegana DIY Turun Tangan Amankan Paskah di Jogja